RASIONALKAH ORMAS ISLAM BERSIKAP ‘INDEPENDEN’ DI NEGERI MUSLIM YANG SUDAH MEMILIKI PARTAI ISLAM?

25 January 2010 at 07:22 4 comments

Dalam Kompas 12 Januari lalu diberitakan bahwa Ketua Presidium KAHMI yang baru terpilih menemui Presiden di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut tampak  juga gambar Presiden dan Ketua KAHMI tersebut bersalaman, dan disebutkan bahwa  Presiden berpesan supaya KAHMI tetap independen dan bersikap kritis. Kemudian Republika 22 Januari memuat berita bahwa Presiden juga menghadiri Pengukuhan Pengurus KAHMI periode 2010-2015 dan dalam sambutannya antara lain kembali mengajak agar KAHMI tetap bersikap independen. Saya menjadi terkesima mengapa Presiden sampai beberapa kali menyampaikan pesan yang sama pada KAHMI, dan apapula yang dimaksud Presiden tentang  makna independen dan sikap kritis itu.

Pendapat yang banyak beredar selama ini tentang yang dimaksud sikap independen itu adalah tidak memihak Partai Politik manapun dalam proses politik yang tengah berlangsung. Adapun sikap kritis sering dimaknai  boleh saja berpendapat lain jika Pemerintah membuat suatu kebijakan. Jika memang begitu yang dimaksud Presiden dengan dua kosa kata itu maka timbul pertanyaan mendasar: Benarkah KAHMI (lalu bisa diekstrapolasikan pada SEMUA ORMAS ISLAM) memang diarahkan atau diskenario oleh Pemerintah sekarang untuk menjadi independen dan bersikap kritis semacam itu? Jika memang begitu arahan Pemerintah untuk gerak ORMAS ISLAM di Indonesia masa ini  maka akan bisakah ormas Islam di negeri ini  lalu EFEKTIF MAMPU MEMPERBAIKI  kehidupan berbangsa-bernegara di Indonesia yang terus terjerembab dalam berbagai krisis itu?

Jika ditinjau dari sisi sejarah tentang asal usul bedirinya Ormas Islam di Indonesia, khususnya Ormas Islam besar, seperti NU dan Muhammadiyah, bisa dicatat beberapa latar belakang dan proses perkembangannya sebagai berikut:

Pertama: Kelahiran Muhammadiyah awalnya didorong oleh keinginan para pendirinya untuk mencerdaskan umat Islam yang dalam hal pendidikan memang sedang amat terbelakang. Masa itu negeri ini secara politik sedang dijajah Belanda dengan sikap politik penjajah yang otoriter dan anti Islam (termasuk anti kemajuan umat Islamnya).  Politik Islam Hindia Belanda masa itu menganut arahan oerientalis Islamnya yang terkenal Snouck Hugronje, yang berintikan: 1). Jika kegiatan umat Islam sebatas mau beribadah mahdhah (shalat, puasa, doa, wiridan) maka Pemerintah jangan menghalangi, biarkan saja mereka melakukan sepuas-puasnya, kalau perlu malah disubsidi-didorong termasuk membantu mereka mendirikan surau dan mesjid; 2). Jika umat Islam mau melakukan upaya pencerdasan diri seperti membuat sekolah maka Pemerintah sudah harus mengawasi dengan  ketat khususnya tentang apa yang mereka ajarkan di sekolah-sekolah Islam itu; dan 3). Jika umat Islam mulai bermaksud masuk ke aktifitas bersifat politik maka Pemerintah harus segera memberantasnya sedini mungkin karena potensial akan mengancam kelanggengan rezim kekuasaan penjajah. Dengan  tiga strategi itu maka jelas saja di masa tersebut semua kegiatan masyarakat yang bersifat politik akan dibabat habis seakar-akarnya, dan bahkan upaya mendirikan sekolahpun  juga diawasi ketat. Muhammadiyah saat didirikan jelas tidak untuk langsung masuk le ranah politik tapi memasuki ranah kegiatan yang masih mungkin dibolehkan Pemerintah Penjajah, yaitu fokus untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi kaum inlander muslim walau dengan pengawasan yang ketat. Tapi apakah benar bahwa target jangka panjang didirikannya Muhammadiyah hanya sekedar membuat sekolah untuk ‘mencerdaskan umat’?

Kedua: Kejadian yang mirip juga terjadi dari sejarah berdirinya organisasi Islam berikutnya, yakni Ormas Nahdhatul Ulama (NU). Awal berdirinya NU dipicu oleh berkembangnya faham Islam Wahabiyah di Saudi Arabia yang secara aqidah dan ritual memang agak berbeda dengan faham Ahli Sunnah wal Jama’ah yang dianut oleh banyak kaum muslimin di Hindia Belanda masa itu. Supaya umat Islam Hindia Belanda tidak mudah terpengaruh ajaran Wahabinya Arab Saudi maka mereka ingin bertahan dengan faham keagamaan mereka itu dengan mendirikan NU (artinya harfiahnya ‘Kebangkitan Ulama’) dan lalu mengelolanya sebagai ormas, dan juga tentu tidak menyentuh ranah politik yang jelas dimusuhi oleh Pemerintah Penjajah Belanda. Namun juga timbul pertanyaan yang sama dengan kasus Muhammadiyah, benarkah ORMAS ISLAM NU juga hanya bermain di level ritual ini? Proses sejarah berikutnya yang lalu akan  menjawabnya.

Perkembangan yng terjadi kemudian jelas  menunjukkan bahwa Ormas Islam NU dan Muhammadiyah ternyata memang tidak hanya sekedar sebagai organisasi yang mengurusi masalah sosial dan ritual keagamaan belaka. Begitu Belanda jatuh dan kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan Jepang yang memberi peluang pada umat Islam untuk memasuki  ranah politik (walau terbatas) maka Muhammdiyah-NU lalu sertamerta menunjukkan wajah utuhnya, yakni mereka lalu  bermain ke ranah politik itu dalam bentuk bergabung sesama ormas Islam dengan mendirikan Masyumi (Majelis Sjura Muslimin Indonesia). Masyumi jelas bervisi-misi politik dan sasaran operasionalnya adalah membuat Indonesia lepas dari penjajahan dan umat Islam menjadi  tuan rumah di negeri sendiri serta mengelola negerinya sesuai dengan tuntunan agama Islam terkait masalah sosial-kenegaraan demi kemajuan dan kejayaan Indonesia. Dalam kiprah politik di awal kemerdekaan Masyumi jelas menginginkan untuk mengelola Indonesia sejalan dengan syariat Islam, walau kenyataannya Masyumi tidak berhasil merealisasikannya. Selain NU dan Muhammadiyah di dalam Masyumi juga bergabung Ormas Islam lain seperti Persis (Persatuan Islam), Al Irsyad, dll yang sebelumnya juga bergerak hanya di bidang sosial-keagamaan belaka. Pergeseran ranah aktifitas seperti inilah yang seharusnya difahami oleh para aktifis penerus generasi Pendiri Muhammadiyah, NU, dan Ormas Islam lain di tanah air.

Dari uraian sejarah kedua ormas besar di Indonesia di atas jelas sekali bahwa lingkup sasaran Ormas Islam di Indonesia  tidaklah bisa dilepaskan dengan ranah politik di negeri ini. Ormas sesungguhnya diadakan sebagai sasaran antara sebelum visi-misi ideologis Islam berhasil dicapai dan selama kondisi perpolitikan nasional tidak memungkinkan adanya Partai Islam yang memiliki formalitas untuk memperjuangkan visi-misi politik Islam. Dalam pemilu 1955 jelas sekali bahwa seluruh daya dan tenaga Ormas Islam hanya untuk mensukseskan Partai Islam di masa itu. Tidak satupun  Ormas Islam yang memberi dukungan pada Partai Sekuler kecuali memang ‘ormas Islam’ yang dari awalnya  memang dibentuk sebagai ‘onderbouw’ dari partai sekuler untuk menjaring simpati umat Islam agar mau memilih Partai Sekuler itu. Dalam kompleksitas seperti itu maka umat Islam dan Ormas Islam perlu diingatkan bahwa dalam aqidah Islam tegas dinyatakan bahwa orang Islam dan kelompok umat Islam wajib hukumnya memilih dan mendukung Kekuatan Politik (Partai) yang berazas dan bervisi Islam. Perilaku yang menyimpang dari ketentuan ini akan membawa konsekwensi kualitas kehidupan dunia-akherat bagi para pelakunya.

Perlu difahami pula bahwa pada hakekatnya kewajiban untuk memperbaiki kondisi rakyat di semua bidang kehidupan itu (termasuk sosial keagamaan) adalah kewajiban Pemerintah. Jika suatu Pemerintahan itu baik dan benar tentu tidak diperlukan adanya Ormas untuk ikut-ikut masuk ke ranah kewajiban Pemerintah dalam upaya mengangkat kemampuan rakyat, termasuk  di bidang sosial-keagamaan tersebut. Ingat polemik yang baru-baru ini muncul bahwa KPK itu sebenarnya tidak diperlukan jika lembaga peradilan seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sudah berjalan baik. Begitu pula Ormas Islam jika toh diadakan sebenarnya harus mengarah untuk misi penyuksesan pemerintahan yang sudah mengetrapkan syariat Islam dalam proses pengelolaan negara, atau Ormas Islam itu bergerak untuk membantu kesuksesan Partai Islam yang sedang berjuang secara politis tegaknya ideologi Islam. Ingat bagaimana NU dan Muhammadiyah bergerak di awal kemerdekaan dulu. Atau Ormas Islam didirikan sebagai batu loncatan didirikannya Partai Islam jika negeri itu berada di genggaman pemerintah yang anti Islam dan anti keberadaan Partai Islam seperti di masa penjajahan dulu. Apakah masih efektif jika di era reformasi yang sudah memiliki Partai Islam ini ada ormas Islam ‘independen’ yang kerja keras memberdayakan umatnya di bidang sosial-keagamaan padahal negerinya sedang dikelola secara sekuler (Non-Islam)? Bukankah jika memang ada keberhasilan Ormas Islam dalam kegiatan semacam itu justru hanya akan menambah legitimasi citra kesuksesan Partai Sekuler dalam mengelola negara dengan cara sekuler? Benarkah itu yang memang diharapkan oleh Ormas Islam di Indonesia di era reformasi ini? Siapa yang diuntungkan oleh adanya Ormas Islam yang ‘independen’ dalam negara yang sedang dikelola secara sekuler (Non-Islam) oleh Partai Politik Sekuler  dan di sana sudah berdiri secara resmi Partai Politik Islam?

Wahai umat Islam dan Pimpinan Ormas Islam mari kita bangkit dari bersikap “independen” dalam kehidupan di dunia fana ini agar selamat dunia-akherat.

Menjelang 100 hari Pemerintahan KIB2

Entry filed under: Politik. Tags: , , , , , , , , .

BERTAHAN DENGAN BERKELUARGA SAKINAH dan PRIBADI MUSLIM BERKARAKTER, (Dalam Proses Menunggu Hasil Perjuangan Mengoreksi Sekularisasi Kehidupan Berbangsa-Bernegara) DI ALAM DEMOKRASI HARUSNYA PERS BERSIKAP NETRAL DALAM PERMASALAHAN IDEOLOGI AGAR RAKYAT SEMAKIN CERDAS DAN BERFIKIR JERNIH TENTANG ALTERNATIF CARA MENGELOLA NEGERIYA (Sudahkah itu Terjadi di Indonesia?)

4 Comments Add your own

  • 1. abdul Karim  |  26 January 2010 at 09:31

    Ormas hanya wadah saja. Di dalamnya ada orang-orang, ada pengurus, anggota, simpatisan dll. Sekarang tinggal kita tanya aja “Apa tujuan mereka berorganisasi?” Kalau tujuannya selain dari mengharapkan ridho Allah, tapi karena dunia (uang, pangkat, pujian dlsb), maka hanya omong kosong besar kita bisa memiliki partai Islam yang berkualitas, kuat, dan besar, sekaligus disegani. wallau ‘alam wa nasrun minAllah.

  • 2. Moh. Zainuddin Qodir  |  26 January 2010 at 11:19

    Sudah seharusnya tidak ada lagi yang independent

  • 3. Rasyid Emilly  |  31 January 2010 at 11:52

    KAHMI setelah diajarkan dan dianjurkan menjadi Ormas yang independen, tidak berpihak kemanapun (tentunya termasuk pada Islam ), oleh Presiden SBY, maka Pimpinan Kolektif Majelis Nasional KAHMI mengangkat Presiden SBY sebagai Anggota Kehormatan. dan setahu saya tidak satu katapun ucapan terima kasih dari SBY atas pengangkatan itu. Apakah ini membuktikan bahwa KAHMI berkehendak menjadi kaki tangannya Neolib.
    KAHMI memang independen, tetapi alat perjuangan umat dan bangsa untuk kesejahteraan, bukan untuk kebohongan publik dan korupsi.

  • 4. haryono@61  |  28 September 2011 at 21:41

    Menurut saya tidak ada yang independen, bangsa ini harus dibangun dengan semangat kebesamaan, tapi tidak menjilat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

January 2010
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Stats

  • 86,713 hits

Feeds


%d bloggers like this: