DEMOKRASI BUKAN IDEOLOGI, DEMOKRASI ADALAH METODE MEMILIH PEMIMPIN YANG BERKUALITAS SEHINGGA BERMANFAAT UNTUK RAKYAT

19 April 2010 at 20:41 2 comments

Dalam suatu forum Lembaga Negara di tingkat Nasional, ada perdebatan tentang makna demokrasi terkait “kebebasan menyatakan pendapat”. Pada latar belakang diskusi diberikan acuan bagaimana seharusnya kebebasan menyatakan pendapat itu dilakukan agar sesuai dengan NORMA DEMOKRASI. Saya menyatakan pada forum tersebut bahwa demokrasi itu bukan Ideologi atau Isme, sehingga demokrasi tidak memiliki norma. Norma adalah bagian budaya ide yang melekat dalam suatu isme atau ideologi, seperti Komunisme, Kapitalisme, dan Islam.

Benarkah Islam itu suatu alternative ideologi? Bukankah Islam selama ini dikenal sebagai “agama’? Ideologi pada hakekatnya adalah faham tentang sistem pengelolaan bangsa-negara. Banyak pendapat berkembang tentang negara dan cara pengelolaaan yang diharapkan akan membuat masyarakat menjadi maju-aman-sejahtera. Ide untuk pengelolaan negara itulah yang sesungguhnya dinamakan ideologi. Islam memberi tuntunan bagaimana sistem pengelolaan suatu negara, baik dari sumber Al-Qur’an maupun sumber hadits, percontohan Rasulullah sewaktu mengelola Negara Madinah. Pola pengelolaan negara versi Islam itulah yang membuat agama Islam meliputi pula aspek ideologi. Islam bukan sekedar masalah spiritual-ritual yang dimensinya individual, namun Islam juga memberi alternatif pengelolaan bangsa-negara, sehingga Islam merupakan alternative ideologi bersaing dengan ideologi ciptaan manusia, seperti Komunisme oleh Karl Max ataupun Kapitalisme yang diawali oleh Adam Smith, dilanjutkan atau disempurnakan oleh pendukung-pendukung lainnya seperti Keynes dan lainnya.

Dari uraian tersebut mudah dipahami bahwa selain sebagai ideologi Islam, agama Islam juga memiliki ajaran tentang bagaimana menyembah Allah SWT (ritual), berakhlak yang baik, dan berkeluarga yang benar, dan keseluruhan dimensi ajran islam itul  (termasuk ideologinya) disebut  ‘Dienul Islam’. Dalam proses sosialisasinya dienul Islam lalu mengalami pemangkasan makna (atau sengaja dipangkas oleh musuh Islam) di mana  dienul Islam lalu diterjemahkan sebagai “agama” Islam yang substansinya dibatasi sekedar sebagai masalah spiritual-individual-akhlak belaka. Muncul kemudian skenario sosial-politik bahwa agama adalah rana individu bukan rana negara yang maksud vulgarnya adalah bahwa dalam bernegara jangan melihat sumber ajaran agama. Inilah sekularisme yang jelas diharamkan oleh agama.

Allah SWT dalam ajaran Islam memerintahkan agar pemeluk Islam menerapkan ajaran Islam itu secara keseluruhan (kaffah) yakni dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, dan berbangsa-bernegara. Jadi jangan heran apabila umat Islam di manapun akan terus berjuang untuk mengurus negerinya dengan cara Islam itu. Umat Islam memperjuangkan ideologi Islam dalam proses berbangsa-bernegara. Hanya orang Islam yang belum paham Islam secara utuh saja (sering juga karena disesatkan oleh musuh Islam) yang membuang ideologi Islam dari agama Islam dan lalu menggantikannya dengan ideologi lain. Perlu diketahui bahwa orang Islam yang berpaham seperti ini sungguh diancam adzab berat oleh Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 85, yang maknanya bahwa mereka yang menolak  sebagian ajaran Islam  (sering kali kasusnya adalah menolak ajaran Islam tentang cara berbangsa-bernegara yang meliputi dimensi poleksosbudhankamnya) akan ditimpakan KEHINAAN DI DUNIA DAN SIKSA MAHA PEDIH DI AKHIRAT NANTI. Naudhubillahi min dhalik.

Bagaimana ideologi Islam itu dipraktekkan dan bagaimana hasilnya telah nyata ada dalam sejarah peradaban manusia. Substansi Al-Qur’an tentang masalah berbangsa-bernegara itu amatlah jelas. Demikian pula percontohan  bagaimana Rasulullah mengelola negeri Madinah yang penduduknya plural (ada Nasrani, Yahudi, Majusi), dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang empat itu sehingga menjadi negeri yang aman-adil-makmur-sejahtera-maju berperadaban tinggi.

Dengan memperhatikan berbagai keterangan di atas, maka kini jelas bahwa demokrasi bukanlah suatu ideologi, melainkan hanya sekedar bagian (kecil)  dari  ideologi, khususnya dalam proses memilih agar memperoleh pemimpin yang baik dan proses membuat kebijakan yang bermanfaat. Jangan sekali-kali memanipulasi demokrasi sebagai ideologi karena demokrasi tidak memiliki konsep tentang  tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Menganggap demokrasi sebagai ideologi yang akhirnya dikatakan memiliki norma, peraturan, konsep poleksosbudhankam tentu merupakan suatu yang dibuat-buat. Banyak negara Barat disebut sebagai negara yang menerapkan demokrasi bukan berarti ideologi mereka adalah demokrasi tapi  ideologi mereka adalah Kapitelisme-Sekularisme, yang ideologi itu tidak sejalan dengan ideologi Islam. Mereka boleh saja menganut ideologi semacam itu karena mayoritas penduduknya memang bukan muslim. Kasus Indonesia inilah yang mengherankan sekaligus memilukan bahwa mayoritas penduduknya muslim namun negerinya menerapkan ideologi non-Islam, alias kapitalisme-sekularisme. Aneh karena hal itu tidak masuk akal, memilukan karena nasib negeri ini pasti akan dihinakan di dunia oleh bangsa-bangsa lain karena terus menjadi negeri terpuruk dalam berbagai dimensi sosialnya.

Kembali terkait dengan demokrasi sebagai metode untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan akhirnya memang bermanfaat bagi yang dipimpinnya, saya mendapat sebuah kasus di mana seorang guru besar yang universitasnya sedang mengadakan pemilihan Rektor bertanya melalui SMS. Beliau bertanya, “Apa Saran Pak Fuad isu yang harus diangkat dalam pilihan Rektor untuk memajukan Unibversitas”.

Setelah mencermati berbagai aspek demokrasi dan kondisi masyarakat pada umumnya, saya menjawab juga visa SMS juga sebagai berikut: “Yang penting dalam proses pemilihan itu adalah: dicegah adanya MONEY POLITIC, lalu diarahkan agar pilihan terhadap pimpinan tersebut berorientasi pada pemimpin dengan kriteria: Ideologis, Visioner, dan Capable”.

Jawaban saya itu sebenarnya jawaban yang seharusnya berlaku pada seluruh proses pemilihan pemimpin di segala lini di masyarakat Indonesia yang kini lagi hantui oleh Politik Uang, tanpa memperhatikan aspek ideologi, tanpa peduli apakah si calon visioner atau tidak, apakah calon itu mampu memimpin atau tidak. Coba dicermati berbagai pemilihan yang dikatakan berjalan secara demokratis di negeri ini. Dengan macam-macam dalih seperti bahwa sudah demokratis, jujur, adil, dll pemilihan pemimpin di negeri ini dikatakan (dengan nada bangga) berlangsung demokratis, bahkan dipuji oleh dunia luar  sebagai sesuai yang demokratis. Tapi benarkah fakta itu? Adakah pemimpin yang terpilih memang pemimpin yang ideal (berkualitas baik) memperjuangkan kepentingan rakyat? Benarkah pemimpin yang terpilih bukan pemimpin ‘karbitan’ oleh praktek money politic yang haram itu? Mari para aktifis negeri introspeksi diri agar negeri ini segera menjadi negeri idaman.

Sebagai penjabaran keempat kriteria yang saya sampaikan ke teman dari perguruan tinggi tersebut maka  berikut ini penjabaran ringkasnya:

MONEY POLITIC atau di-Indoensia-kan menjadi Politik Uang: adalah proses pemilihan di mana si pemilih diberi uang oleh si calon (atau pesuruhnya) agar memilih calon tersebutlah yang dipilih oleh si pemilih. Jumlah uang yang diberikan bahkan lalu bisa berlomba antara satu calon dengan lainnya, saling berebut menambah suapan agar dipilih. Rakyat yang lemah ekonomi dan iman tentu akan larut dalam rayuan politik uang itu dan terpilihlah orang yang paling besar uang suapannya. Pemimpin yang terpilih kemudian berusaha mendapat ganti rugi uang yang dibelanjakannya selama proses pemilihan dan dia lalu menggunakan kekuasaannnya untuk mengeruk pendapatan. Pengelolaan organisasi atau wilayah atau negeri tidak lagi rasional karena orientasi pemimpin untuk mendapat kembali uangnya. Bahkan, yang sering terjadi justru calon pemimpin malah sebelum pemilihan disuap oleh pemilik uang (umumnya pebisnis atau kapitalis) agar dia terpilih dan setelah terpilih maka pemimpin formal itu lalu banyak memberi kemudahan pada pemilik modal dimana dia telah berutang “uang/budi” sebelumnya melalui kebijakan-kebijakan tertentu oleh si pemimpin. Dalam  arena pertarungan ideologi (dalam pertarungan antar partai politik atau internal partai politik) politik uang juga digunakan oleh lawan ideologi organisasi yang sedang memilih pemimpin dengan memberi uang pada si calon agar melakukan politik uang, terutama ditujukan pada calon yang tidak memiliki komitmen ideologis atau lemah dalam ideologi, sehingga jika si calon terpilih maka organisasi itu akan kalah dalam persaingan yang lebih besar dan hanya sekedar menjadi pendukung organisasi lawan. (lihat artikel tentang ‘Money Politik…’ sebelumnya)

IDEOLOGIS, adalah ukuran bahwa si calon pemimpin memiliki dan berpegang teguh pada suatu ideologi tertentu. Pemilih tentu harus memperhatikan apa ideologi yang dipegang si calon pemimpin agar dia nanti tidak kecewa bahwa kebijakan si pemimpin ternyata menghancurkan atau minimal melemahkan ideologi yang dimiliki pemilih. Bahwa manusia dalam masyarakat plural memiliki ideologi yang amat variatif memang suatu keniscayaan dan justru karena memang sifat dasar suatu masyarakat seperti itulah maka pemilih harus memperhatikan aspek ideologis dalam menentukan pilihannya

VISIONER adalah wawasan ke depan tentang organisasi yang sedang menjadi fokus perhatian. Jika organisasi itu adalah suatu universitas maka calon pemimpin harus memiliki visi ke depan bagaimana seharusnya universitas itu menempati suatu posisi dan peran terhormat dalam kancah kehidupan masyarakat manusia yang luas itu, bukan hanya skala Negara namun juga skala dunia. Jika organisasi itu suatu partai politik, maka si calon pemimpin harus jelas visinya ke depan mau dikemanakan partai politik tersebut dalam arena pertarungan ideologi politik di negerinya dan ke dunia yang lebih luas. Bahkan jika organisasi itu adalah suatu Negara, katakanlah dalam pemilihan Presiden, maka si calon Presiden harus memiliki wawasan akan dibagaimanakan negeri itu agar negeri bisa menempati suatu posisi memimpin dan menjadi percontohan dalam kancah kehidupan internasional. Jangan sampai memilih calon pemimpin yang tidak jelas visi ke depannya terhadap organisasi yang akan dipimpinnya nanti. Visi ke depan bukan hanya suatu pernyataan mimpi, melainkan juga terkait di dalamnya dengan bagaimana rasionalnya untuk merealisasikan mimpi itu.

KAPABEL adalah penilaian apakah calon pemimpin tersebut memiliki kapasitas kepemimpinan yang mencukupi untuk memajukan oragnisasinya, baik dalam aspek pemikiran, keilmuan, komunikasi, manajemen, sarana-prasarana, dan jaringan sosialnya. Kadang tentu sulit menilai aspek kapabilitas seorang calon pemimpin tersebut secara utuh, namun sering tingkat kapabilitas calon pemimpin bisa dipantau dari prestasi nyata dia dalam posisi sebelumnya di organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang pernah dimasukinya. Jangan memilih pemimpin yang track record-nya buruk dalam mengemban amanah organisasi yang diemban sebelumnya. Jangan ambil resiko dengan berfikir bahwa calon pemimpin itu  akan berbuat beda yang lebih baik  pada masa mendatang padahal pada rekam jejak sebelumnya dia gagal dalam mengemban kewajiban organisatoris yang pernah dia pegang.

Semoga uraian ini bisa mencerahkan mereka yang sedang memilih pemimpin dan atau sedang mencalonkan diri sebagai pemimpin sehingga negeri ini menjadi cepat terentas dari keterpurukan karena pemimpinnya memang orang yang baik, ideologinya baik, visinya baik, dan obyektif kapabel mengelola organasisasi atau negerinya itu. Bagi para calon pemimpin yang akan dan sedang mau bertarung, perlu introspeksi diri apakah sudah mantap dalam berideologi, jelas visi ke depannya, jujur tentang  kemampuannya sendiri dalam  memimpin organisasi. Jika belum merasa mantap maka  sebaiknya dia mundur dari pencalonan sebagai calon pemimpin walau banyak orang yang menganggapnya dia layak. Jangan hanya ingin berkuasa asal berkuasa, apalagi untuk itu dia menggunakan money politic yang jelas haram dan merusak itu.

Indonesia, 20 April 2010.

Entry filed under: Politik. Tags: , , , , , .

MENGAPA POLITIK KEBANGSAAN, BUKANNYA POLITIK ISLAM, Mengapa Ormas Islam Netral dalam Politik, Bukan Mendukung Politik Islam? ISLAM SEBAGAI PANDANGAN HIDUP VS ISLAM SEBAGAI ASESORIS

2 Comments Add your own

  • 1. Abdul Karim  |  29 April 2010 at 14:51

    Komentar saya sedikit saja Pak. Saya setuju dengan apa yang bapak utarakan. Kalau boleh saya usul, kayaknya kita perlu mengkaji bagaimana PROSES RosulAllah SAW, berhasil mendirikan negara (Islam) Madinah, sebelum kemudian mengelolanya. Maksud saya, kita bukan melihat Rosul pada keberhasilannya (ending), namun kita perlu melihat proses panjang berdarah-darah yang dijalani beliau bersama para sahabatnya untuk mewujudkan negeri yang aman-adil-makmur-sejahtera-maju berperadaban tinggi, sekaligus disegani/ dihormati negara-negara lain. Wallahu ‘alam.

  • 2. Teguh  |  30 April 2010 at 15:51

    Setuju. Demokrasi hanyalah sistem yang lahir dari ideologi kapitalis sekuler. Pemisahan agama dari kehidupan menjadikan aspek agama terkedilkan hanya mengurus ibadah ritual saja sementara untuk masalah2 kehidupan manusia sendirilah yang menentukan hukumnya sehingga lahirlah konsep demokrasi dimana rakyat dengan suara mayoritas berhak membuat hukum. Suara rakyat dianggap suara Tuhan.

    Demokrasi merupakan sistem bernegara yang tercetus dari ide Montesque, John locke, dll atas dasar pemikiran sekuler di atas. Sementara Islam punya sistem negara yg jauh lebih paripurna dan terbukti melahirkan peradaban yang dahsyat selama lebih dari 13 abad. Sistem ini diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para Sahabat dan para khalifah setelahnya meskipun pd perkembangannya terjadi penyimpangan pd tataran suksesi kepemimpinan (pengangkatan khailfah yg turun temurun).

    Sungguh aneh dan memprihatinkan jika kemudian ada seorang pemimpin negara mayoritas muslim menyerukan warganya untuk meneladani Rasulullah di sisi lain tetap setia pada demokrasi yang nyata2 menjadi sebab tercampakannya sebagian besar hukum Allah dalam mengatur kehidupan yg digantikan dengan hukum buatan manusia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

April 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Stats

  • 86,713 hits

Feeds


%d bloggers like this: