Untuk Memperoleh Ridho Allah dan Dukungan Umat PARTAI ISLAM WAJIB MEMURNIKAN IDEOLOGINYA

25 December 2009 at 21:15 3 comments

Banyak sudah kritik tajam atau tersamar ditujukan kepada Partai Islam di negeri ini. Dari tanggapan terhadap artikel-artikel di blog ini saja sudah bisa dirasakan adanya kekecewaan umat terhadap perilaku Pengurus Partai Islam dalam cara mereka berpolitik. Dialog saya dengan seorang Rektor Perguruan Tinggi Islam misalnya (lihat melalui ‘Note’: ‘Format Baru Perjuangan Islam) terasa sekali betapa pedasnya kritik terhadap Pimpinan Partai Islam karena sikap perilaku yang mereka ambil dalam berpolitik yang dinilai jauh dari misi  ideologis sebuah Partai Islam. Lalu bagaimana seharusnya  perilaku ideologis sebuah Partai Islam itu? Apa pula yang mestinya dilakukan oleh Pimpinan Partai Islam dalam kancah persaingan politik yang terbuka seperti sekarang ini di mana berbagai ideologi bertarung secara ketat memperebutkan dukungan masyarakat agar bisa mengetrapkan ideologi perjuangannya?

Sebagaimana diketahui bahwa Partai Islam tentu amat sangat berbeda dalam hal visi dan misi  dengan Partai Non-Islam (Partai Sekuler). Partai Islam bervisi untuk mengelola negeri sesuai dengn tuntunan Allah swt bidang sosial-kenegaraan karena agama Islam memang memiliki ajaran agama tentang permasalahan itu, bahkan telah diberi percontohan nyata oleh Rasulullah Muhammad saw sewaktu mengelola Negeri Madinah selama 10 tahun lamanya. Partai Non-Islam (Partai Sekuler) adalah Partai yang tidak bermaksud mengetrapkan ajaran Islam dalam mengelola negara, maksimal mereka hanya membolehkan atau membantu mengurus penduduk untuk melaksanakan ibadah ritual sesuai ajaran agama masing-masing, seperti memberi subsidi  mendirikan rumah ibadah atau mengkoordinir kegiatan ibadah haji. Bahkan ada juga Partai Sekuler yang malah tidak peduli sama sekali  atau justru ‘melarang’ rakyatnya melakukan ritual agama, seperti misalnya kasus di saat Partai Komunis sedang berkuasa di Uni Sovyet. Partai Non-Islam (Partai Sekuler) bisa bernama macam-macam sesuai selera para pengurus dan anggauta partai, seperti Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat, atau Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, dan nama lain masih banyak lagi di Indonesia.

Ditinjau dari sisi AQIDAH ISLAM setiap perilaku yang tidak Islami pasti tidak akan berhasil membawa keberhasilan hidup, bukan saja di akherat namun juga di dunia fana ini. Sebuah negeri yang tidak dikelola sesuai tuntunan Allah swt terkait permasalahan sosial kenegaraan pasti tidak akan mampu membawa kesejahteraan yang adil-merata bagi negeri tersebut, bahkan sebaliknya akan terjadi eksploitasi dari si kuat kepada si lemah, bukan saja pada skala nasional di dalam negeri namun juga akan melebar ke skala internasional, yakni mengeksploitasi negeri lain yang lemah. Ingat kasus Penjajahan Teritorial oleh sebuah negara pada negara lain dilakukan oleh negara penjajah yang tidak dikelola sesuai tuntunan Allah swt. Exploitasi ekonomi-kekayaan sebuah negeri baik secara halus atau kasar dilakukan oleh negara yang sekali lagi juga tidak dikelola sesuai ajaran Islam. Bahkan pembunuhan besar-besaran dan dilegitimasi atas nama ‘perang’ banyak dilakukan oleh negara yang dikelola secara tidak Islami kepada negara lain yang lemah namun kaya sumberdaya alamnya. Pada sisi lain, negara yang tidak dikelola sesuai tuntunan Allah swt bidang sosial-kenegaraan akan mengalami dekadensi moral, rusak akhlak penduduknya, korupsi merajalela, kejahatan meluas dan kejam luarbiasa, amat tinggi kemiskinannya disertai kesenjangan hidup dari segelintir penduduk yang hidup glamor oleh kekayaan yang tidak terkira, ‘hutang’ negeri amat besar, dan rusak pula lingkungan hidupnya. Negeri semacam itu jelas bukan negeri ideal dan bukan pula negeri yang akan mampu membawa kedamaian dunia. Kerusakan yang terjadi di dalam negeri dan di dunia pada umumnya jelas karena pengelolaan negeri itu tidak mengikuti tuntunan Allah swt, Maha Pencipta manusia dan alam semesta. Apa CARA MENGELOLA negeri yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah swt dan memberi efek kerusakan di dalam dan di luar negeri seperti yang diuraikan di atas  bisa ditolerir oleh Partai Islam? Jika TIDAK, mengapa Partai Islam masih mau saja berkoalisi dengan Partai Sekuler dalam POSISI SUBORDINASI?

Sejak di Indonesia diperbolehkan ada partai yang berazas Islam maka seharusnya Partai Islam di negeri ini memiliki ideologi partai yang tegas berbeda dengan Partai Sekuler, yakni bervisi mengelola negeri sesuai syariat Islam dalam bidang pemerintahan demi kemajuan dan kejayaan bangsa-negara. Walau negeri ini berdasar Pancasila, jelas visi Islami setegas itu dalam berpolitik tidaklah  bertentangan dengan Pancasila dan bahkan amatlah sejalan dan rasional untuk dibawakan oleh sebuah Partai Politik Islam karena substansi Pancasila tidak melarang mengelola negeri  Indonesia dengan syariat Islam itu. Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) justru memberi legitimasi mendasar agar rakyat Indonesia teguh melaksanakan syariat agamanya. Karena dalam ajaran agama Islam ada tuntunan yang menyangkut bidang sosial-kenegaraan seperti kebijakan makro ekonomi, hukum pidana, politik, hankam, budaya, dan semacamnya maka otomatis bagi kaum muslimin wajiblah melaksanakan sisi syariat itu juga. Belum lagi jika dilihat  bahwa secara sosiologis faktual mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam (sekitar 90%), yang keseluruhannya sekitar 200 juta manusia, suatu komunitas muslim terbesar dalam sebuah negara di dunia. Apa negeri semacam ini juga mau menjadi subordinasi negara lain yang berbeda tata-nilai ideologis mayoritas penduduknya?

Dengan mengacu makna Partai Islam dan Partai Sekuler seperti itu maka kini jelas sekali bahwa perilaku Partai Islam di Indonesia HARUS BERBEDA dengan perilaku Partai Sekuler atau Partai Non-Islam. Ada tiga bentuk perilaku umum dari Partai Islam yang dituntut oleh umat Islam, yakni: 1). Partai Islam tidak boleh ragu/takut/taqiyah untuk selalu mempromosikan syariat Sosial-Kenegaraan yang diajarkan al Qur’an dan Sunnah Nabi dalam semua aktifitas kepartaiannya karena memang begitulah harusnya visi ideologis yang diemban sebuah Partai Islam yang  berbeda diametrikal dengan Partai Non-Islam; 2). Perilaku individu-keluarga Pengurus Partai Islam harus dijaga agar selalu selaras dengan ajaran Islam, utamanya dalam hal ritual-akhlak karena Partai yang dipimpinnya mengemban misi  besar dan berat menegakkan Syariat Sosial-Kenegaraan Islam yang penuh dengan tantangan dari fihak lain. Jangan umat lalu dihadapkan pada kontroversi yang berujung menjadi antipati karena visi Partai Islam yang didengungkan ternyata tidak sejalan dengan perilaku ritual-akhlak sosial Pemimpin Partai Islam. Pemimpin Partai Islam dituntut untuk menjaga diri dalam hal ibadah mahdhahnya, sopan-santunnya tinggi, kesederhanaan dalam hidupmya sehari-hari (walau uangnya melimpah), menutup auratnya dengan benar apalagi di tempat umum, tidak melakukan hal yang diharamkan Allah swt seperti berjudi, mabuk, terlibat suap-menyuap, makan barang haram, dan hal lain semacamnya; dan 3). Semua bentuk kegiatan-kegiatan kepartiaan jauh dari corak non-Islami, termasuk misalnya dalam acara seremoni partai yang cukup sederhana,  tidak glamor/bermegah/bermewah, jauh dari hal yang bertentangan syariat seperti bernilai syirik, jika ada hiburan maka hiburan-hiburan yang ditonjolkan adalah hiburan yang mendidik bukan hiburan yang memberi pesan konyol, vulgar, dan porno.

Di samping ke tiga bentuk perilaku umum yang wajib dimiliki Fungsionaris Partai Islam  di atas maka ada SATU PERILAKU KHUSUS yang menjadi pedoman dasar Pimpinan Partai Islam dalam menjalankan politik Islam, yakni menahan diri dari nafsu untuk berkuasa asal berkuasa. Bagaimana  bentuk operasional pedoman dasar ini? Berikut ini penjelasannya.

Karena visi Partai Islam itu jelas berbeda mendasar secara ideologis dengan Partai Non-Islam (Partai Sekuler) maka otomatis dalam Pemerintahan yang sedang berlangsung Pimpinan Partai Islam TIDAK DIBENARKAN MEMPOSISIKAN DIRI MENJADI ‘PEMBANTU’ PENGUASA SEKULER yang sedang memperoleh kesempatan  memerintah negeri.  Dengan kata lain, Pimpinan Partai Islam tidak layak mendudukkan diri dalam status subordinasi dari Pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Pimpinan Partai Sekuler. Bahkan aktifis Partai Islam pun (mungkin dia ahli dalam suatu bidang tertentu) tidak selayaknya menjadi ‘PEMBANTU’ Penguasa dari Partai Sekuler. Jika ada unsur Pimpinan atau aktifis Partai Islam yang bersemangat untuk diangkat sebagai Pembantu Penguasa dari Partai Sekuler maka yang bersangkutan harus mundur dari Pimpinan Partai Islam atau bahkan dikeluarkan dari Partai Islam karena loyalitasnya dalam proses perjuangan ideologi Islam sudah tercederai. Karena Partai Islam  itu mengusung ideologi yang sangat berbeda dengan Partai Sekuler maka Pimpinan Partai Islam tidak boleh sekali-kali tersubordinasi oleh Penguasa dari Partai Sekuler yang sedang mengetrapkan misi ideologis partainya melalui kebijakan pemerintahan yang sedang mereka pimpin. Jabatan nasional yang termasuk tersubordinasi tersebut antara lain  seperti misalnya jabatan sebagai Wakil Presiden, Menteri, dan semacamnya. Landasan syar’i dari prinsip ini adalah kaidah taawun dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan keharusan meninggalkan yang subhat dalam proses pelaksanaan perjuangan misi ideologis Partai Islam, di mana keikutsertaan dalam posisi rsubordinasi itu berarti sudah memberi legitimasi dan bahkan mendukung cara non Islami dalam mengelola bangsa-negara dan akan  memberi pengaruh amat luas pada kehidupan rakyat banyak. Bagaimana yang bersangkutan bisa konsisten mendukung misi mengetrapkan Syariat Islam dalam mengelola bangsa-negara jika dia berada dalam BAYANGAN Pembuat Keputusan Final (figur sekuler) yang sedang berkuasa dan tidak bermaksud menegakkan Syariat Sosial Kenegaraan? Ini sungguh merupakan masalah prinsip dalam dunia politik, bukan perkara sederhana dan enteng. Tidaklah cukup jika hanya mengganti  Pimpinan Partai Islam sewaktu  yang bersangkutan diangkat menjadi Menterinya seorang Presiden dari Partai Sekuler, apalagi jika alasan utamanya adalah supaya dia bisa konsentrasi penuh membantu Presiden dari Partai Sekuler yang akan mengelola negerinya dengan cara sekuler itu!! Atau alasan supaya managemen Partai Islam tidak tertelantarkan oleh sibuknya yang bersangkutan membantu Pemerintahan sekuler yang sedang berlangsung. Pimpinan Partai Islam harus bersih dari posisi menjadi ‘pembantu’ Penguasa dari Partai Sekuler. Dengan prinsip ini maka misi ideologis perjuangan menegakkan syariat Islam dalam bidang sosial kenegaraan yang diemban Partai Islam akan bisa dimurnikan dan rakyat tidak lagi ragu akan motif politik Pimpinan Partai Islam. Rakyat harus dijaga agar tidak memilki persepsi salah tentang Partai Islam yang lalu menuduh bahwa Partai Islam adalah sekedar wadah untuk menjadikan Pimpinannya menjadi penguasa, atau Pemimpin Partai Islam itu menjadikan Islam hanya sebagai alat atau kedok untuk berkuasa asal berkuasa. Siapkah fungsionaris Partai Islam melaksanakan amanah Pemurnian Perjuangan Politik Islam seperti ini demi memperoeh ridho Allah swt dan simpati-dukungan umat Islam yang menjadi mayoritas bangsa Indonesia?

