EKONOMI NEO-LIBERAL DAN KERAKYATAN: Manakah Perbedaan Sisi Kebijakan Operasionalnya?

21 May 2009 at 12:06 2 comments

  1. Menjelang pemilihan Presiden Juli nanti sekarang ini banyak sekali diskusi tentang Ekonomi Neo-Liberal dan Ekonomi Kerakyatan. Lalu muncul ‘orang2 Islam’ ikut mengulasnya dan menjadilah mereka tokoh-tokoh ekonomi makro bertaraf nasional dan internasional. Koran dan TVpun yang dipimpin oleh orang Islam ramai pula memuatnya. Mereka (orang-orang Islam yang menjadi penulis dan pemilik koran-TV)  terjebak secara langsung atau tidak (memang sengaja atau terlena) menjadi pakar  sekuler karena sama sekali tidak menyinggung tuntunan al Qur’an dan Sunnah Nabi dalam membahas ekonomi nasional yang amat penting itu. Oleh pilihan mereka tersebut maka umat Islam yang awam di negeri ini lalu tidak tahu sama sekali adanya tuntunan Islam tentang masalah sosial-kenegaraan, khususnya bidang ekonomi. Umat terdidik untuk memahami bahwa Islam itu hanya menyangkut tuntunan Ibadah Ritual dan sedikit akhlak saja. Salahkah rakyat muslim di negeri ini jika kemudian memilih partai sekuler dan tidak memilih partai Islam di pemilu legislatif bulan lalu? (lihat artikel sebelumnya dan comments di brief-notes). Atau memang begitu skenario globalnya.
  2. Apa benar Islam tidak memiliki konsep tentang ekonomi makro sehingga tidak layak untuk disinggung sama sekali dalam diskusi-diskusi oleh para Cerdik-Cendekia Muslimnya (bagaimana itu peran ICMI dalam mensosialisasikan Islam kaffah di negerinya)? Atau mereka sudah melupakan Islamnya karena merasa lebih hebat jika  menjadi tokoh yang dikemas indah sebagai tokoh nasionalis atau Internasionalis, seperti pemikir Barat yang non Islam itu? Lebih memprihatikan lagi jika cerdik-cendekiawan muslim di negeri ini menganggap tidak ada itu konsep ekonomi makro dalam Islam dan menganggap agama Islam hanya mengajarkan tuntunan tentang shalat, puasa, doa, haji dll yang bersifat ritualistik itu. Jika bukan cendekiawan muslim maka siapa lagi akan mampu menunjukkan pada umat yang awam tentang konsep Islam bidang sosial-kenegaraan ini? Atau ada rasa malu (mungkin taktik karena beratnya tekanan musuh Islam) untuk menggunakan istilah Ekonomi Syariah dan menggantinya dengan Ekonomi Kerakyatan, atau Ekonomi …. (dulu ada istilah Ekonomi Pancasila, Ekonomi Bermoral, dll).
  3. Rakyat bisa merasa jenuh dengan jargon-jargon mentereng dalam bahasan para pakar menjelaskan teori  Ekonomi Neo-Lib dengan Ekonomi Kerakyatan. Ada ulama yang bertanya dengan begitu jujurnya pada saya apa sih sebenarnya itu Ekonomi neo-liberal dan Ekonomi kerakyatan. Mungkin dalam benak beliau juga masih awam apa itu neo dan liberalisme tersebut. Kalau ‘rakyat’ tentunya beliau tahu karena saban hari bergaul dengan penduduk sekitarnya yang miskin-miskin dan hidup pas-pasan di RT-nya,  tapi  jika sudah ‘kerakyatan’ apa beliau juga sudah yakin paham. Kalau ‘syariah’ jelas merupakan makanan sehari-hari beliau, yakni sesuatu yang dituntunkan oleh Allah SWT dalam al Qur’an dan dicontohkan Nabi dalam sunnah, walau syariat yang terkait bidang sosial-kenegaraan bisa saja kurang mendalami/memahami. Bukankah para cendekiawan muslim perlu memperhatikan kenyataan ini?
  4. Dari sisi Islam, diskusi tentang beda antara  ekonomi neo-lib dan kerakyatan hanyalah sekedar polemik antara mereka yang sama-sama sekuler, yakni yang membuang tuntunan Allah SWT tentang kebijakan ekonomi makro yang akan diterapkan penguasa dalam mengelola negerinya. Mereka hanya bicara tentang suatu perbedaan yang relatif, katakanlah: pemihakan pemerintah pada rakyat miskin,  peran pemerintah terhadap kegiatan ekonomi, membiarkan harga tergantung pada mekanisme pasar atau sedikit debat seberapa banyak pemerintah harus turun tangan, berapa pula besaran bunga bank sentral yang pantas untuk suatu kondisi tertentu, analisis jatuhnya pasar saham yang maya, dan semacamnya.
  5. Dari sisi praksis kebijakan maka sulitlah membedakan mana itu penguasa yang menjalankan kebijakan ekonomi neo-lib dan ekonomi kerakyatan. Coba ditebak bisakah dipastikan siapa Presiden Indonesia yang memakai ekonomi neo-lib dan ekonomi kerakyatan, apakah Suharto (terkenal dengan grup Berkeley yang dicap liberal), Habibie (dikenal dengan keunggulan komparatif-kompetitif), Abdurrahman Wahid, Megawati, atau terakhir Yudoyono (dikenal dengan BLT nya). Budiono yang kini banyak dituduh sebagai ekonom neo-lib ternyata dalam pidato deklarasi Capres-Cawapres tidak menyinggung polemik itu dan lalu mengatakan pemihakannya pada semua saja, UKM dan Pedagang Besar, dan mendapat tepukan meriah berkali-kali. Lalu mana itu beda kebijakan antara kedua bentuk ekonomi makro tersebut? Janganlah kita ini terjebak pada hal-hal yang tidak jelas, jangan kita sebagai muslim lupa pada tuntunan Syariat dalam mengelola negara termasuk kebijakan ekonominya.
  6. Dalam buku saya “Mengelola Indonesia dengan Syariat” sudah saya jelaskan perbedaan ekonomi sekuler (penamaannya yang macam-macam) dengan ekonomi syariah yang diajarkan oleh al Qur’an dan dicontohkan oleh Rasulullah serta yang di praktekkan Khulafaur Rosyidin sewaktu menjadi Kepala Negara. Ringkasan kebijakan praksisnya  sebagai berikut:
    1. Pemerintah mencanangkan diberlakukannya ‘ekonomi waris’, di mana keluarga kaya harus membantu keluarga muskin dalam sistim warisnya. Pemerintah wajib mensubsidi penuh sistem waris yang miskin sampai mereka menjadi berdaya dan mandiri.
    2. Barang haram perusak masyarakat dilarang untuk  dijadikan komoditas ekonomi dan diperjual-belikan. Begitu juga bisnis merusak seperti judi, pelacuran, kontes perempuan menjual aurat, dan semacamnya adalah ilegal.
    3. Kegiatan perbankan harus bebas dari riba (menggunakan prinsip bagi keuntungan-kerugian, tanpa  bunga).
    4. Bank Sentral tidak menjamin keuangan nasabah bank manapun, tidak mengeluarkan SBI, SUN, ORI yang bersifat ribawi itu.
    5. Pendapatan Negara harus dari usaha halal, seperti penarikan zakat-infaq, pajak (bersifat eksponensial terhadap pendapatan), kekayaan tanah air, keuntungan badan usaha negara. Hutang luar negeri harus dihindarkan karena hutang itu memberi efek menjerat kebebasan/kedaulatan apalagi mengandung nilai riba.
    6. Pengeluaran negara harus memprioritaskan pada upaya memberdayakan rakyat miskin dalam berbagai ragam program, tidak ada pemborosan pengeluaran yang tidak memberi manfaat langsung pada rakyat, seperti seremoni pelantikan-peresmian proyek, dan kunjungan pejabat.
    7. Sistim penggajian harus ditata agar gaji minimal mencukupi kebutuhan hidup sebuah keluarga. Perbandingan antara gaji maksimal dan minimal tidak boleh lebih dari 40 kali, sehingga gaji dan fasilitas untuk Pejabat Negara (Eksekutif: Presiden, Menteri, dan Eksekutif lain termasuk Gubernur BI, CEO BUMN; Legislatif; Yudikatif) harus kecil karena rakyat masih banyak yang miskin.
    8. Pemberantasan tegas dan menjerakan terhadap semua bentuk penyelewengan terhadap kebijakan ekonomi makro  termasuk korupsi, penipuan dengan cara tersamar seperti mark-up harga dan suap, keteledoran pejabat negara mengentas kemiskinan, ketelodoran keluarga kaya dalam membantu keluarga miskin, dll.
    9. Pencegahan-penangkalan terhadap ekploitasi asing terhadap kekayaan negara, termasuk kontrak eksplorasi tambang, penggunakan mata uang yang terus terdepresiasi dalam transaksi perdagangan internasional.
  7. Dari contoh-contoh kongkret kebijakan ekonomi syariah yang digambarkan di atas bukankah amatlahnyata, jauh panggang dari api, jika dibanding dengan kebijakan yang diterapkan oleh Ekonomi Neo-Lib, Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Sekuler lain apapun namanya. Apa dikira akan membuat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini  terentas dari kemiskinan dan berhasil menjadi negara maju tanpa mengetrapkan tuntunan syariat dalam mengelola negeri khususnya tuntunan ekonomi makronya? Lihat saja pengalaman setelah merdeka lebih dari 60 tahun. Apa masih mau ditambah puluhan atau ratusan tahun lagi dengan janji-janji seperti Era Tinggal Landas, menuju Indonesia 2020, dan berbagai slogan lain (akan muncul yang baru untuk terus memberi harapan)?

Semoga Allah SWT membuka mata-hati cendekiawan muslim Indonesia dalam berdiskusi tentang pilihan untuk ekonomi nasional Indonesia. Semoga umat juga segera sadar pemimpin mana yang seharusnya mereka pilih dalam semua bentuk pemilihan umum agar mereka segera terangkat dari kemiskinan. Amin.

Indonesia, menjelang pilpres 2009.

Entry filed under: Pemikiran, Pemilu 2009. Tags: , , , , , .

MENGAPA PARTAI ISLAM KALAH DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 UMAT MENANYAKAN: MANA CAPRES-CAWAPRES DARI PARTAI ISLAM ?

2 Comments Add your own

  • 1. gatothendrawansutrisna  |  23 May 2009 at 09:54

    sebaiknya kita belajar untuk menilai diri kita dulu sebelum menilai orang. apa yang sudah kita berikan buat bangsa ini dan apa yang bangsa ini berikan buat kita.
    Presiden dan wakil presiden adalah anak bangsa yang sudah terpilih dan teruji kapabilitas dan royalitasnya, berikan dukungan dengan ikhlas tanpa ada koment dibelakang akan membuat bangsa kita semakin maju.

    mohon maaf kalau ada kalimat salah ini hanya ungkapan yang saya berikan berdasarkan kemampuan yang saya miliki. trims

  • 2. endang nurjaya  |  21 March 2010 at 20:18

    setuju,
    Karena manusia diciptakan Allah untk beribadah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

May 2009
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Stats

  • 86,713 hits

Feeds


%d bloggers like this: