ANTARA KEMERDEKAAAN, KEBIJAKAN SEKULER PENJAJAH, PEMERINTAH PILIHAN RAKYAT, DAN KEJAYAAN INDONESIA, Benarkah ada Korelasinya?

9 August 2009 at 09:17 2 comments

  1. Pemerintah suatu negara memang memiliki kewenangan formal untuk membuat kebijakan yang mengikat untuk dilaksanakan dan di patuhi masyarakat. Kebijakan Pemerintah itulah yang akan menentukan apakah bangsa menjadi baik atau buruk, menjadi bangsa yang maju-jaya atau mundur bahkan berantakan. Bagaimana menilai suatu kebijakan, apakah KEBIJAKAN TERSEBUT memajukan bangsa atau malah menghancurkan bangsa?
  2. Benarkah Pemerintah ‘Pilihan Rakyat’ (yang sering menjadi slogan histeris faham demokrasi liberal karena Pemerintah tersebut dipilih melalui pemilihan umum) memberi jaminan bahwa kebijakan Pemerintah itu nantinya akan membawa kejayaan bangsa? Boleh  saja menilai Pemerintah Pilihan Rakyat itulah yang legitimate atau sah oleh adanya asumsi bahwa pilihan rakyat tersebut logis-konstitusional, namun benarkah kebijakan pemerintah terpilih itu nantinya benar-benar menjamin akan membawa kemajuan bangsa? Jawabannya: belum tentu, bisa saja pemerintah pilihan rakyat melalui pemilu malah akan membawa kehancuran bangsanya. Bagaimana bisa?
  3. Asas utama demokrasi liberal, one man one vote, tanpa kontrol memadai terhadap kualitas pemilih dan yang boleh dipilihmemiliki potensi merusak karena rakyat yang memilih pemimpin (apakah legislatif maupun eksekutif) bisa saja menjatuhkan pilihan kepada individu yang bukan pemimpin  baik. Mereka terpilih sebagai pemimpin karena rakyat yang memilihnya juga bukan rakyat yang berkualitas. Asas suara terbanyak berisiko tinggi, bahwa rakyat yang lemah tapi besar jumlahnya akan memilih pemimpin yang berkualitas tidak baik, yang selanjutnya akan memhuat kebijakan nasional yang buruk dan akhirnya membawa bangsa kepada kehancuran. Amat rasional bukan? Mau bukti kasusnya? Tinggal mencermati saja negara-negara yang berantakan karena menggunakan demokrasi liberal sebagai sistem pilihan akan pemerintahannya  padahal rakyat negeri itu lemah kualitasnya.
  4. Untuk mengatasi potensi terjadinya ‘kecelakaan’ seperti itu tentu ada banyak cara, namun salah satunya adalah “diperlukan analisis secara obyektif rasional apakah Kebijakan suatu Pemerintahan hasil pemilu menguntungkan atau merugikan kepentingan rakyat”.Tapi bukankah analisis tersebut tidak mudah? Memang tidak mudah karena menyangkut dua hambatan besar, yakni: 1). Pandangan tentang apa yang disebut baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan rakyat bisa saja berbeda  indikatornya; dan 2). Dampak suatu kebijakan Pemerintah (buruk atau baik) sering baru terasa atau datang setelah suatu pemerintahan itu berganti karena adanya ‘time lag’ atau tenggang waktu terjadinya dampak sosial suatu kebijakan nasional.
  5. Walaupun demikian tetap harus ada ukuran (suatu bench mark) untuk menjadi pertimbangan penilaian yang rasional apakah kebijakan nasional itu mengangakat atau merusak bangsa.. Berikut ini silahkan dicermati dan ditanggapi, semoga ada kesamaan  pandangan diantara para pemerhati bangsa demi masa depan Indonesia yang berhasil.
  6. Pemerintah yang membuat kebijakan memihak-melindungi-membela kepentingan rakyat lemah di bidang kebutuhan fisik-sosial penduduk, seperti  ekonomi,  pendidikan, dan kesehatan di negerinya adalah pemerintah yang positif kebijakannya. Kebijakan tersebut akan mudah dinilai dari indikatior antara lain: besarnya subsidi dan tingginya prioritas yang diberikan untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang  merusak masa depan bangsa adalah kebijakan yang berciri memihak dan memanjakan pemilik modal dalam-luar negeri  (kapitalis) melalui pemberian  fasilitas besar untuk memperoleh kredit finansial dari keuangan negara dan kemudahan untuk mengeksploitasi harta-kekayaan tanah air. Kapitalis itu harus mandiri, tidak perlu bantuan pemerintah, malah bahkan harus membantu pemerintah menganggkat orang miskin dan membangun fasilitas negara, karena mereka sudah kuat modal dan teknologi,
  7. Kebijakan Pemerintah yang memberi arah kehidupan budaya bangsa yang luhur adalah kebijakan yang positif membawa masa depan bangsa yang mulia-maju-jaya. Kebijakan sebaliknya yang membiarkan rakyat dicemari oleh budaya merusak melalui media masa-elektronik dan praktek-praktek sosial di negerinya adalah kebijakan Pemerintah yang akan menghancurkan bangsanya. Pembiaran maraknya perjudian, pelacuran, peredaran miras, narkoba, kebebasan seks, dan kemewahan-kemegahan, kepalsuan tingkah laku adalah kebijakan pemerintah yang akan menghancurkan bangsa itu. Sebaliknya kebijakan Pemerintah yang tegas mengendalikan dan memberi sanksi berat kepada PELAKU DAN PENYEBAR atas maraknya budaya merusak di atas akan membawa bangsa menjadi bangsa besar, mulia, dan maju di masa depan.
  8. Pemerintah yang kebijakannya membiarkan rakyat tidak taat beribadah adalah Pemerintah yang tidak sayang akan bangsanya karena bangsa itu akan menjadi bangsa yang tidak dicintai Tuhan Maha Kuasa. Kebijakan tersebut akan membuat rakyat itu kehilangan kepribadian sebagai rakyat yang agamis sehingga  menjadi liar, egois, materialis, hedonis, glamor, penuh kepalsuan, kehilangan internal control sehingga diakrabi oleh perilaku syetan-iblis. Kebijakan Pemerintah seperti itu akan membawa bangsa menjadi bangsa atheis atau cryptic atheis (atheis tersebelubung slogan iman-taqwa) yang unjungnya akan rusak berantakan.
  9. Kebijakan Pemerintah yang mengutamakan kualitas keilmuan dan kemampuan teknologi tinggi bangsanya adalah kebijakan yang benar bagi bangsa itu. Kebijakan tersebut bisa mudah ditandai dengan tersedianya anggaran besar dan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan lembaga dan instrumen riset-teknologi canggih, serta pemberian perhatian-penghargaan pada para kaum terpelajar di negerinya. Gaji dan fasilitas mencukupi bagi para intelektual-teknokrat dan cerdik-cendekia di negeri itu menjadi prioritas Pemerintah, bukan kebijakan yang memanjaan secara material pada para ‘penghibur’ dan menelantarkan secara materiel ilmuan-teknokratnya. Kebijakan yang membiarkan adanya pemujaan terhadap aspek fisik jasmaniah mengalahkan penghormatan kepada kualitas kecerdasan-keilmuan (seperti honor amat tinggi dan popularitas eksesif via media) adalah kebijakan yang merusak bangsa.
  10. Pemerintah yang mengekplorasi  dan mengekploitasi lingkungan biofisik negerinya hanya untuk mendapatkan dana besar jangka pendek, apalagi jika penggunaan dananya tidak untuk kepentingan rakyat banyak, bukanlah pemerintah yang cinta bangsa dan tanah airnya. Kerusakan lingkungan biofisik pasti akan menjadi bumerang, menghancurkan ekosistem dan kualitas sumber daya alam yang mengakibatkan kerugian ekopnomi luar biasa karena datangnya berbagai musibah besar dalam jangka panjang, seperti tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan epidemi penyakit khronis oleh pencemaran udatra, air dan tanah di mana penduduk bertempat tinggal.
  11. Kebijakan Pemerintah yang menunjukkan komitmen besar untuk mempertahankan wilayah negaranya adalah kebijakan yang akan membawa kejayaan bangsa. Pemerintah wajib menjaga keutuhan wilayah negerinya dengan segala cara, fisik maupun diplomatis, jangan sampai tertipu dan tertekan oleh rekayasa bangsa lain sehingga negerinya kehilangan keutuhan wilayah dan kehilangan kedaulatannya. Untuk keperluan ini kebijakan Pemerintah yang mengarah pada pemilikan  persenjataan kuat-canggih dan profesionalisme tinggi aparat keamanan adalah kebijakan yang benar,  demikian pula  kebijakan yang membuat rakyat memiliki kemampuan bela negara melalui wajib militer pada para pemudanya.

Setiap menjelang datangnya Hari Kemerdekaaan RI, termasuk yang ke 64 pada 17 Agustus 2009 nanti,  apa yang seharusnya dilakukan bangsa ini? Apa menganggap peringatan hari kemerdekaaan sebagai HARI BERFOYA NASIONAL seperti halnya saat merayakan tahun baru Masehi, meniru gaya rakyat negeri sekuler dalam mengadakan perayaan tahun baru dan peringatan hari kemerdekaannya, menghamburkan uang berpesta pora sepertinya tidak banyak rakyat miskin di negerinya yang sedang menderita dengan himpitan kesulitan  hidup saban harinya? Mau mengajak mereka melupakan sejenak kesusahan hidupnya untuk satu hari (apa benar mereka jadi lupa kesedihan atau malah mereka menjadi semakin bersedih hati) dengan memandangi pameran keglamoran kembang api dan artis cantik-ganteng di panggung hiburan di tengah kerumitan hidup kemarin, kini, esok, dan esok hari berikutnya? Atau kita mestinya menambah ibadah, memohon kepada Allah swt untuk mendapatkan  sesuatu jalan yang amat bermakna bagi kebaikan bangsa-negara?

MERDEKA seharusnya dimaknai lebih dari sekedar melepas diri dari pengelolaan negara oleh bangsa lain, namun perlu diartikan lebih bermakna dengan meninggalkan CARA MENGELOLA BANGSA YANG EKSPLOITATIF DAN MERUSAK sebagaimana para penjajah mengelola rakyat terjajahnya, memeras rakyat dan kekayaan tanah air negeri terjajah untuk kepentingan para penguasa dan kroni pengusaha mereka. Mari bangsa Indonesia yang mayoritasnya muslim ini mencari cara baru pengelolaan bangsa yang berbeda dengan CARA SEKULER  yang dipraktekkan kaum penjajah, kembali ke pola pikir mengelola bangsa dengan metoda bersumber dari  AJARAN Allah swt dan nurani akar rumput bangsa ini. Bersediakah melaksanakan itu wahai Pemimpin Pilihan Rakyat?

Indonesia, menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 64

Entry filed under: Pemikiran. Tags: , , , , , , , , .

MENJADI INDIVIDU MUSLIM YANG DICITA-CITAKAN (Tanggung Jawab Siapa) KESHALIHAN SOSIAL VS BERWACANA ISLAM

2 Comments Add your own

  • 1. Bambang Poernomo S  |  19 August 2009 at 16:42

    Apakah kita sudah benar-benar merdeka seutuhnya atau cuma merdeka di atas kertas belaka?

  • 2. Rasyid Emilly  |  9 September 2009 at 20:05

    Coba anda (siapa saja) buatkan Neraca Kekayaan NKRI setelah 64 tahun merdeka. Maka akan terlihat bahwa :
    1. Hutang yang sudah sangat besar jumlahnya, yang harus ditanggung oleh semua jiwa penduduk Indonesia.
    2. Semua asset kekayaan alam dan lokasi yang strategis sudah jatuh ketangan kaum kapitalis yang nota bene bukan pribumi Indonesia.
    3. Sebagian besar kepentingan hajat hidup orang banyak juga sudah menjadi milik kaum kapitalis yang berbisnis dengan bebas dan dilindungi oleh UU yang bertentangan dengan UUD 1945
    4. Sebagian besar rakyat Indonesia ( Pribumi ) kelas memengah kebawah hanya punya tinggal nyawa, sedangkan sebgian besar kalangan atas , sudah terjangkit penyakit rakus, tamak, haus kekuasaan dan pencuri uang negara, itulah hasil kemerdekaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

August 2009
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Stats

  • 86,658 hits

Feeds


%d bloggers like this: