HINDU DI BALI PUNYA ‘PECALANG’, PENGAMAN SYARIAT HINDU, ISLAM DI INDONESIA PUNYA APA?

14 August 2010 at 14:24 2 comments

Tatkala Republika 6 Agustus memuat gambar beberapa tokoh ormas Islam dengan keterangan dibawahnya menyebut Ormas Islam menolak kekerasan, maka saya memperoleh sms dari seorang ulama besar yang berbunyi: “Aslm.Wr.W., YTH: Tokoh & Ormas Islam. (Republika 6 Ags ’10: Di Kantor PBNU 12 Ormas Islam buat Petisi Kecam Ormas Radikal yang mengatasnamakan agama). Ormas Radikal yang mana? Siapa sasaran tembaknya? Arahnya ke mana? Apa maksud dan tujuannya? Untuk kepentingan siapa? Knp tdk disebutkan dengan jelas dlm Petisi? Hati2 Ormas Islam, jgn ditunggangi TOKOH LIBERAL yang mengatasnamakan agama utk MERUSAK Islam & Ukhuwwah”.

Lalu esoknya di harian yang sama dimuat berita tentang hal tersebut termasuk Ormas Islam yang hadir dalam pertemuan di kantor PBNU itu. Di antara berita yang diturunkan ada dua pernyataan yang kemudian menggambarkan permasalahannya. Salah seorang Ketua Muhammadiah diberitakan menyatakan: “Pemerintah harus tegas” (sayang tidak diterangkan tegas tentang apa, apakah Pemerintah harus tegas memberantas kemaksiyatan atau tegas mengatasi radikalisme). Dituliskan selanjutnya “Langkah mereka yang melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan agama bertolak belakang dengan Islam. Siapapun mereka, meski membawa nama agama, harus ditindak. Sikap tegas Pemerintah diyakini akan mampu mencegah radikalisme yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian, radikalisme yang berarti kekerasan dalam bentuk tindakan gerakan harus ditolak. Meski agama (Islam) menyerukan amar makruf nahi mungkar bukan berarti melegalkan segala cara. Kewajiban kita hanya mengingatkan (‘BENARKAH?’), tak boleh memaksakan kehendak. Radikalisme muncul bukan tanpa sebab. RASA PUTUS ASA, PEMAHAMAN AGAMA YANG MINIM, DAN KURANGNYA WADAH SILATURAHMI bisa memicunya. Saat ada kelompok menutup paksa tempat maksiyat, itu lahir dari keputus-asaan. Penyebabnya fihak berwenang dianggap mandul dan tidak tegas mengatasi kemaksiyatan. Dalam tulisan itu Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) diberitakan berpendapat sedikit berbeda. Dikatakannya: Aksi-aksi radikal dan kekerasan yang dilakukan oknum umat Islam kemungkinan dilandasi faktor lain. Gerakan radikalisme salah satunya disebabkan oleh rasa ketidak adilan dari rezim Penguasa.

Saya juga menerima e-mail dari Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam dan Wk.Ketua Komisi Infokom MUI 2005-2010 menanggapi pernyataan di atas yang berbunyi sbb:

“Sehubungan dengan pernyataan 12 Ormas Islam tentang Radikalisme atas nama Agama, yang dibacakan oleh Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj di kantor PBNU, kiranya pernyataan seperti itu tidak perlu ada, jika sekiranya para pemimpin ormas Islam mau duduk bersama membicarakan managemen keummatan dan kepemimpinan dalam ormas islam dengan serius, menjatukan visi, misi, format dan strategi gerakan siyasah Islamiyah, merumuskan substansi operasionilnya dan meratifikasi bersama sama kesepakatan kesepatan yang diambil, kemudian menyampaikan kepada seluruh umat Islam melalui ormas masing masing.

Saling kecam tidak dapat menyelesaikan masalah, tapi bisa menambah masalah karena saling kecam yang dilakukan, apalagi diluar musyawarah bisa mempunyai kecenderungan timbulnya sikap keras dan kasar, karena berkembang rasa benar sendiri dan orang lain salah dalam suasana yang tidak berdialog. Hal ini terasa tidak sejalan dengan Al Quran 03:159 (surat Ali Imran) yang terjemahannya berbunyi: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma`afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Ali ‘Imran:159)”.

Apalagi kecaman yang dilakukan tanpa alamat yang jelas dapat menimbulkan friksi dan pengkotakan umat dalam kelompok yang saling bertentangan. Umat yang tidak memahami permasalahan secara mendalam bisa terbawa arus benturan pisik yang akhirnya merugikan umat Islam secara keseluruhan.

Sebaiknya MUI segera turun tangan mengundang Pimpinan ormas ormas dan tokoh tokoh Islam untuk membicarakan masalah radikalisme dan hal hal yang dituduhkan sebagai sumber kekerasan dan terorisme oleh pihak pihak yang tidak paham dan pihak yang tidak senang kepada Islam, agar permasalahan ini tidak melebar yang dapat merusak persatuan umat Islam”.

Dari nada-nada berita tadi  dan juga berita senada di koran lain sebelumnya bisa disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan seperti di atas sepertinya TIDAK dikaitkan dengan TERORISME, namun lebih pada kekhawatiran akan adanya tindak kekerasan oleh kelompok Islam tertentu terhadap lokasi-lokasi kemaksiyatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya menjelang Ramadhan. Sepertinya kini sedang ada gerakan terorganisir untuk mencegah jangan sampai ada kekerasan terhadap praktek kemaksiyatan walaupun dilakukan di bulan suci Ramadhan sekalipun. Jadi pesan-pesan anti kekerasan itu ujungnya bukan terkait terorisme namun terkait kemaksiyatan yang sedang merajalela di masyarajkat ini. Bagaimana duduk perkara sebenarnya?

Semua orang (kecuali para pelaku dan penggerak kemaksiyatan) rasanya sepakat bahwa praktek kemaksiyatan di tengah masyarakat akan menghancurkan sendi-sendi moral umat dan bangsa. Walau sepakat tentang dampak buruk kemaksiyatan, orang masih bisa berbeda sikapnya jika menyaksikan adanya kemasiyatan di depan matanya. Dalam agama Islam dikenal Hadits shoheh Buhari-Muslim yang tegas sekali bunyinya: “Rasulullah bersabda: Barangsiapa yang menyaksikan kemungkaran hendaklah mengoreksinya dengan tangan (kekuatan fisik). Apabila tidak mampu maka koreksilah dengan lisan. Apabila tidak mampu koreksilah dengan hati (jangan ikut-ikutan melakukan). Ketahuilah bahwa sikap terakhir itu mengindikasikan selemah-lemah iman”. Dari hadis di atas mudah sekali untuk difahami betapa lemahnya iman seseorang (tentu menurut keyakinan Islam) jika melihat kemungkaran hanya mengelus dada dan tidak ikut-ikutan terjebak melaksanakannya. Mereka yang lebih kuat imannya tentu akan ‘teriak’ menolaknya. Mereka yang lebih kuat lagi imannya akan bertindak mengatasinya (dengan tindakan nyata, termasuk misalnya membuat kebijakan sosial politik oleh muslim yang sedang memiliki Kekuasaan dan dilaksanakan secara tegas oleh aparatnya). Dalam bahasa iman apakah kiranya masih ada makna lain dari hadits tersebut?

Bagaimana jika yang dipakai bukan bahasa iman tapi bahasa kekuasaan Pemerintah atau Rezim? Sebuah Rezim tentu memiliki orientasi kebijakan terhadap praktek-praktek kemaksiyatan yang terjadi di dalam masyarakatnya. Atas dasar ini bisa dibedakan adanya 3 kelompok rezim, yakni:

1). Rezim yang amat peduli agar di masyarakatnya tidak ada kemaksiyatan;

2). Rezim yang justru peduli  agar ada kemaksiyatan dalam masyarakatnya karena rezim itu akan mendapat keuntungan oleh keberadaan kemaksiyatan;

3). Rezim yang tidak peduli ada atau tidak ada kemaksiyatan dalam masyarakatnya karena rezim itu menganggap kemaksiyatan bukan ranah garapannya.

Pada rezim kedua (peduli akan maraknya kemaksiyatan) tentu akan marah besar dan akan menindak tegas jika ada kelompok anggauta masyarakatnya yang merecoki adanya praktek kemaksiyatan. Pada rezim ketiga (Tidak Peduli akan ada atau tidaknya kemaksiyatan) tentu juga akan bersikap keras kepada mereka yang menolak kemaksiyatan atau mendukung kemaksiyatan jika hal itu menimbulkan keributan dalam masyarakatnya karena kepentingan rezim itu berfokus pada adanya ketenangan masyarakatnya agar dia bisa menjalankan programnya sendiri (terlepas program itu baik atau tidak bagi masyarakat). Nah bagaimana kategori rezim yang sedang berkuasa di Indonesia sekarang terhadap praktek kemaksiyatan di negeri ini?

Saya kenal pada Ketua Muhammadiyah dan Ketua Umum DDII yang memberi pernyataan dalam berita di atas. Saya lalu mengirim sms pada mereka: “Mari dicermati dengan jernih apakah rezim (Pemerintah) sekarang sdh melakukan Nahi Mungkar thd praktek maksiyat. Kalau BELUM, bagaimana cara mengatasi maksiyat yang lagi merajalela dan menghancurkan moral umat-bangsa ini? Apa konsep makro Ormas Islam  dan MUI untuk menyelamatkan umat selain dari tabligh-tabligh tentang masalah ritual dan akhlak?” Saya sebelumnya juga mengirim SMS lain memberi informasi tentang bagaimana cara Rasulullah mengatasi kemaksiyatan yang merajalela di wilayahnya: “Rasulullah mengambil kendali kekuasaan formal untuk bisa mengatasi merajalelanya kemaksiyatan di negerinya”. Artinya, Rasulullah membentuk pemerintahan yang bersifat tegas memilih menolak kemaksiyatan, bukan bentuk kekuasaan pendukung kemaksiayatan atau kekuasaan yang tidak peduli terhadap kemaksiyatan di negerinya. Melalui kekuasaan formal maka Rasululah memiliki instrumen lunak dan keras (hukum dan polisi) untuk memberantas kemaksiyatan di wilayah kekuasaannya demi kejayaan dan kemuliaan bangsanya, tidak hanya sekedar nasehat atau tabligh tentang buruknya kemaksiayan belaka. Kemaksiyatan membahayakan kelangsungan peradaban rakyat/bangsa dan harus diatasi melalui pendekatan kekuasaan yang menolak kemaksiyatan, Dalam sejarah Islam jelas kemasiyatan tidak bisa ditolerir karena akan merusak tatanan sosial. Opsi pertama dalam memberantas kemaksiyatan yang disebut dalam Hadits Buchari-Muslim itu memerlukan adanya kekuasaan formal negara yang tegas anti kemaksiyatan sehingga tidak perlu terjadi polemik radikalisme agama seperti yang diributkan sekarang. Mayoritas bangsa Indonesia itu muslim (sekitar 90%) maka mengapa Pemerintahan yang tegas anti maksiyat tidak bisa direalisasikan? Harusnya Ormas Islam termasuk MUI melakukan introspeksi.

Saya lalu teringat praktek anti kemungkaran (terkait agama Hindu) di Bali yang dilakukan oleh para Pecalang, semacam ‘pasukan pengaman’ syariat agama Bali untuk mengatasi pelanggaran terhadap syariat agama Hindu. Pecalang itu jelas swasta, dibentuk oleh Ormas Hindu Bali, yang berani bertindak tegas terhadap pelanggaran pada pelaksanaan syariat Hindu di masyarakat Bali yang PLURAL sehingga membuat Bali lalu bebas dari kemungkaran menurut konsep Hindu. Gubernur dan Bupati di Bali (rezim Pemerintahan Bali) mendukung Pecalang, maka bebaslah masyarakat di sana dari polemik kekerasan atas nama agama Hindu.

Ormas Islam mestinya bisa menarik pelajaran dari kasus Bali itu. Banyaknya kemungkaran di kalangan umat Islam harus diatasi dengan dua cara silmultan, yakni: 1). membentuk ‘Pengaman Syariat Islam’, semacam Pecalang di Bali,  yang secara formal/resmi dibentuk Ormas-Ormas Islam, apalagi jika dimotori oleh 12 Ormas Islam besar itu; dan 2). Ormas Islam proaktif  menggerakkan umat Islam agar memilih Partai dan Figur yang mau dan tegas menolak kemaksiyatan dalam setiap pemilu. Mengapa Ormas Islam di negeri ini tidak melakukan keduanya, malah hanya  sebatas berkumpul sesama ormas Islam (itupun hanya sebagian)  lalu berteriak ada kekerasan yang mengatas-namakan agama (Islam)? Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Wahai Pemimpin/Pengurus Ormas Islam, mari kita berfikir logis dan bersikap-bertindak rasional dalam upaya membawa kejayaan umat dan bangsa ini supaya Allah swt tidak memurkai kita dengan adhabNya yang pedih di dunia-akherat.

Indonesia, awal Ramadhan 1431 H.

Entry filed under: Pemikiran, Politik, Syariat Islam. Tags: , .

EPISTEMOLOGY OF ISLAM, Definition and Area of Concern ISLAM HANYA AKAN MENGHADIRKAN “RAHMATAN LIL ‘ALAMIIN” TATKALA NEGARA DIKELOLA SECARA ISLAMI, Koreksi Pada Pemikiran Islam Liberal

2 Comments Add your own

  • 1. Rasyid Emilly  |  30 August 2010 at 17:49

    Saya khawatir ke 12 Ormas Islamitu telah kena penyakit ” Cinta dunia dan takut mati”, Mungkin mereka sedang melakukan berbagai negosiasi dengan penguasa, setidaknya sedang melakukan loby dengan penguasa agar pimpinannya jangan dijebloskan ke penjara dengan tuuduhan terlibat korupsi.
    Bukankah Ormas hanyalah sekedar alat, alat untuk melakukan Amar makruf dan Nahi mungkar, tetapi kalau dalam prakteknya tidak demikian, maka sudah sepantasnya mereka mendapat laknat dari Allah, karena telah membohongi jamaahnya. Inilah nasib umat sekarang ini, dimana kita sedang kehilangan figur pimpinan yang tegss memegang amanah.

  • 2. ww  |  8 June 2012 at 14:09

    jangan samakan pecalang dengan ormas.. pecalng merupakan polisi adat, yg tidak ada hubungan dengan sistem agama hindu,,,, pecalang menegakkan aturan adat bukan aturan agama….

    walaupun dibilang mengamankan,, pecalang tidak pernah berbuat sesuatu kekerasan,,, lebih hanya sebagai pengaman..

    sebagai catatan umat hindu di bali sngat berpegang teguh dengan adat istiadat makanya jarang ada pertikaian di masyarakat bali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

August 2010
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Stats

  • 86,658 hits

Feeds


%d bloggers like this: