KEUNGGULAM PEMERINTAHAN SYAR’I TERHADAP PEMERINTAHAN SEKULER

14 March 2015 at 19:51 Leave a comment

Fuad Amsyari PhD

 I. RASIONAL SYARIAT ISLAM MEMBAWA KESEJAHTERAAN BANGSA-NEGARA

 Dalam dunia Islam  ada dua pendekatan yang bisa memberi penjelasan akan suatu tesis dalam kehidupan, yakni pendekatan Naqliah dan Aqliyah. Dalil Naqliah adalah pendekatan melalui text nash al Qur’an dan Sunnah Nabi tentang suatu masalah di mana substansinya memberi keyakinan pada umat Islam akan kebenaran tentang tesis tersebut. Sedangkan pendekatan Aqliyah adalah upaya manusiawi untuk memberikan penjelasan secara empiris apakah Pemerintahan Syar’i lebih unggul dari Pemerintahan Non-Syar’i (Sekuler).

1. Sisi Naqliah

 

(lihat Surat Saba’ ayat 15-16)

-Sungguh kasus Negeri Saba’ merupakan contoh nyata, negeri itu alamnya bagus dengan perkebunan di seluruh penjuru negeri; nikmatilah rizki dari tuhanmu dan bersyukurlah kepadaNya, negerimu itu bagus kualitasnya dan tuhanmu itu penuh ampunan.

-Namun ternyata mereka ingkar pada syariat Allah, maka Allah mendatangkan pada mereka banjir bandang  yang luar-biasa, sehingga perkebunan mereka yg subur berubah menjadi tanah  gersang dan tanamannya berganti dengan ilalang.

(lihat Surat al A’raf ayat 96):

-Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertaqwa (taat syariat), pasti Allah akan mendatangkan untuk mereka kesejahteraan dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka ingkar akan syariatNya maka Allah timpakan pada mereka banyak kemalangan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

(lihat Surat ar Rum ayat 41)

-Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan karena perbuatan tangan mereka yang tidak taat syariat; Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka itu, supaya mereka kembali kejalan yang benar.

(lihat Surat al Baqarah ayat 120)

-Katakan: Sesungguhnya syariat Allah itulah  cara yang benar, maka jika kalian mengikuti hawa nafsu kalian setelah datangnya petunjuk Allah itu, tidaklah akan ada pertolongan dan perlindungan dari Allah bagi kalian.

Dari makna ayat-ayat tersebut tegas ditunjukkan betapa syariat Islam itu amat terkait dengan proses kenegaraan yang apabila diabaikan maka suatu negeri (termasyk Indonesia) akan ditimpa berbagai krisis dan gagal dalam upaya mendatangkan  kesejahteraan dan kemaslahatan hidup masyarakat dan umat manusia.

Di samping ayat-ayat itu, di dalam al Qur’an juga mengandung banyak ayat lain yang bahkan memberi penjabaran tehnis prinsip pengelolaan  bangsa-negara per bidang kehidupan masyarakat.

Surat al Maidah ayat 51-57, Surat at Taubah ayat 23, memberi tuntunan kebijakan politik.

Surat al Baqarah ayat 178, Surat an Nisa ayat 15-16, 92-93, 105, Surat al Maidah ayat 33, 38, Surat al Hujurat ayat 1 memberi tuntunan tentang kebijakan hukum.

Surat  al Baqarah ayat 219, 275,  279, 280, 282, Surat at Taubah ayat 103, Surat al Isra’ ayat 26-27, memberi tuntunan tentang kebijakan ekonomi.

Surat al Maidah ayat 2, 90, Surat Lukman ayat 13, 17, Surat al Isra’ ayat 32 memberi tuntunan tentang kebijakan sosial-budaya.

Surat al Baqarah ayat 190-194, Surat an Nisa ayat 83, 84, 86, 94, 95, 104 memberi tuntunan tentang kebijakan keamanan-ketertiban.

Prinsip yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut telah dijadikan kebijakan oleh Nabi sewaktu mengelola negara Madinah dengan hasil yang luar biasa, yakni membuat Madinah yang semula negeri penuh konflik dan terbelakang berubah  menjadi negeri adil-makmur-aman-damai, mercu suar penerang peradaban umat manusia sedunia.

2. Sisi Aqliyah

 Dari sisi Aqliyah juga jelas bahwa percontohan nabi tersebut memberi bukti empiris adanya dan keberhasilannya penerapan syariat Islam dalam pengelolaan negara. Penggunaan syariat Islam dalam mengurus negara yang selanjutnya juga dilakukan oleh empat Khalifah Utama (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) mampu membawa dunia menjadi berperadaban tinggi, penuh kemakmuran, keadilan, dan keamanan, bebas dari penindasan-eksploitasi, serta tidak ada penjajahan dan agresi. Negeri Madinah berhasil menjadi inspirasi dunia selama lebih dari satu milenium (1000 tahun).

 

Penerapan syariat Islam dalam proses mengelola negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan (poleksosbudhankam) tersebut dapat diperbandingkan dengan  pola pengelolaan negara model Romawi, Persia, Napoleon, dan era sekarang yang dimulai oleh Renaissanse. Tampak jelas bahwa model Barat yang mengabaikan syariat Islam dalam pengelolaan bangsa-negara telah menghasilkan penjajahan, perang dunia, eksploitasi ekonomi, ketimpangan sosial yang luar biasa, kejahatan-kriminalitas, dan kehancuran akhlak manusia.

 

Dari analisis kebijakan poleksosbudhankam tampak pula perbedaan prinsip yang menyolok antara pola syariat dengan pola sekular Barat dalam pengelolaan negara, yang juga menjadi rasional aqliyah betapa cara syariat lebih rasional untuk bisa mendatangkan kesejahteraan dan kemaslahatan sosial.

 

Penjelasan rincinya bisa diringkas berikut:

 

  1. Dari sisi paradigma pembangunan, pola syariat bertumpu pada pembangunan akhlak manusia untuk taat pada ajaran  Allah swt dan peduli pada kondisi sesama, sedang paradigma pembangunan sekuler Barat bertumpu pada upaya menambah  kekayaan materiel.
  2. Kebijakan politik Islam memberikan penekanan pada pentingnya memperoleh pemimpin yang beriman-bertaqwa, cerdas, amanah, hidup sederhana, dan ini jelas amat berbeda dengan kepemimpinan pola sekuler yakni orang yang mampu memperoleh dukungan banyak penduduk oleh asas demokrasi liberal, yang kemudian lalu terperosok pada terpilihnya pemimpin yang hedonis, materialis, egois, nepotis, dan anarkhis.
  3. Kebijakan ekonomi Islam menekankan pada penyusunan prioritas program pemberdayaan orang miskin, kebijakan perbankan tanpa riba, usaha ekonomi yang halal, dan penghematan keuangan negara melalui anggaran kecil untuk penyelenggara negara terutama pejabat tingginya dan pengembalian kekayaan negara yang dijarah serta penindakan tegas-menjerakan pada para koruptor. Prinsip ekonomi makro Islam seperti itu amat bertolak belakang dengan model ekonomi sekuler kapitalis yang menekankan keuntungan materiel semata, dengan memberi gaji besar dan fasilitas mewah pada penguasa, membiarkan terjadi kerjasama antar pejabat eksekutif-legislatif-yudikatif dengan pengusaha untuk memperoleh-mengeruk kekayaan melimpah  melalui eksploitasi kekayaan tanah-air dan eksploitasi terhadap rakyat pada umumnya.
  4. Pendidikan dalam kebijakan nasional yang syar’i menekankan pada peningkatan ketaqwaan pada Allah secara nyata (bukan basa-basi), akhlak yang mulia, kecerdasan intelektual yang tinggi. Hal ini juga amat berbeda dengan kebijakan pendidikan model sekuler yang mementingkan kemampuan sain-teknologi agar bisa produktif dan ujung-ujungnya juga terkait dengan  menghasilkan uang bagi para pemilik modal.
  5. Pengembangan kebudayaan dalam kebijakan yang syar’i adalah membawa masyarakat untuk berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, peduli pada kepentingan orang lain. Di bidang ini juga tampak jelas berbeda dengan kebijakan budaya pola sekuler Barat yang mengutamakan kebebasan individu, kehidupan egoistik, materialistik, dan  glamor-bermewah-bermegah.

 

Semua contoh perbedaan kebijakan nasional itu menunjukkan bahwa pengelolaan negara berorientasi syariat Islam itu akan lebih rasional untuk mencapai kondisi bangsa menjadi bangsa yang maju, adil, sejahtera, aman dan berbudaya, sedang pola sekuler-kapitalis akan membawa masyarakat kepada krisis multi dimensi, tereksploitasi kekayaan tanah airnya, rusak akhlaknya, rusak pula lingkungan hidupnya, penuh ketimpangan sosial, ketidak adilan, dan menuju disharmoni sosial.

II. KEADAAN FAKTUAL, KONDISI IDEAL YANG DICITAKAN, DAN PROSES PERUBAHANNYA.

 Dari rasional tersebut maka tidak seharusnya masih diragukan oleh umat Islam Indonesia bahwa satu-satunya cara mengatasi krisis multi dimensi di negeri ini adalah dengan pengetrapan syariat Islam dalam proses pengelolaan negara. Tidak tepat jika digunakan alasan tidak ada negara muslim masa kini yang mengetrapkan syariat sosial-kenegaraan (walau sesungguhnya tidak ada kajian mendalam benarkah mereka telah mengetrapkan syariat secara benar dalam mengelola negerinya) dan berhasil membawa negerinya menjadi negeri hebat. Justru karena umat Islam di Indonesia jumlahnya terbesar di dunia maka di negeri inilah yang seharusnya mengetrapkan syariat Islam secara utuh dalam mengelola negeri dan menjadi percontohan oleh negara muslim lain yang lebih kecil jumlah penduduknya  karena keberhasilan pembangunannya.

 

Dari tinjauan kaidah managemen, suatu institusi itu gagal mencapai tujuannya karena kekeliruan dalam mengelola institusi tersebut oleh para managernya. Demikian pula bila Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa itu tidak juga bisa menjadi negara maju dan jaya tapi sebaliknya malah  menjadi negara yang terlanda krisis multi dimensi berkepanjangan walau sudah membangun  70 tahun maka jelas hal itu akibat dari kekeliruan dalam proses pengelolaan negeri ini oleh para pengelolanya. Pada saat ini status Indonesia masih juga menyedihkan, yakni penduduk miskin semakin banyak, kualitas kekejaman dan tingginya angka kejahatan, besarnya Hutang  Luar-negeri, kekayaan SDA kian terkuras, sering ditimpa  Musibah, tajam Ketimpangan Sosialnya, buruk Moral Penduduknya, rendah Keakraban Sosialnya, dan lemah Kedaulatannya. Dalam lima tahun terakhir ini kondisi di atas semakin memprihatinkan walau tampak ada perbaikan dalam hal keamanan dan  beberapa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan, index saham. Tapi coba direnungkan siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi makro, index saham itu.

Pada sisi lain, teori Islam menyatakan bahwa aplikasi syariat dalam pengelolaan bangsa yang plural (Madinah juga plural) akan mendatangkan status negara yang ‘aaminan-thoyyiban’, dengan ciri operasionalnya: Penduduknya kian taat beribadah, Kemiskinan penduduk teratasi, Tidak ada hutang luar-negeri, Aman damai penuh ketentraman, Adil dalam penegakan hukumnya, Luhur budi pekertinya, dan Tinggi martabat nasionalnya.

Dengan melihat adanya kesenjangan status antara kenyataan dengan idealnya tersebut maka harus segera dicari  solusi, yakni bagaimana merubah pengelolaan negeri dari memakai model pengelolaan yang non-syar’i (Sekuler) menjadi pengelolaan negeri yang syar’i.  Di sinilah kemudian timbul pertanyaan bagaimana cara perubahan itu dapat dilaksanakan, apakah evolusi ataukah revolusi ataukah evolusi yang dipercepat. Aspek tantangan dan peluang untuk perubahan itu perlu dikaji dan kemudian digunakan untuk membangun gerakan menuju arah  perubahan yang efektif memperbaiki kualitas bangsa-negara ini.

Tantangan terhadap upaya proses perubahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Sumber tantangan:

-Dari Eksternal (dlm-luar) yang tidak senang jika umat Islam kuat-jaya

-Dari Internal Umat Islam sendiri, adanya  kekurang-fahaman thd Islam atau terperangkap dan terpengaruh aqidah-ajaran agama lain.

-Peran Pemerintah terhadap upaya perubahan tersebut  juga tergantung aqidahsi pemegang kekuasaan.

B. Kategori tantangan yang relatif tinggi bobotnya  adalah:

Ketidak fahaman banyak elite pemerintah dan elite politik Indonesia akan resiko sosial (kerusakan moral dan ekonomi oleh sistem kapitalis-sekuler yang eksploitatif) yang akan terjadi terhadap bangsa jika tidak mengetrapkan syariat Islam pada tataran sosial-kenegaraan.

-Negeri yang hampir 90% penduduknya muslim ini tidak memperoleh ridho Allah swt sehingga gagal menjadi bangsa-negara yang adil-makmur, aman-sejahtera karena terlanjur terus-menerus memakai jalan non-islami.

Prinsip bahwa Syariat Islam dalam substansi kebijakan politik, ekonomi, hukum, sosial-budaya, dan hankam akan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa besar tanpa mengeksploitasi dan menindas bangsa lain (beda dg BARAT) justru ditolak oleh banyak elite pemerintah dan parpol yang muslim.

-Karena untuk bisa mewujudkan masyarakat plural Indonesia menjadi adil-makmur penuh ampunan Allah (‘baldatun toyyibatun wa robbun ghofuur’)  tidak akan bisa tercapai tanpa melalui kebijakan  nasional oleh fihak Pemerintah, maka upaya untuk itu juga harus terkait dengan upaya  penataan aqidah pejabat muslim agar menganut menganut ajaran Islam secara kaffah, tidak hanya sekedar ajaran ritual-akhlak belaka. 

Tantangan dari Dunia Internasional yang latarbelakangnya adalah pertarungan ideologis di skala global. Berikut kasus yang jelas terjadi:

–         Pelecehan pada Nabi & al Qur’an oleh Musuh Islam

(Kartun nabi di Denmark, Charlie Habdo, Hujatan pada al Qur’an oleh Wilder di Belanda, bahkan pernyataan melecehkan oleh Paus)

  Penindasan-penyiksaan umat al di Palestina, Afganistan, Iraq

  Tekanan ekonomi dan ancaman militer pd Iran karena upaya negeri itu untuk pengembangan teknologi nuklir dg tujuan damai

 ’Pendudukan’ militer Barat di negara-negara muslim di Teluk.

C. Peluang untuk keberhasilan upaya melakukan perubahan cara pengelolaan negeri ini agar sesuai dengan syariat Islam juga banyak:

1. Pancasila yang dianut bangsa Indonesia tidak melarang pengelolaan bangsa-negara ini oleh kebijakan yang sesuai dengan Syariat Islam

2. Kehidupan Demokratis memberi kesempatan orang memilih cara terbaik dalam mengelola bangsa-negara.

3. Umat Islam yang semakin terdidik membuat mereka lebih rasional dalam menilai/mengevaluasi status kondisi sosialnya dan sebab-sebab keterpurukan kehidupan bangsa.

4. Perjuangan Penegakan Syariat itu dikelola dengan lebih sistematis oleh SDM yang semakin baik kualitasnya baik dalam hal aqidah maupun dalam kemampuan operasionalnya.

5. Banyak Cendekiawan Muslim yang memahami Islam secara kaaffah sudah menduduki posisi strategis dalam Pemerintahan.

6. Kesadaran yg meningkat akan adanya intervensi tersamar musuh Islam kepada umat, a.l. ancaman ideologi melalui tangan Jaringan Islam Liberal dan sejenisnya.

7. Sikap brutal musuh Islam terhadap umat seperti di Palestina, Afganistan, dan Iraq lebih membuka wawasan umat apa yang akan terjadi jika musuh Islam itu dibiarkan berkuasa.

8. Secara historis perjuangan Partai Politik Islam seperti Masyumi, NU, SI, dan Perti (di masa lalu) dan PPP, PBB, dan PKS ( di masa kini) memiliki tujuan yang sejalan.

9. Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al Irsyad, DDII, Persis, Hidayatullah, Al Wasliyah, HMI, ICMI, HTI, MMI, FPI,  MUI dan banyak lagi memiliki tujuan yang searah.

Dengan memperhatikan  aspek tantangan dan peluang pada upaya merubah pengelolaan negeri ini dari pengelolaan yang non-syar’i ke pengelolaan yang syar’i maka aktifis Islam bisa menjajagi berbagai kemungkinan yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan nasib bangsa ini. Dari hasil kajian kedua aspek tersebut dapatlah dilakukan konsolidisasi kekuatan pendukung upaya penegakan syariat Islam bidang sosial-kenegaraan di negeri ini. Gerakan nasional untuk penerapan syariat Islam dalam seluruh dimensi kehidupan akan merupakan ujung tombak perbaikan nasib bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini. Diharapkan bahwa gerakan nasional tersebut akan mampu menghasilkan tatanan sosial di mana kekuasaan tertinggi di negeri ini dipimpin oleh figur yang ‘takut’ pada Allah swt, amat taat syariat secara sungguh-sungguh dan menyeluruh sehingga saat dia menjadi pimpinan formal negara akan secepatnya mengetrapkan syariat sosial kenegaraan Islam dalam mengelola negerinya. Figur seperti itu di dalam bahasa syar’i nya disebut sebagai “ulama”. Dengan kata lain bagaimana upaya menjadikan ulama atau figur yang berkualitas ulama sebagai presiden Indonesia.

 

Dalam al Qur’an disebutkan bahwa ciri utama ulama adalah mereka yang ‘takut’ kepada Allah. Makna takut adalah mereka yang sungguh2  melaksanakan dan tidak berani melanggar tuntunan Allah swt (syariat Islam). Dalam hadits juga disebutkan bahwa ulama itu adalah pewaris misi Nabi, yakni: 1)melaksanakan syariat dalam seluruh aspek kehidupan; dan 2). menyebar-luaskan Islam sefektif-efisien mungkin seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah.

 

Nabi Muhammad saw jelas sekali mencontohkan bahwa dalam berislam beliau itu melaksanakan syariat dalam semua dimensi kehidupan, baik sebagai pribadi, mengelola keluarga, dan mengurus Bangsa-Negara yang dipimpinnya. Misi kepemimpinan nabi dalam mengelola bangsa-negara adalah mengetrapkan syariat sosial-kenegaraan Islam yang diajarkan oleh Allah swt, yang ciri utamanya antara lain:

  1. dalam memilih pejabat yang akan menduduki jabatan publik adalah mereka yang beriman-bertaqwa secara nyata, amanah, fathonah, dan ahli di bidangnya,
  2. membuat kebijakan ekonomi nasional yang tidak mengandung riba, melarang bisnis maksiyat-haram, mengutamakan pemberdayaan rakyat lemah melalui subsidi nyata dari baitul mal, dan penghematan keuangan negara dengan tidak memanjakan kehidupan pejabat oleh gaji dan fasilitas jabatan.
  3. dalam masalah hukum mengikuti asas keadilan, tidak pandang bulu, dengan substansi hukum yang mnjerakan para pelaku tindak pidana melalui hukum hudud, qisas, dan ta’zir,
  4. dalam pengembangan budaya masyarakat memberi arahan tegas ke budaya yang luhur-bermartabat, antara lain memegang teguh prinsip aurat, muhrim, dan asas kesusilaan yang jauh dari pornografi-perzinahan.
  5. pertahanan negara berprinsip pada ketahanan melalui kebersamaan seluruh kekuatan umat dan rakyat dalam mengatasi ancaman dari luar.

 

Ulama sering dipergunjingkan jika menjadi Kepala Negara, bahkan santripun  juga sering disindir jika berpolitik. Apa memang begitu tuntunan Islam? Coba dilihat bagaimana praktek Rasulullah.

 

Jika kembali kepada ketauladanan Rasulullah maka jelas beliau memberi contoh bahwa berislam itu bukan sekedar ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, doa, dan haji tetapi juga berpolitik sampai menjadi Kepala Negara Madinah, bahkan tidak tanggung-tanggung lamanya sepuluh tahun. Berpolitik adalah kewajiban untuk umat Islam karena di dalamnya terkait dengan menyelamatkan kehidupan masyarakat melalui kepemimpinan sosial. Dengan berpolitik umat Islam bisa mengendalikan masyarakat-bangsa-negaranya agar tidak terseret arus kerusakan dan kebobrokan sosial.

 

Berdakwah menurut Rassulullah tidak cukup dengan hanya pidato dan melakukan perbuatan mulia tetapi juga membenahi kerusakan sosial dengan jalan memegang kekuasaan. Mari diperhatikan efektifitas dakwah, antara dengan politik dan tanpa politik. Sewaktu di Mekah, selama 13 tahun Rasulullah hanya berhasil mengajak sekitar 300 orang menjadi muslim dengan masyarakat Mekah yang tetap rusak. Setelah hijrah ke Madinah dan menjadi penguasa pemerintahan di sana maka hanya dalam 10 tahun seluruh jasirah Arab menjadi muslim dengan tatanan sosial yang penuh keadilan dan kemuliaan.

 

Sewaktu di Mekah, Rasulullah sempat ditawari oleh kaum musyrikin dengan tawaran amat luar-biasa, yakni dijadikan penguasa, diberi harta melimpah, diberi wanita manapun yang disenanginya asal mau kompromi dalam berislam, namun tegas ditolak. Saat di Madinah beliau tidak menolak dijadikan Kepala Negara, bersedia memimpin Madinah yang penduduknya majemuk (ada nasrani, yahudi), dan beliau lalu mengelola bangsa-negara sesuai syariat yang diajarkan Allah swt. Beliau sewaktu menjadi Kepala Negara walau memegang kekuasaan terhadap harta yang luar biasa besarnya namun hidup sehari-hari beliau amatlah sederhana, bahkan terkenal dengan cara hidup yang sehari kenyang dan sehari lapar. Jadi beliau jelas mengajarkan menjadi penguasa itu bukan motif mencari harta dan status sosial tetapi untuk ibadah melaksanakan syariat Islam bidang sosial- kenegaraan dan menyebarluaskan agama Islam. Bandingkan dengan cara hidup penguasa masa kini.

 

 

*) Disampaikan dalam Forum HTI Jawa Timur, 14 April 2015

Entry filed under: Pemikiran, Politik, Syariat Islam. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , .

MEWASPADAI KECENDERUNGAN MENUHANKAN SAINS-TEKNOLOGI, MENINGGALKAN AJARAN AGAMA YANG BENAR MENCARI PEMIMPIN PARTAI ISLAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


"tatkala mayoritas penduduk maju, maka minoritas terikut maju (TIDAK SEBALIKNYA), dan negara pun menjadi kokoh-kuat..."

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Recent Posts

Archives

Calendar

March 2015
M T W T F S S
« Feb   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Stats

  • 86,658 hits

Feeds


%d bloggers like this: