MUI DAN NKRI, Ke mana Arah Geraknya? Bagaimana Nasibnya?

2 August 2010 at 18:48 1 comment

Negara didirikan untuk membawa masyarakat menjadi teratur, aman, makmur-sejahtera. Begitu pula mestinya sewaktu NKRI didirikan.

Insitusi ulama didirikan untuk memberi perlindungan aqidah umat, menyebarkan Islam, dan menegakkan syariat Islam dalam semua dimensi kehidupan. Begitu pula mestinya misi MUI dibentuk.

Jika memang begitu misi pembentukan kedua institusi tersebut, bagaimana seharusnya gerak NKRI dan MUI serta bagaimana pula seharusnya interaksi antar keduanya?

Proses kepemimpinan/kepengurusan baik untuk NKRI maupun MUI tentu diwakili oleh manusia yang sedang memegang peran pengelolaan ke dua lembaga tersebut. Kalau NKRI tergantung pada siapa yang memegang Pemerintahan maka MUI juga tergantung pada siapa yang menjadi Pengurusnya. Kalau pemerintah NKRI berpedoman pada Konstitusi maka MUI mengacu pada ajaran Islam yang ada di al Qur’an dan Hadits. Bagaimana kedua lembaga itu bisa sejalan se arah? Bagaimana posisi yang IDEAL dan POSISI YANG PERNAH ADA?

Munas MUI ke 8 yang diselenggarakan antara 25-28 Juli 2010 yang lalu dibuka oleh Presiden dan ditutup oleh Wakil Presiden RI. Dalam sidang plenonya sebagian pembicara utamanya juga pejabat resmi Pemerintahan seperti Menko Ekuin, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Hasil Munas, selain menyusun Pengurus periode 2010-2015, juga membuat Rekomendasi yang sebagiannya ditujukan pada Pemerintah dan oleh Wakil Presiden RI  dalam acara penutupan dinyatakan akan dijadikan masukan dan dipertimbangkan Pemerintah. Semua proses Munas alhamdulillah berjalan lancar dan sepertinya ‘harmonis’lah  hubungan antara institusi MUI dan NKRI itu. Tapi sampai di mana kemanfaatan interaksi seperti itu, sekedar seremonial atau bermakna substansial?  Benarkah dengan interaksi semacam itu mampu mencapai sasaran mulia NKRI didirikan dan MUI dibentuk?

Beberapa fakta yang telah terjadi bisa menjadi bahan renungan para pejabat pemerintahan NKRI dan pengurus MUI. Sewaktu MUI tegas menyatakan Akhmadiayah, Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme itu menyimpang ternyata Pemerintah NKRI bertindak amat berbeda, antara lain terus membiarkan Akhmadiyah berdiri, pluralisme secara vulgar didukung, dan  kebijakan pemerintah tetap sekularistik. Saat MUI menyatakan mengikuti perayaan Natal itu haram namun Pemimpin Pemerintahan yang muslim malah mengikuti acara Natal. Saat MUI menyatakan bahwa bunga bank itu riba namun BI terus saja mempraktekkan bunga tinggi untuk SBI, SUN, dan ORI. Astaghfirullah.

Munas MUI ke 8 itu juga membuat tema ‘gagah’: “Memantapkan Peran Ulama dalam Perbaikan Akhlak Bangsa dan Pemberdayakan Perekonomian Umat”. Selintas terasa sepertinya MUI mampu memperbaiki akhlak bangsa yang rusak dan memberdayakan ekonomi umat yang berantakan, padahal yang harusnya bertanggung jawab penuh jika terjadi kerusakan akhlak bangsa itu adalah Pemerintah dan yang harus memperbaikinya tentu juga Pemerintah. Demikian pula yang membuat ekonomi umat Islam,  komponen mayoritas bangsa, itu berantakan juga kebijakan Pemerintah dan yang harusnya  memperbaiki adalah Pemerintah NKRI. Benarkah MUI harus bertanggung jawab atas rusaknya akhlak bangsa dan hancurnya perekonomian umat? Jawabnya bisa ya dan bisa tidak tergantung di mana posisi lembaga MUI dalam struktur pemerintahan NKRI.