Banyak alasan ‘aneh’ yang sering dijadikan pembenar mengapa Pimpinan Partai Islam mau atau malah berebut menjadi Pembantu Penguasa dari Partai Sekuler. Alasan yang sering dikemukakan adalah: “bisa memberi warna kebijakan yang Islami pada bidang di bawah kementeriannya”. Apa benar? Coba dicermati siapa  gerangan yang menunjuk orang-orang yang duduk  di posisi strategis di bawah  menteri? Apa  menteri tersebut? Bukankah kebijakan menteri juga tidak boleh menyimpang dari ‘grand strategi pembangunan’ yang dirancang top figur  penguasa? Ingatlah bahwa kebijakan top di level nasional  ujung-ujungnya ditentukan oleh si Penguasa yang tidak bervisi Islami dalam masalah sosial kenegaraan itu. Ada pula alasan lain yang sering disebutkan mengapa Pimpinan Partai Islam mau duduk dalam posisi subordinasi pada penguasa sekuler, yakni sebagai bentuk realisasi ‘koalisi bersama’ dalam memerintah negeri. Benarkah? Mengapa dalam koalisi itu  bukan dia yang sebagai orang pertama. Tidakkah mungkin begitu  koalisi  tidak seideologis itu  berhasil menang maka Pimpinan Partai Islam lalu diabaikan atau dikhianati? Ironis sekali. Mengapa justru dalam koalisi semacam itu mau saja menjadi subordinasi  dari paham ideologi lain?  Alasan yang lebih tidak masuk akal adalah dengan menjadi Pembantu Penguasa sekuler maka dia bisa mendapat dana untuk Partai Islamnya. Astaghfirullah,  rendah amat motif dan semangat  berpartai politik seperti itu.

Ya Allah, selamatkanlah Partai Politik Islam di negeri ini dari perilaku tidak ideologis dalam mengemban visi-misi agamaMu. Amien.

Indonesia, awal tahun baru Islam 1431H

Entry filed under: Politik. Tags: , , , , , , .

CATATAN TENTANG MAKNA TAHUN BARU HIJRIAH (Islam untuk Siapa?) BERTAHAN DENGAN BERKELUARGA SAKINAH dan PRIBADI MUSLIM BERKARAKTER, (Dalam Proses Menunggu Hasil Perjuangan Mengoreksi Sekularisasi Kehidupan Berbangsa-Bernegara)

3 Comments Add your own

  • 1. Rasyid Emilly  |  27 December 2009 at 08:22

    Niat untuk menjadi pengurus atau aktivis partai harus jelas, harus tercantum dalam Surat Pernyataan yang dibaut melampiri CV. Dalam Rekruitmen Pengurus Partai harus melalui saringan dengan Kriteria yang jelas, bukan asal teman atau kerabat.

  • 2. abdul Karim  |  27 December 2009 at 08:59

    Satu yang sering kita lupakan, yaitu AKAR PERMASALAHAN. Selama kita tidak mau melihat akar permasalahan dari fenomena yag terjadi saat ini, kita tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Problem kita, bukan partai Islam. Ideologis, dll, namun problem krisis orang baik, problem krisis pimpinan. Jadi lebih pada manusianya. Kenapa kita tidak mulai saja dari pendidikan anak-anak, dengan kurikilum yang islami? Mungkin dengan ini generasi mendatang kita akan memanen orang2 baik yang islami. Untuk yang sedang terjadi, biarkan bejalan secara alami, toh Partai Islam di negeri ini kurang laku, terpecah-belah, gak jelas mau kemana. Jadi wajar kalau menjadi subordinated. Wallahu ‘alam

  • 3. fuadamsyari  |  27 December 2009 at 18:05

    Perubahan ke arah kebaikan harus dilaksanakan simultan yakni pendekatan politik dan pendekatan kultural khususnya pendidikan. Kalau hanya bergantung pada pendekatan pendidikan maka banyak terjadi kegagalan karena pendidikan non formal dalam bentuk kondisi lingkungan makro yang tidak baik akan merusak hasil dari proses pendidikan formal yang dicita-citakan. oleh sebab itu umat islam jangan sampai lengah membiarkan masalah politik diabaikan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

December 2009
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Stats

  • 86,713 hits

Feeds


%d bloggers like this: