DEMOKRASI & NASIB SUATU BANGSA

Oleh Fuad Amsyari

Seorang teman mengirim posting:

“Levitsky dan Ziblatt dalam bukunya ‘how democracy dies’ (2019) menarik dijadikan cermin apakah pesta demokrasi Indonesia sedang sekarat dan menuju kematiannya. Demokrasi abal2 berpotensi memantik gerakan people power dan apabila direspon secara berlebihan dgn represi aparat dan senjata maka yg akan terjadi Demo Grazy/ Gila yg bisa berakhir ke demokrasi yg sekarat menuju kematiannya”.

Masalah intinya:  Demokrasi itu apa?

Pendidikan Islam di Tengah Politik Bangsa

SNAPSHOT ISLAM POLITIK DI BULAN RAMADHAN @f_amsyari

Berikut tweet saya dalam bulan Ramadhan, merespon politik nasional dan internasional. Semoga bermanfaat untuk melangkah bersama ke depan (diurut dari yang terbaru sampai ke belakang):

DEMOKRASI ATAU REVOLUSI (Sanggahan terhadap Pemikiran Abdul Qadim Zallum yang mengharamkan Demokrasi)

DAMPAK SIKAP ANTI DEMOKRASI PADA KONDISI UMAT

Banyak kelompok Islam mengharamkan demokrasi yang berakibat umat  terpecah dalam politik praktis sehingga kalah dalam memperebutkan kepemimpinan negara. Mengapa bisa begitu? Jawabannya: “Karena banyak umat  (baca: tokohnya) yang keliru menafsirkan pokok permasalahan kehidupan berbangsa-bernegara dari tinjauan Islam”. Karena kalah dalam berebut kekuasaan formal negara maka umat (sebut: tokohnya) gagal mencontoh Rasul yang berhasil mengelola sebuah negara (dengan penduduk plural) secara Islami dan mewujudkan kejayaan Islam,  kemuliaan kaum muslimin, serta mendatangkan kerahmatan pada alam. Salah satu  kekeliruan terbesar dalam pemahaman Islam terkait dengan berbagai permasalahan berbangsa-bernegara adalah “kesalahan memaknai demokrasi, termasuk pemilu”

MERESPON SIKAP GOLPUT & ANTI DEMOKRASI

Agak lama saya tidak mendapat sms tentang demokrasi dan golput terkait Islam Politik. Akhirnya datang pula ‘komentar’ tentang itu melalui sms sebagai berikut:

MEWASPADAI ‘DEMOKRASI’ SEBAGAI SELUBUNG MENEBAR KEKUASAAN BUKAN KESEJAHTERAAN.

Tatkala Putin mendapat tantangan di negerinya melalui demo besar-besaran anti kepemimpinannya maka dia membuka secara terang-terangan ‘cacat  demokrasi’ dengan suara lantang. Demonstrasi anti Putin itu dinyatakan dipicu oleh Menlu AS Hilary Clinton melalui pernyataan2nya di media, antara lain melalui tuduhan adanya kecurangan dalam pemilu legislatif yang baru saja berjalan. Pernyataan formal pejabat AS itu ditengarai olehnya berperan memberi SINYAK untuk mulai diadakannya gerakan terhadap kepemimpinan dirinya oleh fihak AS dengan agenda agar bisa tetap menjadi kekuatan nomor satu dunia. Dia juga membuka bahwa AS telah mengalokasikan dana beratus juta US DOLLAR membeayai kelompok LSM2 di Rusia untuk mengembangkan sentimen anti dirinya. Ringkasnya Putin menunjukkan bahwa kehidupan ala demokrasi dalam bentuk protes2 ‘damai’ khususnya demo besar-besaran anti suatu rezim ternyata BUKAN SESUATU YANG ALAMIAH. Di dalamnya terselubung proses rekayasa politik, bisa berjangka pendek atau panjang, tergantung resistensi negara yang menjadi sasaran. Barat. Dunia Barat, pengusung demokrasi,  sebagai fihak yang berkepentingan, tidak segan2 menghabiskan dana jutaan dolar demi mengegolkan targetnya yakni memasuki kedaulatan negeri lain MELALUI TANGAN2 KELOMPOK DALAM NEGERI YANG TERBELI. Jelas bahwa belanja dengan dolar tersebut terkait kepetintangan Barat sendiri untuk memetik keuntungan besar dalam berhubungan dengan rezim di negeri sasaran nanti. Mana ada gerakan sosial-politik yang berjalan alamiah? Waspadalah wahai umat Islam.

HISTERIA ‘RESHUFFLE’ KABINET, ADAKAH AGENDA TERSELUBUNG DAN APA MANFAATNYA BAGI BANGSA?

Kualitas politik masyarakat termasuk persnya bisa dilihat dari kasus  ‘reshuffle’ kabinet. Umumnya semua orang tahu, apalagi pers,  bahwa Personalia Kabinet itu sepenuhnya tanggung jawab Presiden dengan diberi istilah keren ‘hak prerogatif’, tapi mengapa kenyataannya terus saja bergunjing tentang reshuffle atau pergantian sebagian menterinya, sepertinya dengan gunjingan itu Presiden lalu gamang dan mengganti sebagian menteri oleh suara-suara vokal yang diulang-ulangi di masyarakat atau pers. Jelas ini mengherankan dari tinjauan asumsi bahwa era reformasi membuat masyarakat dan pers Indonesia matang/dewasa dalam berpolitik/ berdemokrasi. Mengapa tidak membiarkan saja masalah kabinet itu pada Presiden sepenuhnya, dirubah (sebagian/semua) atau tetap dipertahankan. Bukankah telah difahami bahwa hak Presidenlah menentukan menteri-menterinya, tidak memerlukan persetujuan kabinet atau siapapun. Apakah ada rekayasa tersembunyi melalui corong media untuk menekan Presiden agar mengganti personalia kabinetnya karena agenda/kehendak tertentu oleh tokoh atau yang berada di belakang Pers? Bukankah Presiden tidak memerlukan dukungan pers sebagai legitimasi melakukan reshuffle dengan target politik tertentu, walau memang diperlukan untuk mengoreksi kekeliruan politik yang dilakukannya masa lalu? Jika pers atau siapapun tokohnya memang menghendaki perubahan tersebut mengapa tidak melalui jalur politik biasa, yakni partai politik atau koalisi partai politik yang lagi berkuasa, tidak perlu ramai-ramai terus diberitakan sehingga membawa bising dan meresahkan?