Dalam ajaran Islam, sesuai yang terkandung dalam al Qur’an dan Hadits serta percontohan Nabi Muahammad saw, pengelolaan suatu Negara haruslah sejalan dengan tuntunan Islam dalam bidang pengelolaan bangsa-negara. Islam tidak hanya memberi tuntunan umatnya untuk beribadah ritual dan mengurus keluarga belaka. Dalam keimanan Islam justru kebijakan pemerintah yang sejalan dengan tuntuan Allah swt yang akan mampu membawa bangsa-negara menjadi maju,  aman-sejahtera, adil, dan membawa rahmat bagi alam semesta. Sebaliknya jika suatu Negara dikelola keluar dari tuntunan Islam (Cara Sekuler) maka Negara itu akan rusak akhlak penduduknya, mendatangkan berbagai pertikaian sosial, mengakibatkan suburnya eksploitasi ekonomi oleh si kuat kepada yang lemah, menyebabkan terjadinya kemiskinan yang massif, membuat maraknya kerusakan lingkungan dan kriminalitas, bukan saja di dalam-negeri namun juga ke luar-negeri. (lihat artikel lain terkait ini). Bukankah fakta sekarang sudah mendukung aksioma ini?

Mengacu pada kaidah ajaran Islam seperti diuraikan di atas maka misi ulama dan organisasi ulama itu menjadi jelas yakni: “Selain mendakwakan syariat pribadi dan berkeluarga juga harus BERJUANG MENEGAKKAN SYARIAT ISLAM DALAM PENGELOLAAN BANGSA-NEGARA, di mana sebagai bagian upaya terkait itu adalah berjuang mendudukkan orang berkualitas setara ulama menjadi Pemimpin Negara” (ingatlah bahwa khalifah Abubakar, Umar, Usman, dan Ali yang mampu membawa keharmonisan, keadilan, keamanan-ketertiban, dan kemakmuran-kesejahteraan bangsa dan dunia internasional adalah figur berkategori ulama). Oleh sebab itu lembaga keulamaan harusnya mengarah untuk membawa negeri ini dikelola secara Islami, kebijakan nasionalnya sesuai tuntunan Islam bidang sosial-kenegaraan, dan pemimpin nasionalnya berkategori setara ulama, bukan figur sekuler yang berislam hanya sisi ritualnya belaka. Jika misi itu berhasil maka tentu tidak akan terjadi fatwa ulama yang bertentangan dengan kebijakan nasional NKRI, dan tidak ada pula fatwa MUI yang diabaikan oleh penguasa NKRI.

Sering terdengar dan memang amat mudah untuk memberi alasan mengapa fatwa MUI diabaikan Pemerintah NKRI. Jurus yang dipakai umumnya ada dua: “ULAMA ITU KAN BUKAN UMARA”, dan “SEDANG BERPROSES/BERUPAYA KE ARAH ITU”. MUI yang berdiri sejak tahun 1975  jelas masih belum mampu merealisasikan misi institusi keulamaannya secara utuh sampai sekarang walau sudah berusia 35 tahun. Kapan misi itu berhasil? Wallahu a’lam, bisa sebentar lagi, bisa pula bertahun-tahun mendatang, atau tidak akan pernah sama sekali terealisasikan. Jawabannya tentu tergantung KEBIJAKAN PENGURUS MUI dalam mengelola institusinya. Mereka itulah yang bertanggung jawab pada Allah swt dan pada umat Islam Indonesia.

Mari kini dicermati dinamika interaksi antara MUI dan Pemerintah NKRI sejauh ini. Penting untuk disimak adanya dua periode terkait politik Indonesia.

Periode Orde Baru: MUI itu justru berdiri di era Orde Baru yang dinilai represif terhadap Islam sebagai ideologi. Rezim itu menganggap Islam sebagai ancaman terhadap hegemoni kekuasaan yang sedang mereka (penguasa) pegang sehingga harus dilemahkan. Di era itu dengan tegas dinyatakan tidak boleh ada partai politik berasas Islam. Dalam suasana seperti itu maka  MUI jelas hanya bisa bergerak di tataran ritual dan cara berkeluarga Islam saja. Walau hanya sebatas itu geraknya namun hubungan  MUI dan Pemerintah yang semula harmonis sempat tegang tatkala MUI mengharamkan perayaan Natal bersama. Penguasa Orde Baru menilai fatwa MUI tersebut mengganggu-menentang konsep kerukunan umat beragama yang substansinya direka-reka sendiri oleh penguasa. Keberadaan MUI masa Orde baru praktis hanya sebagai lembaga ‘legitimasi’ kebijakan politik rezim masa itu. Jika ada pendapat yang agaknya kontrovesial maka itupun disampaikan ke penguasa dengan sangat hati-hati (atas nama kearifan) dan  tidak terbuka ke umum.

Periode Reformasi: Setelah Orde Baru tumbang dan berganti menjadi era reformasi yang membuka kran rakyat boleh mendirikan Partai Islam (Partai berasas Islam dan memperjuangan syariat sosial-kenegaraan Islam sebagai alternative ideologi sekuler-kapitalis-liberalis), bagaimana sikap MUI? Apa lalu bersama umat menyuarakan misi Islam ideologis atau masih terbawa nuansa era orde baru? Dalam perjalanan selama 10 tahun di era reformasi tersebut ternyata MUI memang masih gamang untuk membawa misi ideologi Islamnya. Selintas memang pernah terasa  ada harapan di mana  saat menjelang Pemilu 2009 yang lalu MUI mengeluarkan Fatwa tentang Pemilu (Terkait Golput). MUI memfatwakan umat untuk memilih figur calon legislatif sesuai syariat Islam dalam pemilihan umum. Namun selanjutnya MUI tampak kembali tenggelam dari  arena perjuangan persaingan ideologi ( antara Islam dan Sekuler)  di alam terbuka ini. Tidak ada suara MUI yang memihak Partai Islam yang memperjuangkan tegaknya ideologi Islam. Secara tersembunyi memang terasa sedikit ada pemihakan saat Pemilu Presiden 2009 yang lalu, namun begitu usai pilpres MUI kembali pada sikap semula, ‘indifferent’ terhadap siapa  Presiden terpilih dan Kebijakan Nasional apa yang diterapkan oleh Presiden terpilih tersebut. Pada penyelenggaraan Munas MUI yang baru lalu malah sepertinya MUI sudah memposisikan diri pada sikap ‘subordinasi’ terhadap rezim yang sedang berkuasa saat ini. Jelas posisi seperti itu berbeda diametrikal dengan sikap ulama dan lembaga keulamaan di awal kemerdekaan yang lalu. Di masa penjajahan Belanda yang represif terhadap Islam sebagai ideologi, ulama Islam memang hanya mampu menyuarakan dan menyiarkan ritual dan akhlak Islam saja, seperti saat awal berdirinya Muhammadiyah dan NU. Namun begitu kran perjuangan ideologi Islam dibuka oleh penguasa Jepang yang sedang mengambil hati penduduk Hindia Belanda maka ulama segera mendirikan wadah ulama yang diberi nama Masyumi, sebuah Partai Islam, dan bergerak aktif menyuarakan-memperjuangkan ideologi Islam dalam mengelola bangsa-negara. Mengapa hal itu tidak terjadi terhadap MUI saat Orde Baru tumbang dan dibukanya  kran perjuangan ideologi Islam dalam mengelola bangsa-negara melalui dibolehkannya Partai Islam? Bukankah perjuangan Islam seperti itulah yang akan mampu menyelamatkan umat-bangsa-negara Indonesia dari hegemoni kekuasaan asing yang sekuler kapitalitik (non-Islami) yang membuat Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia menjadi terpuruk, terisap kekayaan alamnya, rusak akhlaknya, dan lemah kedaulatannya? Mari direnung untuk langkah ulama ke depan. Apakah MUI hanya puas sebagai ‘PENASEHAT’ penguasa sekuler yang tidak berminat mengetrapkan syariat sosial-kenegaraan Islam dalam mengelola Negara? Sepertinya MUI boleh saja membuat  Fatwa, Nasehat,  dan mengeluarkan Rekomendasi apa saja, apakah ekonomi syariat, larangan riba, dll namun tetap saja kebijakan nasional yang dibuat dan dijalankan Penguasa jauh dari substansi-nilai yang diajarkan Islam.

Dalam arena perjuangan Islam MUI harus waspada terhadap: 1). upaya untuk membawa MUI sebagai institusi legitamasi dan melanggengkan kekuasaan-kebijakan sekuleristik di NKRI; 2). upaya menjadikan MUI sebagai wahana mencari popularitas dan kepentingan pribadi Pengurus; dan 3). upaya membawa MUI hanya bergerak membawa Islam ritual-individual belaka sehingga melenakan umat akan kebenaran Islam yang utuh dan hakiki. Jika sampai itu yang terjadi maka kehadiran MUI dalam NKRI menjadi kontra-produktif terhadap misi perjuangan Islam yang akan membawa kejayaan umat-bangsa-negara Indonesia.

Dari pandangan keimanan dan ketaqwaan Islam di mana Allah swt telah  memberi tuntunan  hidup manusia sebagai pribadi, keluarga, maupun berbangsa-bernegara yang harus ditaati dan laksanakan maka MUI sebagai lembaga ulama idealnya harus menjadi PAYUNG bagi lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif NKRI. Dengan MUI sebagai payung itu maka semua perundang-undangan, peraturan, kebijakan, dan keputusan pengadilan tidak akan menyimpang dari syariat Islam. MUI yang harusnya menjadi lembaga pembina, penyuluh, dan pelindung umat idealnya harus menberi Fatwa bukan hanya terkait masalah ibadah mahdhah, akhlak, dan sosial-kemasyarakatan, namun juga BERFATWA agar umat Islam Indonesia memilih Partai dan Figur pendukung syariat sosial-kenegaraan Islam dalam setiap pemilu. Amat salah dan besar dosa  Pengurus MUI jika membawa MUI sebagai lembaga ulama tidak memberi arah itu, apalagi jika membiarkan umat Islam dalam pemilu malah memilih Partai dan Figur Sekuler yang tidak mengerti dan bahkan tidak berniat mengetrapkan syariat sosial kenegaraan dalam mengelola negerinya. Hanya Allah swt yang tahu apa akan menimpa (dalam kehidupan dunia-akherat) ulama pengurus MUI yang mengabaikan umatnya tidak tercerahkan untuk melakukan yang benar dalam proses kehidupan sosial-politiknya.

Indonesia, menjelang Ramadhan 1431H.

Entry filed under: Politik. Tags: , , , , .

DISIPLIN, PRINSIP ISLAM YANG SERING DIABAIKAN UMAT, Satu Determinan Kekalahan Umat dalam Persaingan di Dunia Plural EPISTEMOLOGY OF ISLAM, Definition and Area of Concern

1 Comment Add your own

  • 1. Prof. Chairul Saleh  |  5 August 2010 at 21:49

    ass.wr.wb
    Saya pikir penyakit pandangan sekuler dari MUI sudah lama. MUI hanya dijadikan alat untuk pembenaran apa yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal kita tahu apa yang diberikan pemerintahan saat ini kepada Ummat Islam ? sekularisme berkembang dimana-mana dan MUI hanya diam saja.
    Para Ulama di MUI sudah banyak yang tergoda oleh setan pengubah niat. yaitu setan tercanggih dan paling hebat diantara setan yang akan memasukkan kita kedalam neraka secara halus. Mungkin para Ulama MUI pada awalnya ingin jadi penjuang Islam tapi tidak tahan dengan berbagai godaan hidup khususnya uang maka terpaksa mau menjadi kendaraan pemerintah dalam menyuburkan sekularisme dan selalu membenarkan tindakan pemerintah.
    Buya Hamka pernah memberikan nasihat kepada kita khususnya ulama bahwa dikemudian hari menurut beliau banyak ulama yang tergoda dan terjebak oleh kelakuan pemerintah, sehingga terpaksa mengikuti telunjukk pemerintah. Buya hamka dulu pernah dijebak namun allah melindunginya ketika beliau di Amerika dijebak dengan pelacur masuk kedalam hotelnya. Beliau mengumandangkan adzan sampai sang pelacur keluar hotel. Aapakah ulama MUI sekarang seperti belaiu bisa tahan melihat wanita-wanita cantik jauh dari keluarga dan juga apakah tahan menderita dengan ketidak punyaan ? ini perlu dipertanyakan ? apakah para Ulama MUI masih menyimpan uang di Bank Konvensional? tau ikut menggalakkkan ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

August 2010
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Stats

  • 86,658 hits

Feeds


%d bloggers like this: