MENGAPA POLITIK KEBANGSAAN, BUKANNYA POLITIK ISLAM, Mengapa Ormas Islam Netral dalam Politik, Bukan Mendukung Politik Islam?

3 April 2010 at 09:29 2 comments

Akhir-akhir ini (apa terkait dengan perhelatan Konggres?)  banyak tokoh Ormas Islam bicara lantang mengenai orientasi politik organisasinya. Tidak satupun yang saya temukan mereka bicara  tegas tentang Politik Islam, sebaliknya mereka bicara ‘Politik Kebangsaan’ tanpa menyebutkan apa yang dimaksud dengan Politik Kebangsaan itu, padahal mereka tokoh Ormas Islam bukan Ormas Sekuler.

Pada sisi lain juga banyak tokoh Ormas Islam menyatakan bahwa mereka akan membawa Ormasnya  tidak berpolitik, mereka hanya akan bergerak di bidang sosial saja, seperti pendidikan, kesehatan dan akan netral menghadapi persaingan Partai-Partai Politik di negeri ini yang diantara Partai-Partai itu ada yang tegas akan memperjuangkan syariat Islam dan ada pula yang menentang berlakunya syariat Islam dalam pengelolaan negara. Pemimpin Ormas Islam akan menyerahkan pilihan politik pada masing-masing anggautanya, mereka bebas saja mendukung Partai Politik yang disukai, padahal diantara partai-partai politik yang ada di Indonesia banyak yang menolak syariat Islam dalam kehidupan berbangsa-bernegara. Apakah Ormas Islam itu tidak peduli pada kualitas keislaman anggautanya sehingga tidak memberi bimbingan keislaman yang utuh termasuk pilihan pada partai politik yang berfihak pada syariat Islam pada anggauta organisasiya? Bukankah Islam tegas mengajarkan bagaimana harusnya mengelola Bangsa dan Negara sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah agar menjadi bangsa-negara yang penuh keadilan, maju, aman-sejahtera, dan tidak eksploitatif terhadap rakyat, kekayaan alam, dan kedamaian Negara lain?

Saya lalu teringat pada Politik Penajajahannya Snouck Hugrounye terhadap umat Islam. Snouck adalah konsultan Islamnya penguasa Penjajah Hindia Belanda. Advisnya pada Gubernur Jendral Belanda di Hindia Belanda (penamaan Indonesia masa itu) terdiri dari tiga kebijakan politik: 1). Jika umat Islam sekedar mau melaksanakan shalat, puasa, dan doa jangan dilarang, silahkan saja sepuas mungkin, bahkan kalau perlu sumbang mereka untuk mendirikan mushalla atau mesjid; 2). Jika umat Islam Hindia Belanda mau mendirikan sekolah untuk mencerdaskan umatnya maka lakukan pengawasan yang  ketat; dan 3). Jika umat Islam Hindia Belanda mulai menyentuh kegiatan politk (membahas proses pengelolaan Negara) jangan diberi kesempatan sama sekali, berantas sampai ke akarnya sejak dini (karena akan mengancam hegemoni kekuasaan Penjajah dalam mengelola Indonesia). Maka jadilah masa penjajahan tersebut menjadi masa persemaian tumbuh suburnya Islam Ritual yang menghancurkan faham Islam Kaffah yang diajarkan oleh Rasulullah.

Sebagai bagian dari kekuasaan yang sedang berkuasa dan memilki potensi pesaing ideologis (yakni Islam) maka nasehat Snouck amatl;ah masuk akal, rasional. Demikian pula yang bisa terjadi jika ada Penguasa yang berideologi anti syariat dalam mengelola sebuah Negara tidak mustahil  akan melakukan hal yang senada, walau tidak segarang penjajah itu. Penguasa yang tidak mendukung syariat sosial-kenegaraan Islam (berideologi sekuler) pasti berusaha agar umat Islam yang berpolitik di negerinya tidak mendapat angin untuk berkembang menjadi besar yang  mengancam hegemoni kekuasaan politik sekulernya. Mereka akan berusaha keras membuat berbagai cara agar politik Islam tidak jalan, dan umat Islam hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat sosial-ritial keagamaan belaka, Persis sejalan dengan kebijakan Snouck di masa penjajahan yang esensinya  berkampanye untuk: Islam yes, Politik Islam no. Namun ironisnya, sebagaimana masa Snouck juga,  banyak umat Islam yang lalu terperosok pada jebakan itu, termasuk tentu sebagian yang sering disebut sebagai “cendekiawan muslim, intelektual muslim, muballigh, dai, bahkan kyai dan ulama”. Islam lalu dipersepsi sebagai tidak terkait dengan Negara, keimanan  itu urusan individu, bukan rana Negara, kata mereka. Lalu rana Negara itu apa, hanya masalah perut (ekonomi), pendidikan, kesehatan, keamanan-ketertiban, dan apa saja KECUALI AGAMA?  Padahal sukses di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain KEBUTUHAN MANUSIA DAN MASYARAKAT ITU  ditentukan oleh kebijakan apa yang dibuat penguasa, sedang kebijakan yang dibuat tersebut bergantung visi ideologi si penguasa apakah mau mengikuti ajaran agama yang dipeluknya (Islam mengajarkan syariat tentang masalah kenegaraan )  atau kebijakan yang bersumber akal semata yang banyak keliru itu (lihat artikel: WHEN ‘SCIENTIFIC FINDINGS’ ARE IN DISAGREEMENT WITH QUR’ANIC VERSES, the Area of Differences and the Rational of an Accurate Solution)

Sebagai salah satu contoh bentuk rekayasa mengalahkan Politik Islam dalam suatu Negara khususnya Negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia,  mereka juga lantang melempar kampanye negative terhadap Islam, yakni: “bahwa rusaknya umat Islam di negeri ini karena ulamanya berpolitik”. Asraghfirullah. Kalau ulama tidak berpolitik maka siapa yang akan berpolitk, orang yang Islamnya pas-pasan, hanya sekedar  bisa shalat, puasa, doa dan tidak faham makna Islam secara mendalam sehingga kebijakan kenegaraannnya bisa mudah didekte orang kafir? Umat Islam Indonesia ini rusak, tidak maju justru karena terkena virus Islam ritual, berIslam sekedar ibadah mahdhah dan menyerahkan kebijakan politik nasional ke tangan orang yang tidak mengetrapkan prinsip Islam dalam sosial-politk-kenegaraan. Ulama yang hebat secara halus lalu diisolasi diberi tempat “terhormat” (asal bukan membuat kebijakan politk) dan diminta hanya mengajar Islam, yang itupun lalu dibatasi  Islam yang berisi ibadah maghdah, diawasi agar tidak  mengajarkan politik Islam, prinsip jihad yang benar, dan lain-lain hal yang mengancam hegemoni kekuasaan penguasa sekuler. Bukankah kebijakan semacam ini mirip dengan kebijakannya Snouck, si penjajah? Sadarkah tokoh Ormas Islam akan rekayasa ini?

Ormas Islam ‘diisolasi’ (lalu mengisolasi diri) hanya bergerak di bidang sosial sempit, sekedar  di arena seperti pendidikan-kesehatan-ritual agama, sedang kebijakan nasionalnya secara sistematik digerakkan orang untuk menghancurkan visi Islam tentang  akhlak-budaya melalui kebijakan permisif (serba boleh) terhadap media masa, kebijakan ekonomi melakukan pemihakan pada kapitalis nasional-internasional (umumnya non-muslim)  sehingga rakyat miskin (umumnya muslim)  tidak juga terentas kemiskinannya, jabatan strategis diserahkan pada orang yang tidak memiliki keimanan-ketaqwaan Islam secara benar sehingga mereka korup, manipulatif, dan bahkan berani melanggar aturan Negara yang dibuatnya sendiri. Maka akan jadi apa Bangsa-Negeri muslim yang semacam itu? Politik kebangsaan apa yang dimaksud oleh Tokoh Ormas Islam tersebut, dan menjadi Netral terhadap politik yang bagaimana yang dimaksud? Apakah politik kebangsaan itu adalah politik yang ingin memajukan bangsa-negara tanpa terkait dengan pengetrapan syariat sosial-kenegaraan yang diajarkan Rasulullah (cara berfikir ini jelas bertentangan dengan aqidah Islam)? Apakah bersikap netral dalam politik berarti tidak mendidik dan membimbing anggautanya untuk berislam secara kaffah dan membiarkan mereka memilih Partai Politik Sekuler yang tidak bermaksud atau bahkan antipati terhadap penerapan ajaran Islam dalam pengelolaan bangsa-negara, sehingga partai sekulerlah yang menang dalam pemilu? Bukankah membimbing umat semacam itu juga melanggar aqidah Islam dan terancam adzab oleh Allah swt?

Marilah umat Islam bekerja lebih keras untuk mengajak umatnya berIslam secara utuh, ya ibadah mahdhah, ya dalam berkeluarga, ya dalam mengelola bangsa-negaranya secara Islami. Umat harus bekerja keras  jangan sampai negeri muslim ini hancur karena politiknya dikuasai kaum sekuler yang tidak berminat mengetrapkan kebijakan nasional sesuai dengan syariat Islam bidang sosial-kenegaraan sehingga tereksploitasi oleh bangsa lain. Penyadaran umat Islam semacam tu harus dilakukan antara lain melalui dakwah memakai bahasa yang mudah difahami umat, bukan bahasa bersayap sehingga membuat umat bingung dan tentunya  penguasa sekuler akan senang-senang saja. Ormas Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU di masa awal kemerdekaaan jelas juga memihak Partai Islam yang berusaha mengelola negeri ini sesuai syariatNya. Islam yes, Partai Islam yes. Partai Islam juga harus dikuatkan oleh masuknya para ulama dan aktifis Islam lain yang berkualitas.

Semoga Allah swt menolong kita yang memperjuangkan agamaNya secara benar.

Indonesia, awal April 2010.

Entry filed under: Politik. Tags: , , , , , , .

MEWASPADAI ‘MONEY POLITIK’ SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MERUSAK ORMAS-PARTAI ISLAM, Bagaimana Proses Kerjanya? DEMOKRASI BUKAN IDEOLOGI, DEMOKRASI ADALAH METODE MEMILIH PEMIMPIN YANG BERKUALITAS SEHINGGA BERMANFAAT UNTUK RAKYAT

2 Comments Add your own

  • 1. dedi mulyasana  |  3 April 2010 at 14:37

    politik kebangsaan di indonesia tidak boleh keluar dari koridor Pancasila. Karena itu, sistem kekuasaan harus memperhatikan prinsip dasar Ketuhanan YME yang apabila prinsip itu digunakan, maka dibalik itu akan tumbuh sistem politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan dalam wadah NKRI.
    Pola tersebut dengan sendirinya akan membawa pada praktik demokrasi (kerakyatan) yang dipimpin oleh hikmat (kebenaran yang datang dari Allah) dan bijak (kebenaran yang datang dari manusia) dengan mengusung nilai keadilan yang berkeadaban.
    Oleh sebab itu, untuk meluruskan sistem dan praktik politik di Indonesia, sebaiknya dibenahi sistem politik dan praktik demokrasi politik di Indonesia yang sekarang sudah menjurus pada demokrasi liberal dan invidualisme.

  • 2. abdul Karim  |  3 April 2010 at 16:57

    Kalimat terakhir dari bapak merupakan pokok permasalahan kita, yaitu Partai Islam juga harus dikuatkan oleh masuknya para ulama dan aktifis Islam lain yang berkualitas. Dengan kata lain, kita saat ini miskin dengan ulama dan aktifis Islam yang berkualitas. Masyarakat kita sudah terlanjur menjadi masyarakat ‘penyembah’ dunia. Untuk mendapatkan apapun di negeri ini, di hampir semua aspek kehidupan, harus dibayar dengan dunia (uang, pangkat, dan jabatan). Celakanya, banyak (mayoritas) tokoh/ aktifis Islampun yang secara tidak sadar terbawa arus pemahaman ini. Untuk mendapatkan jabatan politis di negeri ini misalnya (apakah di legislative maupun di eksekutif) harus dibayar dengan mahal. Bahkan konon (baca: katanya) aroma fulus juga merebak kuat di arena muktamar NU kemarin (simak saja yang disinyalir Prof. Dr. Ali Maschan Musa selesai pemilihan). Mudah-mudahan muktamar Muhammadiyah Juli nanti bersih dari kebusukan.
    Kembali ke masalah kita, biarlah yang mendidik tetap mendidik, yang berpolitik tetap berpolitik, yang penting kita saling mendukung. Saya pribadi, insyaAllah tidak akan pernah memilih pemimpin yang tidak jelas komitmennya terhadap Islam.Semoga allah senantiasa menunjukkan yang benar dan memberi kita kekuatan untuk mengikutinya, serta menunjukkan yang salah dan memberi kekuatan untuk meninggalkannya. Amiiin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

April 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Stats

  • 86,658 hits

Feeds


%d bloggers like this: