KOMPETENSI KEMENTERIAN AGAMA DAN PEMERINTAH RI DALAM PEMECAHAN PERMASALAHAN UMAT

15 September 2011 at 17:18 Leave a comment

Banyak peristiwa terkait agama di negeri ini yang ternyata tidak bisa diatasi oleh Kementerian Agama (Kemenag, dulu dinamakan Departemen Agama atau ‘Depag’) dan Pemerintah. Jawabannya hanya ada dua penyebab: 1). Wewenang kemenag yang amat dibatasi oleh Pemerintah; dan atau 2). Makna agama menurut kemenag-pemerintah memang sempit/terbatas.

Dari dua kasus mutakhir saja sudah dapat menjadi contoh mudah untuk mengetahui betapa terbatasnya peran kemenag dalam menyelesaikan masalah agama. Kasus pertama: tatkala ada keributan terkait Akhmadiyah (malah sudah terjadi berulang kali) menteri agama diberitakan sepakat untuk membubarkan Akhmadiyah namun ujungnya sampai sekarang tetap saja Akhmadiyah tidak kunjung bubar. Kalau menteri saja tidak bisa terpenuhi harapannya apalagi jika hanya sekedar MUI yang berstatus Non-Pemerintah, atau Ormas-LSM Islam lainnya. Artinya kemenag memang hanya memiliki wewenang terbatas sekali dalam menyelesaikan masalah agama.

Kasus ke dua adalah masalah penentuan Iedul Fithrie yang baru saja berlalu (juga sudah terulang dalam tahun-tahun sebelumnya), di mana umat Islam selalu dihantui dengan adanya ketetapan hari raya yang berbeda dengan segala implikasi ritual dan sosialnya. Katakanlah pada kasus tatkala Iedul Fithrie berbeda hari, maka dari sisi ritual, umat akan dihadapkan pada masalah HARAM karena berpuasa di hari raya (implikasi ritual bagi yang hari rayanya belakangan) atau TIDAK TUNTAS Puasa Ramadhannya yang merupakan kewajiban dalam rukun Islam (implikasi ritual bagi yang hari rayanya mendahului). Implikasi sosialnya juga mudah diidentifikasi, yakni dalam bentuk melemahnya kualitas persatuan dan kemeriahan menyambut hari raya yang diagungkan,  karena perbedaan hari, belum lagi adanya kasus saling meledek atau menyalahkan di akar rumput yang bisa menjadi pemicu dan sumber friksi sosial lebih luas-jauh ke depan. Umat Islam jelas menjadi berkurang kualitas kekokohan sosial politiknya tatkala mereka tidak satu dalam  merayakan hari raya agamanya. Sungguh alasan yang dicari-cari jika dikatakan perbedaan dalam berhari raya itu berkah (atau memang disusupkan oleh musuh Islam yang canggih proses berfikirnya dan termakan oleh sebagian umat). Lebih ironisnya, kemenag yang dengan susah payah, menghabiskan anggaran negara yang tentunya tidak sedikit, membuat program melakukan Sidang Isbath (didahului proyek penyusunan-penyelenggaraan rukyah dan hisab) menentukan kapan hari raya, yang ternyata keputusan itu ‘tidak memenuhi sasaran’ karena tidak bisa mengikat seluruh umat Islam yang menjadi warga negara. Keputusan kemenag tentang hal ini bukan saja dinafikan oleh pernyataan lantang fihak di luar kemenag bahwa penentuan hari raya agama memang bukan wewenang pemerintah, namun juga diabaikan oleh banyak Ormas-LSM Islam. Menyedihkan bukan? Karena permasalahan agama terkait penentuan hari raya ini telah berlangsung terus menerus maka harus ada solusi yang tuntas, dan itu tampaknya hanya ada dua alternatif: 1). Semua warga negara yang muslim (tidak pandang apakah Ormas-LSMnya) harus taat pada keputusan Pemerintah cq kemenag tentang kapan hari raya; atau 2). Kemenag tidak perlu ikut campur dalam hal ini, tidak perlu sidang isbath, tidak perlu membuat program dengan anggaran pemerintah untuk rukyah dan semacamnya. Biarkan saja Ormas-LSM Islam membuat keputusan sendiri-sendiri, yang walau karena ‘kebebasan beragama’ model itu  bisa ada banyak sekali variasi kapan mulai puasa dan  berhari raya. Pilihan ke dua tersebut adalah bentuk ‘telanjang’ (tidak ditutupi/disamarkan atau berkamuflase lagi) dari suatu Pemerintahan Sekuler di mana  Pemerintah tidak ikut canpur urusan agama, termasuk penentuan hari raya yang merupakan komponen penting dalam ajaran agama. Di mana sebenarnya peran kemenag di NKRI, untuk apa? Untuk penyamaran? Untuk kamuflase ideologi politik tertentu? Atau apa? Mari dianalisis lebih lanjut peran Kemenag RI yang sudah berlangsung sejauh ini.

Kalau diamati dari sisi tehnis operasional memang peran kemenag di negeri ini relatif amat terbatas sehingga terasa  menyedihkan jika ditinjau dari makna besar sesungguhnya yang diemban namanya yakni: KEMENTERIAN  AGAMA. Kementerian ini anggarannya ternyata relatif rendah dan wewenangnyapun juga kecil. Terkait dengan masalah agama Islam, aktifitas utama kemenag yang menonjol adalah mengurusi penyelenggaraan ibadah haji setahun sekali, mengadakan-mengatur-mengontrol sekolah berlabel agama dan rumah ibadah, pernikahan, peradilan bidang terbatas (itupun volunter, bersifat hanya alternatif) terkait perkawinan dan waris, serta mendorong-mengawasi perlunya kerukunan agama. Lingkup ‘ibadah’ yang terkait aktifitas kemenag juga terbatas pada ibadah ritual dan persoalan terbatas dalam berkeluarga, bukan ibadah secara luas atau kaffah, termasuk  muamalah sosial-politik. Dari peran seperti itu maka jelas agama dalam kontek peran kemenag dibatasi pada ibadah mahdhah padahal Islam mengajarkan bahwa agama itu mencakup lingkup utuh meliputi semua kebutuhan hidup manusia, mahdhah dan ghoirul mahdhah, termasuk sosial-politik. Bahkan dalam ibadah mahdhahpun peran kemenag juga dibatasi lagi, yakni sekitar rumah ibadah, haji, dan sekolah tertentu, tidak termasuk zakat, penentuan awal puasa dan hari raya (kelihatannya seperti ikut menentukan tapi nyatanya tidak ditaati semua warga negara yang muslim). Kemenag juga bahkan tidak berperan untuk mengevaluasi perkembangan ketaatan beribadah mahdhah umat Islam (seperti berapa % umat Islam yang shalat, puasa, bayar zakat, dan perkembangan ketaatan tersebut dari waktu ke waktu). Sungguh di kemenag ini nampaknya agama  memang dimaknai amat sempit. Astaghfirullah. Pemerintah dalam kebijkan makronya jelas tidak mementingkan apakah warga negaranya beriman-bertaqwa secara benar atau tidak, jangankan dengan ukuran akhlak-sosial-politik, bahkan pada ukuran ritualpun tidak diproses/dievaluasi. Warga negara Indonesia dibiarkan meluncur jatuh dari kualitas beriman-bertaqwa dengan benar ke jurang kemunafikan dan atheistik. Terhadap individu yang memiliki wewenang formal, Allah SWT pasti akan meminta pertanggung-jawaban setelah yang bersangkutan mati nanti. Negeri ini perlu dipimpin oleh Pemimpin yang peduli akan kualitas beragama warga negaranya.

Iedul Fithrie 1432 H.

Entry filed under: Pemikiran, Politik. Tags: , , , , , , , , .

ISLAM POLITIK Mengubah ‘NOKTAH’ RUSAK MENJADI ‘MERCU-SUAR’ DUNIA. Bisakah Indonesia Menirunya? HISTERIA ‘RESHUFFLE’ KABINET, ADAKAH AGENDA TERSELUBUNG DAN APA MANFAATNYA BAGI BANGSA?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

September 2011
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Stats

  • 86,713 hits

Feeds


%d bloggers like this: