DEMOKRASI ATAU REVOLUSI (Sanggahan terhadap Pemikiran Abdul Qadim Zallum yang mengharamkan Demokrasi)

10 September 2012 at 19:04 Leave a comment

DAMPAK SIKAP ANTI DEMOKRASI PADA KONDISI UMAT

Banyak kelompok Islam mengharamkan demokrasi yang berakibat umat  terpecah dalam politik praktis sehingga kalah dalam memperebutkan kepemimpinan negara. Mengapa bisa begitu? Jawabannya: “Karena banyak umat  (baca: tokohnya) yang keliru menafsirkan pokok permasalahan kehidupan berbangsa-bernegara dari tinjauan Islam”. Karena kalah dalam berebut kekuasaan formal negara maka umat (sebut: tokohnya) gagal mencontoh Rasul yang berhasil mengelola sebuah negara (dengan penduduk plural) secara Islami dan mewujudkan kejayaan Islam,  kemuliaan kaum muslimin, serta mendatangkan kerahmatan pada alam. Salah satu  kekeliruan terbesar dalam pemahaman Islam terkait dengan berbagai permasalahan berbangsa-bernegara adalah “kesalahan memaknai demokrasi, termasuk pemilu

Demokrasi adalah istilah yang hadir dalam dunia politik setelah masa keemasan Islam. Pada kasus-kasus seperti itu seharusnya umat (baca: tokoh) mencari makna hakikinya agar tidak salah dalam merespon yang  merugikan perjuangan Islamnya sendiri.

Kata dasar demokrasi adalah ‘demos’ (rakyat) dan ‘cratos’ (kekuasaan)’ sehingga secara keseluruhan berarti kekuasaan di tangan rakyat. Apa yang salah dengan itu? Bukankah yang akan dipimpin dan diurus memang rakyat banyak sehingga rakyatlah yang seharusnya memiliki kewenangan mengurus diri mereka sendiri. Islam itu diturunkan Allah swt untuk manusia, yang dalam kontek bangsa-negara bernama rakyat. Untuk tujuan mengurus negara maka rakyat yang jumlahnya besar tentu memerlukan Wakil (representasi) atau memilih langsung Pemimpin yang dianggapnya layak menangani permasalahan bersama mereka. Lahirlah apa yang disebut Pemimpin Nasional dalam sebuah organisasi Negara. Sampai di sini bukankah makna demokrasi amatlah masuk akal dan manusiawi. Rakyat yang bervisi Islami  secara benar tentu dalam demokrasi akan memilih   Pemimpin Islami untuk negerinya, sebaliknya rakyat yang bervisi lain tentu akan memilih Pemimpin berkualitas lain, lalu mudah terjebak mendapat pemimpin yang merusak Islam, bahkan bisa mendapat pemimpin jahat, merusak segalanya. Ulama dan tokoh Islam misinya adalah mengislamkan rakyat secara benar, tidak sekdar mengajar ritual dan akhlak pribadi saja, namun juga  mengajari rakyat agar dalam berbangsa-bernegara mereka memilih Pemimpin Islami, bukan membiarkan rakyat yang masih belajar Islam memilih Pemimpin asal saja. Ulama dan tokoh Islam yang tidak mengajarkan Islam seperti itu berpotensi menjerumuskan rakyat muslim ke dalam Kepemimpinan Non Islami di negerinya, yang selanjutnya kepemimpinan Non-Islami itu akan memporakporandakan agama Islam dan umatnya.

Ide demokrasi yang rasional tersebut lalu dirancukan dengan sisi lain dalam kehidupan berbangsa-bernegara seperti ‘kualitas pemimpin yang nanti dipilih rakyat’ padahal dia (mereka) sendiri rakyat itu, apa pula hukum dan kebijakan nasional yang akan dibuatnya. Oleh sebagian tokoh Islam  lalu diperdebatkan bagaimana jika si Pemimpin terpilih melalui demokrasi itu orang lain dengan hukum dan kebijakan yang dibuatnya bertentangan dengan isi al Qur’an dan Sunnah Nabi. Jelas menganalisis  demokrasi seperti itu keliru besar dan rancu karena hal-hal tersebut (kualifikasi pemimpin, kebijakan nasional, dll) lalu dimasukkan dalam ‘kotak’ DEMOKRASI padahal  sesungguhnya permasalahan luas tersebut di luar makna demokrasi itu sendiri, masuk wilayah lain yakni ranah IDEOLOGI. Akibat kerancuan berfikir seperti itu  maka mereka menganggap pemilihan pemimpin melalui pemilu itu haram karena ‘ketakutan’ bahwa yang terpilih nanti orang yang tidak beres. Karen bersikap tidak ikut pemilu maka justru ketakutannya terrealisir, pemimpin yang terpilih adalah figur lain dan  kebijakan yang dibuat si pemimpin merugikan perjuangan Islamnya. Proses tersebut  berulang dan berkelanjutan. Ironi itulah yang selama ini terjadi di banyak negeri muslim, termasuk Indonesia. Mereka berfikir tanpa proses pemilu itu mereka akan mendapat pemimpin Islami dengan kebijakan hukum dan lainnya yang sesuai dengan al Qur’an dan Hadits. Bagaimana mekanismenya? Lalu muncul sesuatu yang lain, disebut dengan berbagai istilah bermacam-macam, termasuk dengan jargon2 Arabik, namun hakekatnya sama, yakni tidak pemilu, tidak lobi politik. Dalam bahasa politik modern kekuasaan yang berganti tanpa proses demokrasi pada hakekatnya adalah REVOLUSI, apakah massal dan masif seperti Revolusi Perancis dan Rusia dulu, atau terbatas skalanya yang dikenal sebagai People Power seperti Pilipina di era Marcos, atau Kudeta Militer di Aljazair. Yang jarang difahami oleh penolak demokrasi adalah jika setelah ada pergantian kekuasaan via revolusi maka kepemimpinan nasional masih harus diproses lebih launjut. Bagaimana kelanjutannya? Kembali ada pilihan: apakah prosesnya berjalur demokrasi dengan partai politik, atau kepemimpinan diktatorial atau sistem dinasti kerajaan/kekaisaran. Apa memang kediktatoran atau dinasti yang terbentuk melalui  revolusi itu merupakan ajaran Islam? Jelas bukan cara itu yang dicontohkan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin.

LATAR BELAKANG LAHIRNYA DEMOKRASI

Secara historis istilah DEMOKRASI itu muncul dari dunia Barat yang umumnya non-muslimsebagai bentuk respon atas kekuasaan yang bukan oleh rakyat tapi oleh raja dan kaisar yang terus menerus berkuasa berkelanjutan ke anak-cucu didukung pemuka agama dengan menyebut dirinya Wakil Tuhan. Penguasa itu, dengan kelompok kecilnya  termasuk para pemuka agama, terus memegang kekuasaan dengan semau sendiri tanpa kontrol dari fihak rakyat yang dipimpinnya. Kekuasaan itupun berlangsung turun temurun dan rakyat tetap berstatus manusia yang diperintah atau di bawah kekuasaan,  sebaik apapun kualitas ‘anggauta’ rakyat. Jelas saja kenyataan kekuasaan seperti itu tidaklah adil dan tidak masuk akal sehat. Belum lagi ditambah bahwa pengelolaan negeri amat buruk, mementingkan kebutuhan diri dengan kroninya, menyengsarakan kehidupan rakyat yang dipimpinnya. Kebijakan seperti pajak tinggi terhadap hasil keringat rakyat ‘miskin’ yang bekerja keras, menguras kekayaan alam negeri semaksimal mungkin, mempekerjakan rakyat tanpa imbalan memadai (kerja rodi seperti jaman penjajahan) untuk membangun istana dan proyek mercusuar lain, jelas membuat rakyat menderita dan penguasa beserta kroninya hidup dengan kemewahan serta timbunan harta berlimpah-ruah. Rakyat tetap dan bahkan kian termiskinkan-terlemahkan, kekayaan negeri (tanah air) kian menipis, lingkungan hidup  yang dihuni rakyatpun kian rusak. Mana rakyat bisa tahan dan diam saja dengan kondisi itu?

Kesalahan utama dari kenyataan di Barat tersebut terletak pada kekuasaan yang tidak berasal dari rakyat, bukan dimaui rakyat, tanpa kendali rakyat, tidak untuk rakyat, berlangsung terus menerus (karena turun temurun), mengatas namakan TUHAN, dan konyolnya lagi pengurusannyapun buruk, merusak. Oleh proses penguasaan negeri seperti itu maka datanglah revolusi/ pemberontakan yang menjatuhkan kekuasaan raja dan kaisar beserta kroni  pemuka agama yang ada dan lalu beralih pada proses ‘perakyatan’ kekuasaan negara. Lahirlah apa yang disebut demokrasi, kekuasaan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Jika ditilik dari asal mula sejarahnya maka pemikiran demokrasi  itu amat masuk akal karena melawan kediktatoran, kesewenang-wenangan, penindasan, eksploitasi pada rakyat, dan pengurasan kekayaan tanah-air, kekuasaan yang bersifat terus-menerus tanpa batas waktu. Lawan konsep demokrasi adalah KEDIKTATORAN, FEODALISME, DAN TIRAN dengan segala bentuk eksploitasi dan penindasannya. Ditilik dari latarbelakang seperti yang terjadi tersebut lalu mana yang salah dengan demokrasi? Apa dasar mengharamkannya?

Bahkan seandainya ada negeri muslim yang penguasanya tidak oleh rakyat, berjalan turun temurun, didukung ‘tokoh agama’ yang menganggap dirinya paling mengerti tentang ajaran Islam, lalu kebijakan penguasanya seperti yang dilakukan raja-diraja di Barat dulu, menguras kekayaan tanah air, mengeksploitasi-menindas rakyat, bukankah rakyat muslimnya juga akan  melakukan perlawanan terhadap Diktator yang feodalistik, tiranik, dan penindas tersebut? Dari tinjauan ajaran Islam, justru seharusnya orang Islamlah yang selayaknya meneriakkan demokrasi, stop diktator, feodalisme, dan pengeloaan negeri yang eksplotattif dan menindas. Dari sini menjadi jelas bahwa yang salah menurut ajaran agama Islam itu bukan demokrasinya. Lalu yang salah sisi mananya? Di sinilah pentingnya membedakan demokrasi dengan IDEOLOGI, pemikiran menyeluruh tentang permasalahan kekuasaan dan pemerintahan negara untuk kemakmuran-kesejahteraan rakyat. Dalam ranah ideologi itulah terkandung aspek bagaimana seharusnya KUALITAS PEMIMPIN DAN CARA MEMIMPINNYA, tata nilai yang harus dikembangkan (konsep HAM yang Islami), ke mana prioritas pembangunan harus diarahkan (bukan menumpuk materi tapi membangun akhlak dan intelektualitas bangsa), konsep keamanan negara yang dijalankan, dan semacamnya. Janganlah hanya karena demokrasi itu muncul di negeri Barat lalu demokrasi itu diharamkan. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa bukan demokrasinya yang haram tapi IDEOLOGI YANG TIDAK SESUAI AJARAN ISLAM ITULAH YANG HARAM. DEMOKRASI ITU SENDIRI BERKATEGORI NETRAL/MUBAH.

KEKELIRUAN PELAKSANAAN DEMOKRASI OLEH BARAT

Sewaktu demokrasi yang dikemas Barat diterapkan maka terjadilah proses tertatih-tatih mencari bentuk. Sebagian jalannya sudah masuk akal, yakni rakyat banyak ‘kumpul’ memilih wakil mereka dan selanjutnya wakil itu memilih pemimpin eksekutifnya. Bentuk ini disebut sebagai Demokrasi Perwakilan. Di samping itu ada pula bentuk di mana rakyat kumpul untuk memilih pemimpin eksekutifnya langsung, disebut sebagai Demokrasi Murni. Dlam kamus standard Inggris disebutkan “DEMOCRACY IS A FORM OF GOVERNMENT IN WHICH POLITICAL POWER RESIDES IN ALL PEOPLE AND IS EXERCISED BY THEM DIRECTLY (PURE DEMOCRACY) OR IS GIVEN TO ELECTED REPRESENTATIVES (REPRESENTATIVE DEMOCRACY)”.

Dalam proses pelaksanaan selanjutnya maka terjadilah berbagai kekeliruan langkah. Kekeliruan demokrasi Barat pertama adalah saat pelaksanaan pemilihan  pemimpin atau perwakilannya. Mereka tidak memiliki standar moral yang baik, mengabaikan unsur ‘nilai kebenaran’ tentang keterwakilan yang obyektif, antara lain cenderung disusupi perilaku tidak jujur, melakukan kecurangan saat penghitungan, dan propaganda yang bias, termasuk survey2 pesanan yang mempengaruhi rakyat, praktek suap dan tekanan kekuasaan.

Kekeliruan demokrasi Barat kedua terjadi di saat proses pencalonan orang untuk dipilih rakyat sebagai pemimpin. Penetapan calon untuk dipilih rakyat belum punya panduan baku sehingga cenderung membolehkan  siapa saja berhak dipilih padahal tanggung jawab dan beban kerja jika nanti terpilih sebagai pemimpin nasional itu amat berat dan menentukan nasib rakyat keseluruhan. Memang ada beberapa kriteria yang dibuat namun relatif tidak mendasar, seperti usia, kewarganegaraan, pendidikan formal, dan semacamnya, sehingga bisa saja produk demokrasi tersebut nanti bukan memperbaiki kondisi rakyat bahkan bisa lebih merusak dibanding diktator berkedok agama seperti yang terjadi di masa silam. Model pencalonan seperti itu tidak mustahil melahirkan Pemimpin yang tidak berkapasitas, bermoral buruk sehingga malah menggerogoti kekayaan tanah air dan mengeksploitasi rakyat. Apalagi jika untuk proses  pemilu dia bekerja sama dengan pengusaha hitam yang tamak harta maka tentu dalam kebijakan nasional yang dia terapkan setelah terpilih akan terus menguntungkan pengusaha hitam karena balas budi politik. Birokrasi pemerintahan yang dipimpinnya akan memihak pemilik modal dan lahirlah apa yang disebut sebagai ‘Capitalisme Bureaucracy’ atau birokrasi kapitalistik.

Kekeliruan ketiga dari demokrasi di Barat adalah calon terpilih tidak dibebani tanggung jawab jelas kecuali hanya disumpah bahkan kadang hanya berjanji untuk sekedar taat Konstitusi padahal banyak substansi konstitusi amatlah umum yang bisa diterjemahkan multi tafsir. Karena Barat tidak memiliki standar berpemerintahan yang baku mencakup konsep penyejahteraan rakyat secara rinci maka pemimpin terpilih dengan enaknya juga bisa bertindak semaunya. Pemantauannya hanya sekedar jajag pendapat pada rakyat bagaimana penilaiannya terhadap kebijakan pemimpin itu di mana jajag pendapat tersebut sering dilakukan dengan tidak cermat atau sengaja menyimpang. Rakyat banyak tentu sulit untuk menilai adanya permainan internal yang korup seperti kebijakan menguntungkan asing, pengusaha hitam, penerimaaan suap atau gratifikasi tersembunyi. Dan atas nama kebutuhan untuk bertugas sering si Pemimpin terpilih mengeruk gaji dan fasilitas luar biasa tinggi. Salah satu cara yang dipakai untuk mengendalikan kekeliruan memimpin dari pemimpin terpilih umumnya melalui pembatasan jangka waktu kepemimpinan dan pembatasan periode berapa kali boleh menjadi pemimpin, misalnya kepemimpinan selama 5 tahun dan maksimal boleh dua kali dipilih. Apakah ini memadai? Ada 2 kelemahan dalam pembatasan kekuasaan ini yang jarang disadari implikasinya, yakni: 1) kerusakan negeri sudah amat besar jika kebijakan pemimpin itu dibiarkan berlarut dalam periode kepemimpinan tersebut. Bahkan dengan terbatasnya waktu memimpin dia dan kroninya akan berupaya mengeruk sebanyak mungkin keuntungan pribadi senyampang masih menjadi pemimpin; dan 2) bisa saja pemimpin itulah sebenarnya manusia terbaik untuk negeri tersebut namun harus berhenti hanya karena dibatasi oleh aturan yang dibuat.

Walau ada berbagai sisi buruk dari demokrasi yang dilaksanakan Barat  namun tidaklah mengurangi makna penting dan diperlukannya demokrasi itu sendiri, yakni bahwa rakyatlah yang sesungguhnya menentukan pemimpinnya, baik melalui perwakilan maupun secara langsung. Hal-hal buruk  terkait dalam proses pelaksanaan demokrasi sesungguhnya tidak menghapus nilai demokrasi itu sendiri karena masalah itu berhubungan dengan aspek lain dalam kehidupan berbangsa-bernegara secara luas yang disebut sebagai IDEOLOGI.

DEMOKRASI SEBAGAI KOMPONEN IDEOLOGI

Pemikiran yang terkait dengan ’model kehidupan berbangsa-bernegara’  disebut sebagai IDEOLOGI seseorang. Secara harfiah ideologi didefinisikan sebagai ‘the idea and objectives that influence a whole national culture, shaping especially political and social prosedures’. Di wadah ideologi inilah sesungguhnya terletak hasil dari proses pengelolaan bangsa-negara. DEMOKRASI hanya merupakan salah satu bagian saja dari IDEOLOGI. Aspek lain dari ideologi cukup banyak, termasuk konsep tentang HAM, HUKUM, BUDAYA, EKONOMI, dan KEAMANAN-KETERTIBAN NEGARA. Terkait ideologi ini tentu Barat memiliki konsep sendiri yang terlihat dinamis dan berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi mereka. Walau berubah-rubah namun konsep ideologi Barat itu sejauh ini tidak pernah sama dengan konsep ideologi menurut Islam yang sudah baku terikat ketentuan di al Qur’an dan Hadits, malah sepertinya semakin jauh saja jaraknya. Bisa saja pada suatu masa nanti (hipotetis) Barat dalam mengembangkan  konsep ideologinya berhasil menjadi selaras dengan tuntunan Qur’an dan Hadits, namun hal itu masih amat spekulatif dan tidak bisa dijadikan landasan beraktifitas karena secara faktual di era ini ideologi Barat jelas berbeda diametrikal dengan Islam. Perbedaan berbagai aspek ideologi itu tercermin misalnya tentang kriteria pemimpin, sistem ekonomi makro Barat yang kapitalistik, eksploitatif, dan berorientasi hedonisme, budaya Barat yang agresif dikampanyekan seperti sikap serba boleh (permisiveness, liberalisme) sehingga menghasilkan banyak perilaku seroknok, amoral, non-human berkembang, HAM yang tidak dipandu ajaran agama, dan semacamnya. Dalam ajaran Islam berbagai pemikiran terhadap komponen ideologi boleh saja berkembang namun tidak boleh melanggar apa yang sudah dibakukan dalam al Qur’an dan Hadits. Perbedaan inilah yang kini masih sering membuat konflik sosial-politik antara Barat dan Islam.

Islam merupakan ajaran agama yang utuh, menyentuh pula ideologi. Bahkan Islam sebagai ad Dien tidak layak diterjemahkan sebagai RELIGI yang makna dasarnya sekedar ritual, ibadat sempit hubungan pribadi pada tuhan. Ad dien bahkan seharusnya banyak diterjemahkan sebagai IDEOLOGI (lihat definisi ideologi dalam berbagai kamus standar Inggris) di mana di sana ada konsep tentang kepemimpinan dan proses pemilihannya, tata-nilai mana yang perlu dikembangkan dan mana yang diberantas, kewajiban pemerintah untuk memberi arahan yang benar pada perilaku rakyatnya, materi hukum yang harus ditegakkan dengan penuh keadilan, kebijakan ekonomi nasional yang dibuat agar menguntungkan fihak yag sedang terpuruk dan tidak menimbulkan kerusakan, serta menentukan pengaturan keamanan-ketertiban. Oleh sebab itu agama Islam memiliki ideologi yang khas dan berhadapan dengan ideologi non-Islam, bukan hanya mengajarkan tentang ritual dan akhlak mulia namun juga sarat dengan ajaran terkait tatakelola bangsa-negara untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi sendiri hanyalah salah satu komponen ideologi dan agama Islam memberikan aturan mainnya sesuai ajaran al Qur’an dan sunnah nabi. Demokrasi diperlukan dalam hidup manusia dan diajarkan oleh Islam bagaimana harus dilaksanakannya, seperti halnya sisi lain kehidupan manusia katakan sisi ritual. Komponen lain dalam ideologi seperti HAM, masuk kategori tata-nilai yang harus ada dalam suatu masyarakat, juga harus dipandu agama Islam bukan HAM yang diisi oleh nilai Non-Islam. Demikian pula dengan materi hukum,  kebijakan ekonomi, dan pola menata keamanan-ketertiban. Demokrasi diperlukan dalam tata kehidupan berbangsa-bernegara namun harus dipandu oleh tuntunan al Qur’an dan sunnah. Maka begitulah penjelasan rasionalnya mengapa ideologi Islam akan memandu semua kompnen ideologi yang seharusnya diajarkan dan diperjuangkan ulama dan semua aktifis Islam, bukan sekedar mengajar ritual dan akhlak pribadi Islami saja. Dari sini maka lahirlah apa yang disebut sebagai Demokrasi yang Islami. Demokrasi bukan barang haram tapi barang netral yang harus diisi dengan warna Islam, sebagaimana aspek lain dari berbagai komponen ideologi bangsa-negara. Demokrasi bukan ideologi, demokrasi adalah bagian dari ideologi yang harus dilaksanakan sesuai ajaran Islam.

BENTUK DAN TUJUAN DEMOKRASI YANG ISLAMI

Walau secara umum demokrasi dianggap rasional namun jelas ada perbedaan mendasar antara Barat dengan Islam terkait cara menjalankan demokrasi karena  agama Islam  memiliki tuntunan yang baku bagaimana pengaturan kekuasaan dan pengelolaan negara. Tuntunan itu bukan hanya sudah termaktub dalam kitab suci al Qur’an namun juga telah dicontohkan aplikasinya oleh Rasulullah sewaktu berproses sampai menjadi Kepala Negara Madinah dan bagaimana mengelola negara Madinah. Bagaimana proses sosial-politiknya Rasulullah bisa menjadi Kepala Negara Madinah yang penduduknya plural itu? Proses penunjukan Rasulullah menjadi Kepala Negara Madinah bukan melalui perang atau revolusi  tapi justru melalui kesepakatan antara berbagai kelompok politik (PARTAI POLITIK) yang ada di sana. Umat Islam dibimbing tidak sekedar untuk taat  berritual dan berakhlak pribadi Islami saja namun juga diarahkan untuk bersatu mendukung tujuan politik Islami. Di tengah masyarakat Madinah yang plural Rasulullah menjadi pemimpin ‘Partai Politik’ bervisi dan bermisi Islam Politik (dalam al Qur’an disebut sebagai Hisbullah), dan partai itu melakukan lobi dan  perundingan dengan  kelompok lain (Parpol Non-Islam) yang ada masa itu. Posisi tawar kelompok politik Islam dikembangkan sehingga menjadi semakin kuat dan kuat (memperkuat dan membesarkan Partai Islam)  yang akhirnya menghasilkan kesepakatan Piagam Madinah  oleh semua kekuatan politk di sana yang isinya menetapkan  bahwa kepemimpinan Madinah diserahkan kepada  Rasulullah dengan segala kebijakan nasionalnya. Proses yang dilakukan Rasulullah bersama sahabatnya dalam memperoleh kekuasaan negara tersebut adalah bagian dari proses demokrasi dan dilanjutkan setelahnya oleh para Khulafa al Rasyidin yang empat. Itulah esensi dari DEMOKRASI YANG ISLAMI. Dimulai dari membangun keyakinan bahwa Islam itu juga sebagai IDEOLOGI POLITIK (bukan sekedar ajaran ritual dan akhlak pribadi) yang diharus didukung dan ditaati oleh mereka yang mengaku sebagai muslim, membesarkan kekuatan politik Islam itu baik dari sisi keanggautaan maupun sarana politiknya, bersaing  terbuka dan legal dengan kekuatan politik yang mengusung IDEOLOGI NON-ISLAM, memenangkan persaingan melalui cara adil dan obyektif tanpa tipudaya dan kecurangan, dan akhirnya memimpin Negara yang penduduknya plural dengan tuntunan Allah SWT terkait kehidupan bernegara.

Dari proses yang dijalani oleh Rasulullah beserta sahabat-sahatnya itu bisa disimpulkan bahwa demokrasi yang dibimbing Islam harus memiliki 5 komponen dasar, yakni:

1). Dalam masyarakat plural maka umat Islam wajib membentuk dan memiliki HIZBULLAH, PARTAI POLITIK BERIDEOLOGI ISLAM;

2). Membimbing umat Islam tidak sekedar melakukan ritual dan aktifitas amal sosial saja (seperti Ormas atau LSM), namun juga membuat umat Islam bersatu mendukung Hizbullah (Partai Islam), bukannya bersikap Netral atau bahkan mendukung Partai Politik berIdeologi Non-Islam  (Ideologi Sekuler);

3). Posisi tawar hizbullah harus terus dikuatkan dalam semua dimensi kepolitikan, termasuk jumlah massa pendukung yang kian banyak, kemampuan keimanan dan intelektual pengurus yang tinggi, kemampuan fisik termasuk organisasi dan prasarana lain dibangun semakin baik agar bisa memenangkan persaingan dengan kelompok politik sekuler;

4). Melakukan kompetisi secara jujur dan obyektif (mengoreksi kelompok lain yang mau berbuat curang) dan dengan lobi serta perundingan maka kekuasaan negeri akhirnya secara legal atau sah berada di tangan Pemimpin Partai berideologi Islam.

5). Mengelola negeri yang penduduknya plural dengan tuntunan Allah SWT terkait kenegaraan.

Jika suatu megara itu mayoritas rakyatnya berkualitas baik maka dari proses demoklrasi akan terpilih Pemimpin yang baik dan bangsa-negara akan menjadi semakin baik. Ini yang disebut sebagai ‘Spiraling Up’. Sebaliknya jika mayoritas rakyatnya berkualitas buruk atau lemah maka dari proses demokrasi akan terpilih Pemimpin yang buruk sehinga bangsa-negara cenderung menjadi semakin terpuruk bahkan bisa mengalami DISINTEGRASI bangsa. Proses ini bisa disebut sebagai ‘Spiraling Down’. Dalam pandangan Islam ke dua alur itu merupakan sunnatullah kehidupan  umat manusia, wajar dan rasional. Karena itu supaya bangsa tidak menjadi rusak karena ‘spiraling down’ maka umat harus segera disadarkan bahwa: “Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan sesuai ajaran Islam, jangan sampai bangsa dipimpin oleh pemimpin yang berIdeologi Sekuler”. Dalam kaidah tauhidnya: “Ideologi Islamlah yang akan mampu membawa bangsa-negara yang plural  menjadi bangsa-negara yang mulia” (lihat artikel-artkel sebelumnya di blog ini).

Ke arah mana suatu bangsa-negara akan meluncur bisa dibaca dari proses yang sedang berlangsung di dalamnya. Sepertinya  banyak negeri muslim termasuk Indonesia sudah cenderung mengarah pada proses spiraling down itu. Lihatlah kasus Tunisia, Mesir, Lybia, Yaman, Syria. Bahkan Indonesia sekalipun sedang  ditengarahi oleh kajian PBB akan menjadi negara gagal. Bagaimana untuk membaliknya? Tentu harus diubah oleh rakyat di negeri itu sendiri yang selama ini berada dalam kungkungan suatu rezim berIdeologi SEKULER. Rakyat yang mayoritasnya muslim perlu segera digerakkan agar sadar bahwa  negerinya harus dipimpin Pemimpin Islam yang bervisi menegakkan Ideologi Islam. Prosesnya melalui proses demokrasi yang dipandu ajaran Islam. Apa mungkin? Jelas amat rasional  asal ada upaya serentak dan intensif ke arah itu dari para ulama dan aktifis Islam di negeri tersebut.

Permasalahan utama untuk mencapai cita-cita di atas adalah masih besarnya jumlah umat Islam di negeri muslim yang tidak mengenal adanya ideologi Islam, mereka baru mengenal ritual dan akhlak Islam, itupun tidak dengan sepenuhnya di taati. Akibatnya, masih banyak  negara yang mayoritas penduduknya muslim (Negeri Muslim) yang di sana berkembang dengan suburnya Ideologi Sekuler yang justru akan meruntuhkan Islam dan umatnya karena pemahaman Islam penduduk muslimnya belum menyentuh lslam Polltik. Maka sungguh menjadi tanggung jawab ulama, kyai, muballigh, dan aktifis Islam lain untuk secepatnya memberi kesadaran pada penduduk muslim akan ada dan mutlaknya pelaksanaan Islam Politik yang harus ditaati sebagaimana mereka juga harus taat pada ritual Islam dan akhlak Islam.

Untuk mencapai efektifitas gerakan dakwah ke arah itu maka diperlukan keberadaan Partai berAsas Islam dalam negeri muslim tersebut, Partai yang teguh bervisi  menegakkan Ideologi Islam di negerinya. Partai Islam itu harus tampil berbeda dengan Partai Sekuler yang memperjuangkan Ideologi Non-Islam, baik dalam kepemimpinan maupun visi dan misi perjuangan yang diembannya. Tidak boleh ada langkah kebijakan Partai Islam yang membuat rakyat muslim berpendapat bahwa sama saja antara Partai Islam dengan Partai Sekuler. Dengan tampil beda seperti itu lalu ada pilihan alternatif pada rakyat dalam sikap politiknya. Sayang sekali, bahkan dari kelompok umat Islam  sendiri, banyak yang mengabaikan perintah Islam ini karena ulama dan aktrisfis Islam belum proporsional dalam proses penyadaran umat.

Cita-cita politik Islam akan amat berat untuk ditegakkan jika dalam tatanan suatu  bangsa TIDAK DITEMUKAN ADANYA PARTAI BERIDEOLOGI ISLAM, seperti kasus Indonesia pada era Orde Baru lalu. Kasus sekularisasi masyarakat akan kencang berlangsung sehingga mayoritas umat ikut terperangkap ke vsisi sekuler, memihak Partai Sekuler dalam pemilu.  Dalam era keterbukan di Indonesia sesudah jatuhnya Orde Baru  terjadi perubahan ke arah yang benar yakni dibolehkannya berdiri Partai berAsas Islam, bahkan lalu terdapat lebih dari satu, yang mengusung ideologi Islam untuk menyelamatkan negeri dari berbagai keterpurukan akibat negeri dikelola secara sekularistik. Tentu mudah difahami bahwa sebagian dari Partai Islam itu juga masih tertatih dalam proses perjuangannya, namun yang penting tidak meninggalkan Ideologi Islam. Dalam era baru ini  tentu tidak mudah  untuk membalikkan pemilih Partai Sekuler menjadi pemilih Partai Islam apabila ulama, kyai, da’i, dan aktifis Islam tidak mengubah pola dakwah Islam mereka  yang umumnya berfokus ritualistik menjadi dakwah Islam Politik. Tentu diperlukan ketegaran dan keberanian ulama, kyai, muballigh, dan aktifis Islam lain untuk menyerukan pada umat supaya memilih Partai Islam sebagai kewajiban agamanya, bukan memilih Partai Sekuler dalam pemilu.

Secara rasional memang diperlukan adanya perubahan pilihan pemilih muslim untuk tidak lagi memilih partai sekuler atau bersikap netral dalam pemilu. Peruibahan sikap umat Islam seperti itu akan lebih mudah terjadi jika didukung oleh semakin baiknya kualitas Partai Islam, di mana selain AD/ARTnya tegas mengusung ideologi Islam namun Pengurusnya juga kian istiqomah dalam menjalankan syariat Islam terkait semua aspek kehidupan mereka. Sering terjadi kasus bahwa Partai Islam yang AD/ARTnya sdh tegas mengusung ideologi Islam tapi dalam perilaku Pengurusnya dan kebijakan2 yang dibuat partai itu tidak tergambarkan pemihakan pada ajaran dan misi Islam itu sendiri. Kasus seperti ini malah bisa menjadi bumerang pada perjuangan Islam, di mana umat Islam lalu akan mudah dipengaruhi orang lain untuk tetap memihak partai sekuler dalam pemilu, atau menjadi apatis dalam politik sehingga Partai Islam akan senantiasa kalah bahkan bisa bubar. Oleh sebab itu maka Pengurus Partai Islam harus ekstra waspada karena efek bumerang seperti itu harus dipertanggungjawabkannya pada Allah SWT kelak.

Sebagai kesimpulan, bukan DEMOKRASInya yang haram tapi IDEOLOGI Sekuler (Non-Islam) itu yang haram. Demokrasi hanya satu unsur saja dari ideologi. Dalam proses demokrasi harus diwaspadai  terjadinya kekeliruan pada pelaknaaannya sehingga bersifat merusak, tidak Islami, seperti di saat pencalonan, kampanye, pemilihan oleh pemilih, dan penetapan pemenang pemilu. Alternatif dari cara DEMOKRASI adalah REVOLUSI yang sering berlanjut dengan terbentuknya kediktatoran atau dinasti yang bertentangan dengan kehendak nurani rakyat. Demokrasi bisa amat Islami jika prosesnya dijalankan sesuai ajaran Islam, penuh kejujuran, obyektifitas, dan tidak ada kecurangan, termasuk politik uang atau tekanan kekuasaan. Demokrasi yang benar jika dalam negara ada  legalitas keberadaan PARTAI ISLAM yang mengusung Ideologi Islam untuk bersaing dengan ideologi lain. Dengan demokrasi yang Islami maka umat Islam berpeluang besar untuk memenagkan ideologi Islam dalam kepemimpinan di negerinya asalkan DAKWAH ULAMA-KYAI-MUBALLIGH-DAI mengandung tuntunan Islam Politik sehingga umat akhirnya  MEMILIH PARTAI ISLAM DALAM PEMILU sebagai bentuk ketaatan Islamnya. Demokrasi seperti itu  akan bisa membalikkan pola kekuasaan dari kekuasaan sekuler ke kekuasaan Islam. Memvonis demokrasi sebagai sistem kafir jelas keliru dan bisa membawa malapetaka karena akan membuat langgengnya kekuasaan sekuler yang eksploitatif terhadap kekayaan negeri, melemahan Islam Politik, dan mengakibatkan  keterpurukan  umat.

Semoga bermanfaat,

Indonesia, medio Syawal 1433H

Entry filed under: Pemikiran, Politik, Syariat Islam. Tags: , , , , , , , , , , , , , , .

KONDISI FITHRAH MEMBERI TENAGA BARU UNTUK MENGGAPAI CITA-CITA ISLAM (Khotbah Iedul Fithrie 1433H/2012M) Disampaikan oleh: DR. FUAD AMSYARI (Dewan Kehormatan ICMI Pusat) PENISTAAN AKAN DATANG BERTUBI-TUBI, VULGAR, DAN AGRESIF PADA MEREKA YANG LEMAH DAN SEDANG DILEMAHKAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

September 2012
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Stats

  • 86,658 hits

Feeds


%d bloggers like this: