DI ALAM DEMOKRASI HARUSNYA PERS BERSIKAP NETRAL DALAM PERMASALAHAN IDEOLOGI AGAR RAKYAT SEMAKIN CERDAS DAN BERFIKIR JERNIH TENTANG ALTERNATIF CARA MENGELOLA NEGERIYA (Sudahkah itu Terjadi di Indonesia?)

Seminar Nasional bertemakan “Islam dan Demokrasi, Kompatibelkah?” yang diselenggarakan oleh Partai Bulan Bintang Jawa Timur, 31 Januari 2010 di Surabaya berlangsung semarak. Pada seminar itu Keynote Speakernya Fuad Amsyari, Wakil Ketua Dewan Penasehat MUI Pusat, Pembicara utamanya: Yusril Ihza Mahendra dari Majelis Syuro PBB dan Irfan Awas, Ketua Tanfidziah Majelis Mujahidin Indonesia. Seminar dihadiri oleh Orpol, Ormas, LSM Islam, dan kalangan media masa. Banyak dibahas tentang masalah Islam dan demokrasi dari berbagai sudut pandang. Aspek Islamnya jelas yang terkait dengan ajaran Islam mengenai masalah sosial-kenegaraan, sedang dari materi demokrasi ditinjau baik dari makna harfiah maupun operasionalnya.

Sisi praksis yang terungkap di forum itu adalah bagaimana bisa membuat Partai Islam yang membawa misi penerapan syariat Islam untuk pengelolaan bangsa-negara bisa bersinergi dengan kelompok non-partai (Ormas dan LSM Islam) yang juga memiliki visi-misi memperjuangkan tegaknya syariat dalam bidang sosial-kenegaraan.

RASIONALKAH ORMAS ISLAM BERSIKAP ‘INDEPENDEN’ DI NEGERI MUSLIM YANG SUDAH MEMILIKI PARTAI ISLAM?

Dalam Kompas 12 Januari lalu diberitakan bahwa Ketua Presidium KAHMI yang baru terpilih menemui Presiden di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut tampak  juga gambar Presiden dan Ketua KAHMI tersebut bersalaman, dan disebutkan bahwa  Presiden berpesan supaya KAHMI tetap independen dan bersikap kritis. Kemudian Republika 22 Januari memuat berita bahwa Presiden juga menghadiri Pengukuhan Pengurus KAHMI periode 2010-2015 dan dalam sambutannya antara lain kembali mengajak agar KAHMI tetap bersikap independen. Saya menjadi terkesima mengapa Presiden sampai beberapa kali menyampaikan pesan yang sama pada KAHMI, dan apapula yang dimaksud Presiden tentang  makna independen dan sikap kritis itu.

BERTAHAN DENGAN BERKELUARGA SAKINAH dan PRIBADI MUSLIM BERKARAKTER, (Dalam Proses Menunggu Hasil Perjuangan Mengoreksi Sekularisasi Kehidupan Berbangsa-Bernegara)

Pengantar

Dunia Islam dilanda arus sekularisasi kehidupan sosial-kemasyarakatan melalui penguasaan negara oleh kekuatan non Islam (sekuler). Melalui kebijakan negara yang sekularistik maka pribadi dan keluarga muslim secara licin dan sistematik dibawa ke arah kehidupan non Islami yang dimurkai Allah swt. Secara obyektif bisa dihitung dengan jari berapa negara yang mayoritas penduduknya muslim sudah dikelola secara Islami dalam proses berbangsa-bernegaranya. Bahkan untuk Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia (sekitar 200 jiwa) masih juga dikelola tidak berorientasi pada syariat sosial-kenegaraan Islam. Demikian juga Mesir, Turki, Banglades, Afganistan, dan masih banyak negara muslim lain yang pemerintahannya meninggalkan tuntunan Allah swt bidang sosial-kenegaraan. Akibatnya amat mudah ditebak, negeri-negeri itu nenjadi bulan-bulanan eksploitasi oleh negara lain yang sejenis,  khususnya Negara Sekuler dengan Mayoritas Penduduk non-Muslim, karena sudah kalah dalam hal modal, teknologi, dan kekuatan militernya. Negara-negara muslim seperti itu walau katanya merdeka namun semakin kehilangan kemandirian dalam melaksanakan kebijakan kenegaraannya.  Itulah yang disebut sebagai DOMINASI negara non-Muslim terhadap negeri muslim. Mengapa banyak umat Islam masih saja tidak sadar untuk berislam secara kaffah?

Dampak pengelolaan negara yang sekuleristik tersebut adalah (sudah menjadi skenario) terjadinya   arus sekularisasi (deislamisasi) yang melanda pada kehidupan pribadi dan berkeluarga muslim.

Untuk Memperoleh Ridho Allah dan Dukungan Umat PARTAI ISLAM WAJIB MEMURNIKAN IDEOLOGINYA

Banyak sudah kritik tajam atau tersamar ditujukan kepada Partai Islam di negeri ini. Dari tanggapan terhadap artikel-artikel di blog ini saja sudah bisa dirasakan adanya kekecewaan umat terhadap perilaku Pengurus Partai Islam dalam cara mereka berpolitik. Dialog saya dengan seorang Rektor Perguruan Tinggi Islam misalnya (lihat melalui ‘Note’: ‘Format Baru Perjuangan Islam’) terasa sekali betapa pedasnya kritik terhadap Pimpinan Partai Islam karena sikap perilaku yang mereka ambil dalam berpolitik yang dinilai jauh dari misi  ideologis sebuah Partai Islam. Lalu bagaimana seharusnya  perilaku ideologis sebuah Partai Islam itu? Apa pula yang mestinya dilakukan oleh Pimpinan Partai Islam dalam kancah persaingan politik yang terbuka seperti sekarang ini di mana berbagai ideologi bertarung secara ketat memperebutkan dukungan masyarakat agar bisa mengetrapkan ideologi perjuangannya?

CATATAN TENTANG MAKNA TAHUN BARU HIJRIAH (Islam untuk Siapa?)

Banyak kejadian dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah yang lalu diperingati oleh umatnya. Memperingati kejadian-kejadian itu tentu tidak dimaksud untuk memberi hari/kesempatan buat umat berpesta-ria, menghamburkan harta mengumbar kesenangan duniawi, bahkan dalam merayakan Iedul Fithrie-Iedul Adha pun ada makna yang lebih bermanfaat bagi kehidupan umat.

Peringatan hari besar Islam seharusnya memang untuk merenungkan dan lebih memahami nilai esensi kejadian dalam sejarah Nabi agar bisa menjadi pelajaran dan diikuti oleh kaum muslimin. Kejadian awal turunnya al Qur’an (Nuzulul Qur’an) misalnya tentu mengingatkan umat untuk selalu hidup sesuai dengan isi kandungannya. Peristiwa Isra’-mi’raj untuk menyadarkan manusia bahwa dunia ini tidak hanya berdimensi sahadah (empiris) tapi juga berdimensi ghoib (non-empiris) sehingga kita juga harus menyiapkan diri untuk hidup di kedua alam itu sejalan dengan ajaran Islam.

Nah, bagaimana makna esensial tentang peristiwa 1 Muharam, peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah?

PERLUKAH TERUS MENGELUH TENTANG KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH? Apa Solusi Terbaiknya!

Saya sering mendapat sms dari aktifis Islam yang isinya berupa berbagai ‘kritik’ terhadap kebijakan pemerintah. Dalam bulan akhir-akhir ini misalnya kritik itu tentang kebijakan terkait masalah Chandra-Bibit, Bank Century, listrik, dan penanganan korupsi. Saya lalu menjawab bahwa  ‘keluhan’ bermacam-macam itu sebagai sesuatu yang tidak akan efektif karena pembuat kebijakan nasional sejauh ini memang tidak berfikiran seperti para akifis Islam berfikir dalam memecahkan masalah-masalah bangsa. SMS saya ke ‘pengeluh’ tersebut sebagai berikut:

DIALOG TENTANG PERAN NEGARA TERHADAP AGAMA

Setelah menerima sms saya mengenai masalah ‘Dialog Antar Agama’ (lihat artikel sebelumnya di blog ini)  seorang teman mengirm sms dan lalu berkembang menjadi dialog yang menarik. Berikut ini dialog tersebut:

TEMAN: Dialog antar agama untuk apa, percuma. Yang perlu masing2 agama urus sendiri, tanpa diurus negara dan tanpa ganggu agama lain. Bisa begitu nggak?

KERUKUNAN DI INDONESIA JADI MODEL (Suatu Fakta atau Harapan atau Rekayasa?)

‘KERUKUNAN DI INDONESIA JADI MODEL’ demikian judul  tulisan-berita di Republika, 1 Desember 2009 halaman 12. Dengan membaca judulnya rasanya semua orang menjadi senang, siapa yang tidak bangga menjadi model kerukunan, namun jika dibaca isinya baru nampak ada sesuatu yang ‘aneh’ di dalamnya. Adakah yang salah dengan judul itu? Jawabannya  amat mudah: fakta kehidupan di Indonesia saat ini memang tidak begitu, secara internal saja kerukunan masih jauh dari ideal, apalagi  jika disebut sebagai model kerukunan untuk dunia. Banyak negara di dunia yang masyarakatnya lebih rukun sehingga lebih layak menjadi model.

“JIKA TOKOH UMAT BICARA-DAKWAHNYA TIDAK LUGAS, MAKA UMATNYA AKAN TERLEPAS, DAN NEGARA PUN RUSAK KARENA DIPERAS”

Judul tulisan yang mirip puisi di atas adalah ungkapan keprihatinan saya tentang kondisi umat Islam dan tokoh-tokohnya di negeri ini. Saya jadi sedih setelah mengamati dalam perjalanan waktu yang relatif panjang betapa ‘tokoh-tokoh’ umat yang sudah punya pendidikan keislaman mumpuni, bekal dukungan ‘virtual’ umat Islam cukup besar di belakangnya, namun ujung-ujungnya tokoh-tokoh Islam itu hilang tidak berbekas dalam proses menentukan nasib bangsa-negaranya. Negeripun lalu dipimpin oleh orang yang tidak mengerti Islam karena umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk lalu terperangkap orang lain melalui isu politik menyesatkan dari musuh Islam karena pidato-pidato si tokoh tentang masalah bangsa-negara masih abstrak, tidak tegas memberi arahan keislaman dalam kehidupan berbangsa-bernegara yang harus diikuti umatnya.

Kita mungkin sering menyaksikan bagaimana seorang tokoh Islam sepertinya amat populer, dipuja-puji oleh umat Islam akan kehebatan ilmu Islamnya namun akhirnya dia  tidak banyak berperan dalam menentukan nasib bangsanya karena dia tidak memiliki kewenangan formal membuat kebijakan nasional yang begitu desisif terhadap nasib bangsa-negara. Kita perlu selalu ingat bahwa nasib  bangsa-negara  di mana umat Islam berada di dalamnya amat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh pemilik kekuasaan formal negara. Tokoh Islam umumnya masih saja hanya  bermain di lahan ritual-spiritual karena dikiranya dengan dakwah  seperti itu otomatis akan membuat kebijakan negeri oleh para pejabat negara berobah menjadi sesuai dengan tuntunan Islam.

IEDUL ADHA ADALAH MOMENTUM BERISLAM SECARA KAAFFAH (Fokus: Wajib Berislam dalam Kehidupan Sosial-Kenegaraan)

Allaahu Akbar

Hadirin jama’ah shalat Ied yang berbahagia,

Pertama kali marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terlimpah tiada putus-putusnya kepada kita, termasuk limpahan rahmat pada pagi hari ini, hari yang cerah, sejuk, dan segar. Pagi ini kita bersyukur bisa bersama-sama melakukan sholat Ied menyambut hari raya Islam di tahun 1430 H, hari raya Iedul Adha, Iedul Qurban.