KASUS BBM MENUNJUKKAN RINGKIHNYA KEBERSAMAAN ANTAR PARTAI ISLAM. Kurang teguh Berideologi / Kurang Bersilaturahmi / Sedang Terperangkap?

8 April 2012 at 10:46 1 comment

Sejak ada rencana menaikkan harga BBM bersubsisi (Premium) oleh Pemerintah terjadilah keresahan masyarakat. Selain suara pendukung Pemerintah yang tentu saja setuju akan kenaikan harga dengan alasan utama ‘MENYELAMATKAN EKONOMI NASIONAL” (alasan ini tidak bisa dimengerti rakyat pada umumnya) banyak sekali suara masyarakat pada umumnya yang menolak kenaikan harga BBM itu.

Argumen dari para pakar ekonomi tentang perlu/tidaknya kenaikan harga BBM bersubsidi terus bermunculan tapi perlu difahami bahwa argumen seperti itu tidak akan menyelesaikan permasalahan secara operasional. Ujung penyelesaian sesungguhnya ada di tangan pembuat keputusan, yakni Pemerintah sebagai eksekutif, dan DPR sebagai legislatif.

Karena ada umdang-undang yang membatasi kewenangan Pemerintah untuk bisa menaikkan harga BBM saat ini maka Pemerintah minta DPR membuat perubahan Undang Undang yang memungkinkan menaikkan harga BBM itu pada 1 April 2012 dengan janji memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung pada keluarga miskin, subsidi pada pelayanan kesehatan dan pendidikan, dll. Karena tidak juga ketemu solusi dalam lobi-lobi di tingkat fraksi maka digelarlah Sidang Paripurna DPR tanggal 30 Maret 2012 untuk dilakukan voting. Semula voting akan dilakukan untuk menentukan merubah Undang Undang tentang larangan kenaikan BBM itu atau tidak, yang jika tidak diubah maka jelas BBM tidak bisa dinaikkan Pemerintah tahun ini. Karena sidang tersebut amat menentukan nasib masyarakat maka puncak demo penolakan kenaikan harga BBM juga marak sekali hari itu, hampir serentak di banyak kota besar di Indonesia, ternasuk tentunya di sekitar gedung DPR/MPR Jakarta.

Sidang DPR berjalan alot, banyak interupsi, Semula akan dilakukan voting  antara menolak kenaikan BBM vs menerima kenaikan BBM Situasi kekuatan anggauta DPR untuk proses voting sebagai berikut: 1). Dari 9 fraksi yang ada di DPR situasinya awalnya PDIP, GERINDRA, dan HANURA TEGAS MENOLAK; 2). FRAKSI YANG BERADA DALAM SEKRETARIAT GABUNGAN (SETGAB) PARTAI KOALISI PENDUKUNG PEMERINTAH (Golkar, PD, PPP, PKS, PAN, PKB) tampak belum kompak. Jika langsung di voting maka sepertinya yang menang adalah penolakan kenaikan harga BBM karena PKS dan Golkar gencar diberitakan media menolak kenaikan itu. Posisi tersebut tentu  terbaca oleh partai politik di dalam DPR. Maka bagi yang khawatir akan kalah voting tentu saja melakukan lobi intensif kanan kiri untuk mencari jalan keluar agar tidak kalah voting seperti itu. Ujungnya ternyata kemudian keluarlah opsi voting untuk menrima vs menolak perubahan undang-undang yang ada dengan menambah sebuah ayat 6a pada pasal 7 yang dengan itu memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM jika ada kenaikan harga BBM secara internasional (sebesar 15% dalam 6 bulan ke depan). Dengan perubahan materi voting tersebut terjadilah ‘walk out’ dua fraksi yang anggautanya cukup besar yang semula tegas  menolak kenaikan BBM,  sedang 7 fraksi lainnya bertahan untuk ikut voting. Hasilnya: fraksi Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKB menerima sisipan ayat 6a sedang PKS dan satu fraksi penolak kenaikan BBM  sebelumnya menolak. Dari situasi seperti itu maka yang menang adalah pendukung ditambahkannya sisipan ayat 6a tersebut dengan amat telak.  BBMpun tidak jadi naik 1 April 2012, tapi bisa saja dinaikkan Pemerintah 6 bulan ke depan tanpa persetujuan lagi dari DPR jika sudah sesuai ketentuan ayat 6a tersebut. BBM memang tidak jadi naik April ini tapi harga-harga komoditas bahan pokok di luar sudah banyak yang naik termasuk beberapa ongkos angkutan transportasi untuk masyarakat.

Apakah dengan itu masalah selesai? Jelas belum. Sebagian masyarakat protes dan akan mengajukan UJI MATERI ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang menambahkan ayat 6a tadi. Jika MK menyetujui maka batallah undang-undang yang baru ditetapkan tadi. Namun tulisan ini tidak bermaksud membahas masalah itu. Artikel ini memfokus pada bahasan tentang KUALITAS KEKOMPAKAN PARTAI-PARTAI ISLAM DI INDONESIA DALAM PERJUANGAN POLITIKNYA.

PARTAI ISLAM yang dimaksud di sini adalah Partai berAsas Islam, yang dengan asasnya itu berarti partai tersebut menggunakan LANDASAN dan ACUAN AGAMA ISLAM dalam pengelolaan bangsa-negera apabila partai itu berhasil memenangkan pemilu. Pemakaian ajaran Islam dalam pembangunan bangsa bukan berarti Partai Islam itu  sektarian (hanya untuk kepentingan orang Islam saja), namun aplikasi konsep Islam dalam pembangunan tersebut justru untuk kepentingan semua warga negara, apapun agama yang dipeluknya. Agama Islam jelas mengajarkan bagaimana cara mengelola bangsa-negara yang benar sesuai petunjuk Allah SWT. Orang Islam diwajibkan mengacu syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk memakai tuntunan syariat kenegaraan Islam sewaktu mengelola negara yang dengan itu menjamin termuliakan dan tersejahterakannya bangsa-negara. Partai berAsas Islam pada dasarnya bentuk realisasi dari kandungan al Qur’an surat al Maidah ayat 56, yakni kehadiran HISBULLAH dalam masyarakat plural, yang maknanya adalah Partai  bervisi menerapkan syariat Allah dalam pengelolaan negara. Jika batasan Partai Islam seperti itu maka dalam DPR yang sekarang hanya ada dua Partai Islam, yakni PPP dan PKS, yang keduanya dalam realitas politik nasional sudah melibatkan diri berada dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai pendukung Pemerintah. Dalam Setgab tersebut ada 6 partai politik dan hanya PPP dan PKS yang merupakan Partai berAsas Islam. Semua partai yang menjadi anggauta Setgab memiliki Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, di mana PKS saat ini memiliki 3 Menteri (sebelum Resuffle Kabinet lalu PKS punya  4 Menteri) dan PPP memiliki 2 Menteri.

Akibat penolakan PKS untuk mendukung disisipkannya ayat 6a dalam undang-undang pada voting DPR kemarin maka timbullah wacana mengeluarkan PKS dari keanggautaan Setgab Koalisi dengan konsekwensi para menteri PKS  akan dikeluarkan dari kabinet. Namun realisasi nyata wacana itu masih menunggu keputusan Presiden SBY (supaya tidak sekedar wacana) walau ramai diberitakan bahwa Setgab Koalisi sudah rapat (meliputi Ketua Umum 5 parpol selain PKS, yi Ketum Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKB). Rapat menetapkan bahwa PKS kini berada di luar Setgab Koalisi karena dianggap melanggar kesepakatan bersama. Namun sekali lagi ini bukan masalah pokok yang difokuskan dalam tulisan ini.

MASALAH YANG LEBIH SERIUS YANG HARUS DICERMATI DARI KASUS INI ADALAH MENGAPA SESAMA PARTAI BERASAS ISLAM (PPP dan PKS) bisa bersebarangan diametrikal (berdampak besar termasuk pada susunan kabinet) dalam membuat kebijakan nasional yang strategis itu? Apa karena kurang INTENSNYA KOMUNIKASI ANTAR PIMPINAN PARTAI ISLAM (KHUSUSNYA ANTAR KETUM) SEHINGGA MUDAH SALAH FAHAM ATAU KARENA PERBEDAAN KEPENTINGAN YANG TIDAK IDEOLOGIS?

Seandainya sesama Partai Islam saling berkomunikasi intensif, bukan hanya via surat/sms/e-mail/telpon tapi menyempatkan waktu (sesibuk apapun) untuk ketemu muka satu sama lain, khususnya antar Ketua Umum mereka, insyaAllah akan turun berkah dan banyak hal bisa disepakati bersama. Seandainya mereka mendahulukan visi ideologis Islam dalam mencari jalan keluar Islami setiap masalah bangsa tentu Allah akan memberi mereka jalan keluar yang sama, berbeda dengan jalan keluar yang diambil Partai Sekuler (tanpa mengacu syariat/petunjuk Allah SWT). Tampak nyata bahwa perlu ada perbaikan dalam praktek berpolitik Islam yang harusnya dilakukan Partai Islam, supaya mereka menjadi kokoh kuat sebagai kekuatan partai politik, kompak dalam membawa/memperjuangkan visi syariat untuk mengelola bangsa-negara demi kesejahteraan, kemuliaan, dan keamanan umat dan bangsa. Sebaliknya jika Partai2 Islam di negeri ini, khususnya Pimpinan terasnya jarang ketemu muka satu sama lain, kurang memegang teguh ideologi Islam di mana dalam membahas masalah bangsa selalu berorientasi  acuan Islam, maka Partai Islam akan mudah dilemahkan, diadu domba oleh lawan ideologis mereka, menjadi bulan-bulanan untuk dipecah belah dan Partai Islam akan selalu kalah dalam berkompetisi untuk menjadi penentu dalam pengelolaan bangsa. Negara akan terus dikelola secara sekularistik, mudah jatuh keperangkap asing dan umat-rakyat tambah terpuruk, kekayaan negara dan tanah air makin tergerus. Perlu difahami Partai Islam itu didirikan karena mengemban amanah berbeda dengan Partai Sekuler, yakni mengelola negara sesuai tuntunan Allah SWT, baik dalam kebijakan sektoral seperti ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya, hankam, maupun kebijakan umum seperti pengutamaan pembangunan akhlak bangsa, penyelamatan aset bangsa dari jarahan asing, dan memprioritaskan (terkait penggunaan dana pembangunan) pemberdayaan rakyat miskin secepat mungkin.

Terkait misi Partai Islam dalam bersaing dengan Partai Sekuler ini saya menerima SMS dari seorang tokoh agama:

“Kaum sekuler dan abangan begitu aktif merebut kekuasaan melalui sistem demokrasi, sementara Saudara kita HTI, MMI, JAT, SALAF menganggapnya bid’ah sehingga menjadi golput. Akhirnya kita kalah. Itulah PR (Pekerjaan Rumah) kita ke depan”

Saya Jawab:

“Sekuler MENANG dan berakibat terpuruknya umat-bangsa tidak lain karena Umat MEMILIH Figur-Partai Sekuler dalam Pemilu. SOLUSINYA: Umat harus diDAKWAHi bahwa memilih Partai Islam itu WAJIB, bagian dari berislam mereka. Golput harus diingtkan RESIKO2 sikapnya”.

Saya mendapat banyak lagi sms yang bernuansa ketidak puasan terhadap perilaku Partai Islam di Indonesia sekarang dengan menunjukkan berbagai alasannya. Berikut salah satu sms tentang  rasa ketidak puasan itu:

“Apakah teman-teman yang mengaku dari PI betul2 amanah/konsisten?  Jangan2 bermental sekuler tapi berkedok PI. Buktinya yang sekarang tergabung dalam ….Maka saya tanya PI mana yang perlu didukung?”

Respon saya terhadap keluhan2 itu sebagai berikut:

“Banyak sms masuk ke saya bernada tidak simpati pada PI dengan beralasan TIDAK ADA KETELADANAN, PIMPINANNYA KERJASAMA DENGAN SEKULER, TIDAK MENYUARAKAN SYARIAT, TIDAK MAU BERSATU, DLL. Pendapat saya: “Apapun alasan ‘lemahnya’ PI,   bersikap Golput tidak akan mampu merubah keadaan, kondisi umat-bangsa malah bisa kian parah karena cengkeraman kekuasaan oleh sekuler makin dalam.  SEHARUSNYA: ‘Aktifis Islam ramai2 masuk PI untuk memperbaikinya dari dalam dan secara simultan menggerakkan umat supaya pilih PI dalam pemilu”

Semoga bermanfaat. Silahkan dibuka dalam blog ini artikel lain yang terkait.

Indonesia, awal April 2012

Entry filed under: DPR RI, ekonomi, Pemikiran, Politik. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

MENGAPA AGAMA ISLAM TERUS DISERANG, TIDAK SEPERTI YANG LAIN? RUU ‘KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER’? Apa Relevansinya dengan Solusi Keterpurukan Bangsa? Waspadai Infiltrasi Ideologi Liberalisme-Sekularisme!

1 Comment Add your own

  • 1. Budiono  |  20 April 2012 at 08:36

    Assalammualaikam warahmatullahi wa barakatu

    Yth. dr. Fuad Amsyari

    Salah satu revisi terhadap undang-undang oleh Mahkamah konstitusi (MK) adalah anak hasil perzinahan dapat meminta pertanggungjawaban terhadap bapak biologisnya. Pada hukum Islam yang saya ketahui adalah laki-laki penzinah akan dikenai hukum rajam atau cambuk. Kedua hukuman ini akan dapat menyebabkan kematian terutama rajam, sehingga status penzinah di dunia sebenarnya telah meninggal. Sedangkan anak hasil perzinahan statusnya mengikuti jalur kakek dari ibunya sehingga tanggung jawab ada pada keluarga ibunya. Di negara yang mayoritas muslim dan mengabaikan hukum Islam tentu akan banyak dijumpai laki-laki penzinah yang mempunyai anak hasil perzinahan terus menjalani kehidupannya.
    Pertanyaan saya
    1. Siapa yang menanggung kesalahan, hukum Islam tersebut tidak ditegakkan (semua umat islam di negara tersebut atau orang Islam yang menjalankan negara)?
    2. Menurut saya, MK membuat aturan tersebut dengan berdasarkan pada hukum yang tidak ditegakkan sebelumnya adalah kekeliruan. Bagaimana mungkin meminta pertanggungjawaban pada orang yang status dalam islam sudah meninggal. Apakah ini benar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

April 2012
M T W T F S S
« Mar   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Stats

  • 86,658 hits

Feeds


%d bloggers like this: